Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (BPMI Setpres)

Artikel Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kota Makassar berhasil meraih penghargaan Terbaik I Kategori Creative Financing Regional Sulawesi Tahun 2026 pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tak hanya membawa pulang piagam penghargaan, Kota Makassar juga memperoleh reward dan insentif senilai Rp3 miliar sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara kreatif dan berkelanjutan.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada malam penganugerahan yang berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026) malam.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih, Pemerintah Kota Makassar di tahun 2026 ini.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar yang terus berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat.

“Tentu ini sangat membahagiakan. Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras kita bersama yang menghasilkan pengakuan atas kinerja daerah dalam kategori Creative Financing,” ujar Munafri, Sabtu (30/5).

Memasuki tahun kedua kepemimpinan Munafri-Aliyah, Kota Makassar tidak hanya sukses meraih posisi tertinggi pada kategori Creative Financing, tetapi juga mencatatkan prestasi lain dengan meraih penghargaan masuk III besar, kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting.

Selain itu, Kota Makassar juga menerima penghargaan atas Pertumbuhan Kepesertaan Tertinggi serta Pelopor Program Perlindungan Pekerja Rentan Berbasis Jaminan Hari Tua (JHT) tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi.

Rangkaian penghargaan tersebut semakin memperkuat posisi Kota Makassar sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di kawasan timur Indonesia.

Berbagai capaian itu mencerminkan keberhasilan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif, memperluas perlindungan sosial, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung program-program strategis yang berdampak langsung bagi warga.

Menurut Munafri, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan baru sekaligus memaksimalkan potensi yang telah dimiliki melalui regulasi yang kuat dan terukur.

“Artinya, selain kita mendapatkan sumber pendapatan yang baru, juga bagaimana regulasi yang kuat bisa memaksimalkan pola-pola pendapatan, khususnya yang ada di Kota Makassar,” tuturnya.

“Kami menyasar seluruh potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah untuk memastikan tidak ada lagi potensi yang luput dari pengamatan,” sambung politisi Golkar itu.

Lebih lanjut Appi menyebutkan, capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menambahkan, transformasi digital yang terus didorong oleh Pemerintah Kota Makassar menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Melalui digitalisasi layanan pemerintahan dan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, penerimaan daerah dapat meningkat secara signifikan.

Selain itu, kata dia program digitalisasi pemerintah yang kami jalankan, ditambah sistem regulasi yang kami bangun, memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat signifikan.

“Ini akan terus kami kembangkan untuk menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang lebih besar lagi guna mendukung proses pembangunan di Kota Makassar,” katanya.

Ia berharap penghargaan yang diraih tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Dengan capaian tersebut, Kota Makassar semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di kawasan timur Indonesia, sekaligus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Munafri menegaskan, di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, daerah dituntut untuk terus berinovasi dan kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif guna memastikan program pembangunan tetap berjalan optimal.

“Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat semakin baik, dan kesejahteraan warga dapat terus meningkat,” tutup Appi.

Diketahui, ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi sendiri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berdasarkan sejumlah indikator strategis pembangunan.

Terdapat empat kategori utama yang menjadi fokus penilaian, yakni Kategori Pengendalian Inflasi, Kategori Creative Financing, Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, serta Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting.

Untuk Kategori Creative Financing, penilaian difokuskan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki sekaligus menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan.

Aspek yang menjadi perhatian meliputi efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan tata kelola keuangan, pemanfaatan digitalisasi pemerintahan, hingga konsistensi daerah dalam memenuhi indikator tata kelola yang baik, termasuk rekomendasi dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, Kategori Pengendalian Inflasi menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi secara konsisten melalui berbagai kebijakan yang terukur.

Penilaian mencakup tingkat kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran terhadap program pengendalian inflasi, serta efektivitas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok.

Adapun Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran melalui program-program ketenagakerjaan yang terencana, berkelanjutan, dan berdampak nyata.

Aspek yang dinilai meliputi kualitas perencanaan program, alokasi dukungan anggaran, serta inovasi daerah dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

Sedangkan Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting menitikberatkan pada efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting melalui pendekatan lintas sektor, penguatan intervensi sosial, serta program yang langsung menyasar kelompok masyarakat rentan.

Keberhasilan Kota Makassar meraih Terbaik I Kategori Creative Financing sekaligus menempati posisi Juara III pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting menunjukkan bahwa berbagai program transformasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar mulai memberikan hasil nyata. (*)

Artikel Kemendagri Nobatkan Kota Makassar Terbaik I Creative Financing, Dapat Insentif Rp3 Miliar pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Kehadiran Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung pelaksanaan program koperasi dan memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat kelurahan.

“Koperasi desa yang merupakan bagian dari program yang dicanangkan Presiden Prabowo ini sangat penting untuk memperkuat struktur ekonomi di akar rumput, sinergi pusat dan daerah penting agar program dapat berjalan dengan baik,” ujar Munafri.

Appi terlebih dahulu menghadiri Peresmian Operasionalisasi total 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) dari seluruh penjuru daerah yang dipusatkan secara nasional di Nganjuk, Jawa Timur.

Appi bersama Dandim 1408/Makassar, Letkol Kav. Ino Dwi Setyo Darmawan dan jajaran TNI mengikuti kegiatan tersebut secara bold dari KKMP Kelurahan Mangasa di Kompleks Terminal Malengkeri Makassar.

Selanjutnya, Appi mengikuti Peresmian Nasional Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II yang dirangkaikan dengan Ground Breaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri dan Launching Operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Tuban, Jawa Timur.

Launching Ia ikuti bersama Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, serta jajarannya. Mereka mengikuti kegiatan secara berani dari SPPG Tallo 1 Polrestabes Makassar.

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut momentum operasionalisasi sekitar 1000 KKMP sebagai langkah penting dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis kekeluargaan.

“Hari ini adalah hari yang penting. Hari ini kita resmikan operasionalisasi 1.061 koperasi. Secara fisik gedungnya sudah ada, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada,” ujarnya.

Prabowo menyampaikan bahwa koperasi menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian nasional yang dibangun di atas dasar gotong royong dan kekeluargaan.

“Ekonomi kita adalah ekonomi yang dibangun atas dasar kekeluargaan. Yang kuat tarik yang lemah. Yang kaya bantu yang miskin. Korporasi kuat, koperasi harus kuat, UMKM harus kuat. Semua saling mendukung, jangan saling mematikan,” tegasnya.

Sementara di Tuban, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kelangsungan produksi pangan nasional demi ketahanan negara.

“Tidak mungkin suatu negara bisa bertahan tanpa produksi pangan yang lancar, aman, dan berkesinambungan,” tegas Prabowo.

Usai membuka acara, Prabowo melakukan panen raya jagung secara langsung di lahan seluas 189.760 hektare dengan potensi panen mencapai 1,23 juta ton.(*)

Artikel Wali Kota Makassar Ikuti Launching Daring 1.061 KKMP dan 166 SPPG Polri Oleh Presiden Prabowo pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Penghargaan ini diberikan atas komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) bagi seluruh pekerja.

Penghargaan bergengsi Paritrana Award Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi yang digelar Plaza BPJAMSOSTEK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (08/05/2026),

Penggargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas komitmen yang kuat dalam perlindungan pekerja.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Makassar dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap pekerja, khususnya kelompok rentan.

Munafri menyampaikan, perhatian tersebut mencakup berbagai lapisan masyarakat, mulai dari buruh, pekerja seni, ketua RT/RW, hingga komunitas informal lainnya yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Makassar hadir dan peduli terhadap pekerja rentan yang selama ini membutuhkan perlindungan,” ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pencapaian ini tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan mencerminkan arah kebijakan yang konsisten dan berpihak pada perlindungan serta kesejahteraan masyarakat pekerja.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar mencatat sejarah di tingkat nasional dengan diraihnya Paritrana Award 2025, sebuah penghargaan bergengsi di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan prestasi ini menjadi semakin istimewa karena Makassar tampil sebagai satu-satunya pemerintah kabupaten/kota di luar Pulau Jawa, sekaligus satu-satunya dari Provinsi Sulawesi Selatan, yang berhasil meraih pengakuan tersebut.

Di tengah persaingan ketat antar daerah, apalagi hanya sekitar lima atau enam daerah, pencapaian ini menegaskan posisi Makassar sebagai daerah yang progresif dalam menghadirkan sistem perlindungan tenaga kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Appi menegaskan, pemerintah Kota memandang program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai instrumen penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja, baik di sektor formal maupun informal.

“Kami berkomitmen memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam setiap aktivitas kerja masyarakat,” tambahnya.

Saat ini, melalui kebijakan berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali), Pemkot Makassar telah melindungi sebanyak 81.466 pekerja rentan dari berbagai risiko kerja.

Perlindungan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selain itu, sekitar 45.000 warga juga telah mendapatkan manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT).

Munafri juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku untuk aktif mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna memperluas cakupan perlindungan sosial.

“Kami mengajak seluruh pekerja di Makassar, bahkan di Indonesia, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ajakannya.

“Ini adalah langkah penting menuju jaminan universal coverage bagi pekerja,” lanjut politisi Golkar itu.

Yang jelas, dalam implementasi program tahun 2025, Pemkot Makassar menghadirkan inovasi melalui Program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial), yang merupakan bagian dari tujuh program prioritas “Sapta Unggulan”.

Program ini berfokus pada perlindungan pekerja rentan, dengan total 81.466 pekerja telah tercover, termasuk 45.000 di antaranya mendapatkan manfaat JHT—sebuah inovasi baru di tingkat daerah.

Tak hanya itu, Pemkot Makassar juga menginisiasi program keagenan Perisai berbasis RT/RW. Skema ini bertujuan mempermudah akses masyarakat dalam mendaftar sebagai peserta sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru.

“Program ini sudah berjalan efektif sejak 2026 dan menjadi salah satu strategi mempercepat universal coverage jaminan sosial,” jelas Munafri.

Orang nomor satu Kota Makassar menyatakan, bahwa pekerja rentan menjadi prioritas utama karena memiliki tingkat risiko tinggi, penghasilan tidak tetap, serta minim perlindungan sosial.

Menurutnya, intervensi pemerintah melalui Program Makassar Berjasa merupakan langkah strategis dalam mencegah munculnya kemiskinan baru sekaligus memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan demikian, kedepannya Pemkot Makassar berkomitmen memperluas cakupan jaminan sosial melalui penguatan regulasi, peningkatan alokasi anggaran, serta kolaborasi multipihak bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan, mendapatkan perlindungan yang layak ditingkatkan.

Disebutkan Appi, salah satu momen paling berkesan selama implementasi program ini adalah ketika pekerja rentan yang sebelumnya tidak memiliki perlindungan kini telah terdaftar dan merasakan langsung manfaatnya.

Penyerahan santunan kepada ahli waris juga menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat pekerja.

“Sepanjang tahun 2025, total manfaat klaim yang disalurkan mencapai Rp43,37 miliar kepada 6.881 pekerja. Penerima manfaat ini mencakup pegawai non-ASN, perangkat desa, RT/RW, hingga kader kemasyarakatan,” ungkapnya.

Munafri berharap jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh pekerja di Kota Makassar, khususnya kelompok rentan, sehingga tercipta perlindungan menyeluruh dan peningkatan kesejahteraan.

Yang terpenting, seluruh pekerja dapat bekerja dengan tenang, produktif, dan terlindungi. Dia juga menekankan bahwa keberhasilan tercapainya penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Pemkot Makassar.

Serta BPJS Ketenagakerjaan, hingga lintas perangkat daerah seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dukcapil, Bappeda, kecamatan, dunia usaha, dan serikat pekerja.

“Ini adalah hasil kerja bersama dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Makassar,” tutupnya. (*)

Artikel Wali Kota Makassar Munafri Terima Penghargaan Paritrana Award pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, Kota ini resmi masuk dalam 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia, berdasarkan penilaian SETARA Institute melalui Indeks Kota Toleran (IKT).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pencapaian tersebut.

“Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi seluruh pihak yang telah menunjukkan bahwa kota ini adalah kota yang inklusif, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah,” ucap Appi, Rabu (06/05/2026).

Menariknya, jika melihat Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2024, Makassar berada di posisi ke-52, maka pada penelitian IKT mengalami kenaikan drastis dengan lompatan 43 peringkat hingga posisi ke-9 nasional, diumumkan pada tahun 2026.

Menurut Munafri, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Kota Makassar.

“Toleransi bukan sekedar jargon, tapi harus benar-benar hadir dan dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Capaian ini menjadi lompatan signifikan, di mana Makassar berhasil naik 43 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Prestasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen yang kuat Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh elemen masyarakat dalam merawat keberagaman dan memperkuat keharmonisan sosial di tengah kehidupan perkotaan yang dinamis.

Penilaian IKT yang dirilis pada April 2026 di Jakarta mengukur berbagai indikator, mulai dari regulasi yang mendukung kebebasan beragama, kebijakan pemerintah daerah, hingga praktik sosial masyarakat dalam menjaga toleransi dan inklusivitas.

Hasil ini menunjukkan bahwa Makassar tidak hanya mampu menghadirkan stabilitas sosial, tetapi juga berhasil membangun ruang hidup yang aman, setara, dan saling menghargai bagi seluruh warganya.

Munafri menegaskan, pencapaian ini tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Sebaliknya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas toleransi di Kota Makassar.

“Kita berharap kondisi ini dapat kita pertahankan secara bersama-sama. Dengan masuknya Makassar sebagai salah satu dari 10 besar kota toleran,” tuturnya.

“Ini menjadi bukti bahwa ketika semua pihak peduli dan bekerja bersama, maka tujuan besar untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dapat tercapai,” tambahnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar sendiri selama ini terus mendorong berbagai program yang mendukung terciptanya toleransi iklim, mulai dari penguatan regulasi yang inklusif.

Fasilitasi dialog antarumat beragam, hingga pendekatan persuasif dalam menyelesaikan potensi konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan juga menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan indeks toleransi di Kota Makassar.

Budaya gotong royong, saling menghormati, serta keterbukaan antarwarga menjadi landasan kuat dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman.

Dengan capaian ini, Kota Makassar diharapkan dapat menjadi role model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran, inklusif, dan berkeadilan sosial.

“Ke depan, kami Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan dan program yang berorientasi pada keberagaman, serta memastikan bahwa nilai-nilai toleransi tetap menjadi bagian integral dalam pembangunan kota,” tutup Appi. (*)

Artikel Kota Makassar Tembus 10 Besar Nasional Indeks Kota Toleransi pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Kehadiran kepala negara disambut antusias oleh ribuan buruh yang memadati lokasi acara. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo tampak menyapa massa buruh yang hadir dari berbagai daerah.

Aksi peringatan May Day tahun ini menjadi momentum bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi terkait kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Peringatan May Day 2026 di Monas berlangsung dalam suasana kondusif. Kehadiran Presiden di tengah massa buruh diharapkan dapat menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pekerja dalam mencari solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Usai memberikan pidato, Prabowo melepaskan kemudian melemparkan kemeja yang ia pakai ke massa buruh.(*)

Artikel Presiden Prabowo Hadiri Peringatan May Day 2026 di Monas pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Namun, dalam sidang paripurna penutupan tersebut, DPRD menyoroti masih minimnya respons dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap sejumlah usulan yang telah disampaikan.

Kondisi ini membuat fraksi-fraksi di DPRD Sulsel tidak menyampaikan kesimpulan resmi atas hasil reses dalam forum paripurna, sebagai bentuk penegasan atas belum optimalnya tindak lanjut dari pihak eksekutif.

Meski demikian, para wakil rakyat yang berjumlah 85 orang dan tergabung dalam 9 fraksi tetap berharap agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.

Sejumlah aspirasi yang dihimpun mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Anggota DPRD Sulsel menegaskan bahwa hasil reses merupakan cerminan langsung kebutuhan riil masyarakat di lapangan, sehingga membutuhkan perhatian dan respons konkret dari pemerintah provinsi sebagai pelaksana kebijakan.

Mereka juga berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemegang kewenangan pengelolaan anggaran dapat segera merespons dan merealisasikan program-program prioritas yang telah diusulkan.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam proses perencanaan serta penganggaran, agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara efektif dalam kebijakan pembangunan daerah.

Penutupan Masa Sidang II ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi kedua belah pihak untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi, sehingga ke depan penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih optimal. (*)

Artikel DPRD Sulsel Tutup Masa Sidang II Tahun 2025 – 2026 pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Dudung Abdurachman sebelumnya menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Transisi dari militer aktif ke pemerintahan terjadi di era Presiden Prabowo Subianto. Pada tanggal 22 Oktober 2024, Dudung resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Dengan latar belakang intelektual dan pengalaman memimpin ratusan ribu prajurit, Dudung memegang peran krusial di garda depan meja penasihat Istana. Ia bertanggung jawab memberikan masukan strategi secara langsung kepada Kepala Negara guna menghadapi dinamika pertahanan global yang kian kompleks.

Kini ia dipercaya memimpin Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang bertanggung jawab memberikan dukungan kepada Presiden dan Wapres dalam melaksanakan program prioritas nasional, mengelola strategi isu, komunikasi politik, dan memecahkan hambatan implementasi kebijakan.(*)

Artikel Presiden Prabowo Lantik Dudung Abdurachman Sebagai Kepala KSP pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, pencapaian ini tidak sekadar menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga bukti nyata dari tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Munafri Arifuddin dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX tahun 2026 yang digelar di Plaza Kemendagri, Senin (27/04/2026).

Dalam keterangannya, Munafri Arifuddin menyampaikan rasa terima kasih atas pencapaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini bukan hanya keberhasilan pemerintah kota semata, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar.

“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” jelas Appi.

“Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja,” sambung orang nomor satu Kota Makassar itu.

Penghargaan Piagam diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar, atas prestasi penyelenggara Pemerintah daerah dengan skor 3,6171 dan status kinerja tertinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Evaluasi ini menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia, mencakup aspek tata kelola, pelayanan publik, hingga capaian pembangun.

Yang menjadikan pencapaian ini semakin istimewa, Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan dari kawasan luar Pulau Jawa, yang berhasil menembus dominasi daerah-daerah besar lainnya dalam penghargaan penghargaan tersebut.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Makassar mampu bersaing di tingkat nasional.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan bahwa prestasi ini menjadi penanda bahwa arah pembangunan Kota Makassar, yang fokus pada efisiensi anggaran, pelayanan publik, serta inovasi tata kelola pemerintahan.

Lebih dari itu, kata Appi penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk terus menjaga konsistensi kinerja serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari kolaborasi yang solid antara pemerintah kota bersama DPRD, unsur Forkopimda, serta dukungan penuh dari masyarakat.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja kami pemerintah kota saja, tetapi juga hasil kolaborasi dengan rekan-rekan DPRD, Forkopimda, dan yang paling penting dukungan seluruh masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.

Diketahuinya, penetapan EPPD tahun 2025 menjadi tidak penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia.

Melalui keputusan resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendorong akuntabilitas, efektivitas, serta kinerja pusat berbasis hasil di tingkat daerah.

Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2025 disusun berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi serta kabupaten/kota tahun 2025.

Ketetapan ini sekaligus menjadi dasar tujuan dalam menilai capaian kinerja masing-masing daerah, yang kemudian dirumuskan dalam dokumen resmi Hasil sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lebih dari sekedar penilaian administratif, EPPD mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi ini pun menjadi rujukan strategi bagi pemerintah pusat dalam memberikan pelatihan, pengawasan, hingga penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik.

Pada poin krusial dalam keputusan tersebut, juga dipaparkan skor dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengerucut pada daftar daerah dengan pencapaian tertinggi secara nasional.

Tercatat sebanyak 5 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota, termasuk Kota Makassar berhasil masuk kategori prestasi tertinggi, menandakan standar kinerja yang semakin kompetitif di tingkat nasional.

Ini tidak hanya menunjukkan siapa yang terbaik, tetapi juga cermin menjadi arah baru tata kelola pemerintahan daerah, untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, Munafri menambahkan, dengan capaian tersebut, Kota Makassar semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional.

Meski meraih prestasi di tingkat nasional, Munafri juga mengingatkan seluruh jajaran SKPD agar tidak cepat berpuas diri.

Dia menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja serta kolaborasi agar terus melakukan perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik.

“Kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini tidak membuat kita berpuas diri, namun justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang,” tutup Appi. (*)

Artikel Kota Makassar Sabet Penghargaan Nasional Kinerja Pemerintahan Terbaik pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Tahun 2026 ini, ibu kota Sulawesi Selatan, direncanakan menjadi tuan rumah Konferensi Musik Indonesia (KMI), sebuah forum bergengsi yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan RI untuk memperkuat ekosistem musik nasional.

Kepastian tersebut mengemuka dalam kunjungan silaturahmi Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha Djumaryo, di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).

Silaturahmi itu turut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran Pemerintah Kota Makassar, termasuk Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri dan Kepala Dinas Kominfo M Roem.

Pertemuan itu sekaligus membahas kesiapan Makassar sebagai lokasi pelaksanaan KMI 2026, yang menjadi event spektakuler di masa depan.

Dalam keterangannya,
Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha Djumaryo menyampaikan, bahwa penunjukan Makassar sebagai tuan rumah KMI 2026 sudah tepat.

Alasannya, merupakan hasil evaluasi atas keberhasilan penyelenggaraan konferensi serupa pada tahun sebelumnya, sekaligus melihat kesiapan serta komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memajukan sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif.

“Kami hadir di Kota Makassar, karena setelah suksesnya Konferensi Musik Indonesia 2025, tahun ini KMI 2026 direncanakan digelar di Kota Makassar,” jelasnya, kepada awak media di Media center Balai Kota.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham yang dinilai konsisten menghadirkan berbagai peristiwa yang berdampak pada perekonomian.

Dari pertemuannya dengan komunitas event organizer di Makassar, ia melihat bagaimana kebijakan pemerintah kota sangat mendukung penyelenggaraan event.

Lanjut dia, ini penting karena acara tersebut memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.

“Kami melihat komitmen kuat dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran dalam mendorong pemajuan kebudayaan, khususnya di sektor event dan musik,” sambung Giring.

Lebih lanjut Giring menjelaskan, Konferensi Musik Indonesia bukan sekadar ajang seremonial, melainkan forum penting untuk menguraikan arah kebijakan dan penguatan sektor musik di Tanah Air.

Fokusnya meliputi pengembangan ekosistem musik, perlindungan hak cipta, hingga penguatan ekonomi budaya sebagai bagian dari industri kreatif nasional.

Momentum ini menjadi sinyal kuat bahwa Kota Makassar semakin diperhitungkan sebagai pusat kegiatan nasional, khususnya dalam sektor kebudayaan dan industri kreatif.

Dengan pengalaman menyelenggarakan berbagai acara berskala besar, Makassar dinilai memiliki kesiapan infrastruktur, jaringan komunitas, serta ekosistem kreatif yang terus berkembang.

Rencana pelaksanaan KMI 2026 di Makassar pun diharapkan tidak hanya menjadi strategi ajang diskusi, tetapi juga mampu menggerakkan geliat industri musik lokal, membuka ruang kolaborasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi budaya global.

“KMI 2026 diselenggarakan berlangsung pada tanggal 27 hingga 30 Oktober 2026,” jelasnya.

Selanjutnya akan dirangkaikan dengan penyelenggaraan event musik “Rock in Celebes”. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam mempertemukan seluruh pelaku industri musik, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, konferensi musik 2026 ini akan menghadirkan berbagai elemen penting dalam ekosistem musik nasional, mulai dari label, penerbit, platform digital streaming, manajemen artis, event organizer, promotor, hingga booking agent internasional.

“Seluruh ekosistem musik akan hadir, sebagian besar dari Jakarta dan juga dari luar negeri,” tuturnya.

“Ini menjadi peluang besar bagi Makassar untuk menunjukkan potensinya sebagai kota kreatif dan pusat pertumbuhan industri musik di kawasan timur Indonesia,” lanjut Giring.

Selain forum diskusi dan kolaborasi, KMI 2026 juga akan menghadirkan program Showcasing bagi musisi lokal Makassar.

Program ini bertujuan membuka akses jejaring yang lebih luas bagi para musisi daerah agar dapat terhubung dengan label, penerbit, maupun manajemen artis dan agen internasional.

Pihaknya, ingin memberikan ruang bagi musisi Makassar untuk tampil dan berjejaring.

“Harapannya, mereka bisa mendapatkan peluang lebih besar untuk berkembang di industri musik nasional bahkan global,” terangnya.

Menurutnya, kebijakan penyelenggaraan acara secara rutin memberikan dampak ekonomi yang signifikan serta membuka ruang bagi para pelaku industri kreatif, termasuk komunitas backstage dan musisi jalanan.

Sebagai bagian dari dukungan tersebut, Kementerian Kebudayaan juga menyalurkan bantuan sarana dan prasarana bagi musisi jalanan berupa alat musik dan perangkat pendukung, yang merupakan program hasil Arah Presiden RI.

KMI 2026 juga direncanakan akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga strategis yang memiliki peran dalam pengembangan industri musik nasional, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dikatakan, program ini bertujuan membuka akses jejaring yang lebih luas bagi para musisi daerah agar dapat terhubung dengan label, penerbit, maupun manajemen artis dan agen internasional.

“Kami ingin memberikan ruang bagi musisi Makassar untuk tampil dan berjejaring. Harapannya, mereka bisa mendapatkan peluang lebih besar untuk berkembang di industri musik nasional bahkan global,” tambah Giring.

Meskipun belum ditetapkan lokasi hajatan acara musik tersebut. Dalam kunjungannya, Giring juga menyampaikan rencana pemanfaatan Benteng Rotterdam sebagai salah satu lokasi strategis, khususnya untuk kegiatan showcase.

Kawasan tersebut direncanakan dikembangkan sebagai pusat budaya dan kreatif oleh Kementerian Kebudayaan.

Lebih lanjut, ia menyebut Makassar memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai “Makassar Music City”, sekaligus menjadi contoh kota berbasis event di Indonesia.

“Kami ingin Makassar menjadi standar bagi kota event di Indonesia. Potensi ekosistemnya sangat kuat dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Giring menilai Kota Makassar memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia Timur yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru industri musik nasional.

“Kami percaya Makassar bisa menjadi hub bagi musisi dari Indonesia Timur. Jika dibina dan dikawal dengan baik, ini bisa melahirkan gelombang baru musik Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global,” jelasnya.

Menurutnya, perkembangan era digital saat ini telah membuka peluang besar bagi musisi daerah untuk dikenal luas tanpa harus terpusat di Jakarta.

Platform seperti YouTube dan layanan streaming digital memungkinkan karya-karya lokal menembus pasar nasional hingga internasional.

“Kami ingin menghadirkan venue yang layak dan representatif agar event-event besar bisa digelar secara optimal di Kota Makassar,” tukasnya.

Pada kesempatan ini, Pemerintah Kota Makassar menyambut rencana positif pelaksanaan Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2026 yang akan digelar di Kota Makassar.

Agenda nasional berskala nasional yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini dinilai menjadi momentum strategi dalam memperkuat ekosistem musik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen penuh pemerintah kota dalam mendukung penyelenggaraan KMI 2026.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Makassar merupakan peluang besar untuk memperkuat posisi kota ini sebagai pusat kegiatan kreatif di Indonesia, khususnya di kawasan timur.

“Tentu kami menyambut dengan sangat baik dan positif kepercayaan yang diberikan, khususnya dari Wakil Menteri Kebudayaan, kepada Makassar untuk menjadi tuan rumah Konferensi Musik Indonesia,” ujarnya.

Munafri menyampaikan, penyelenggaraan KMI 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, namun mampu memberikan dampak nyata bagi perkembangan industri musik dan seni di daerah.

Ia menilai kegiatan ini akan menjadi pemicu (trigger) bagi tumbuhnya ekosistem kreatif yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Melalui konferensi ini, kita berharap akan muncul efek domino yang sangat baik bagi seluruh komunitas dan ekosistem musik serta seni di Kota Makassar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pelaku industri musik, mulai dari musisi, kreator, hingga pekerja di balik layar (backstager).

Dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya karya-karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Kita ingin memberikan ruang yang besar bagi pelaku industri musik. Ini bukan hanya soal kegiatan, tapi bagaimana menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.

Appi juga menyebutkan posisi strategis Makassar sebagai salah satu kota yang selama ini menjadi titik tumbuh dan persinggahan musisi, khususnya dari Indonesia Timur.

Sejumlah nama besar disebut pernah berkembang di Makassar sebelum dikenal luas di kancah nasional. Selanjutnya dia, Kota Makassar ini memang tempat tumbuhnya musisi.

Sebagai Wali Kota kata dia, melalui KMI 2026, semakin banyak musisi lokal yang mendapatkan panggung untuk menunjukkan karya dan memperluas jejaring di industri musik nasional.

Di sisi lain, ia juga bertujuan agar Makassar dapat sejajar dengan kota-kota besar lainnya dalam menyelenggarakan berbagai acara seni pertunjukan, tidak hanya musik tetapi juga sektor kreatif lainnya.

Dengan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor, KMI 2026 diharapkan menjadi titik awal penguatan posisi Makassar sebagai kota kreatif yang mampu melahirkan talenta-talenta musik berdaya saing global.

“Ini juga sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota ini,” tutupnya. (*)

Artikel Kota Makassar Tuan Rumah Konferensi Musik Indonesia 2026 pertama kali tampil pada NEWS TABIR.