“Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo. Tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih tujuh tahun lamanya memimpin Bank Indonesia,” ucap Menteri Pras.

Selanjutnya, Menteri Pras mengatakan bahwa pemerintah akan memproses penerbitan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian secara hormat Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Sesuai ketentuan perundang-undangan, jabatan Gubernur Bank Indonesia untuk sementara akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti.

“Untuk selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry Damayanti,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Pras menegaskan bahwa pemerintah terus memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan dengan baik. Pemerintah juga akan terus menjaga koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional, termasuk menjaga stabilitas moneter dan fiskal.

“Kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa marilah kita terus menjalankan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita yang sudah diberikan oleh undang-undang, di mana BI memiliki peranan untuk menjaga moneter kita, sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga menjalankan fungsi menjaga fiskal tentunya tetap di dalam koordinasi yang erat,” tutupnya.(*)

Artikel Destry Damayanti Jalankan Tugas Gubernur BI Sementara pertama kali tampil pada News Tabir.

Berikut adalah daftar pejabat yang dilantik hari ini:

1. Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung.
2. Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
3. Leonard Ebenezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum).
4. Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung.
5. Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.
6. Hermon Dekristo sebagai Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung.

Setelah prosesi pelantikan, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana menyampaikan bahwa jabatan baru ini merupakan amanah untuk mengawal berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung.

“Tentu saja ini membawa banyak hal, terutama bagi kami pejabat baru yang dilantik untuk melaksanakan berbagai arah kebijakan yang ditetapkan Pak Jaksa Agung,” kata Asep Nana kepada wartawan.

Asep menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi, baik di internal Korps Adhyaksa maupun lintas sektoral. Hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks ke depan.

“Kami diminta oleh beliau (Jaksa Agung) untuk terus melakukan sinergitas, koordinasi antarlintas bidang, termasuk di internal kami untuk pelaksanaan tugas-tugas ke depan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Asep menyadari bahwa ekspektasi publik terhadap Kejaksaan sangatlah tinggi. Oleh karena itu, dia berkomitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, tegas, namun tetap memiliki sisi kemanusiaan.

“Kami memohon dukungan dan doa dari teman-teman media serta masyarakat terhadap tugas-tugas ke depan yang kami hemat semakin berat. Kami ingin terus menciptakan penegakan hukum yang di satu sisi tegas, namun pada sisi lain juga humanis dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang baik pada masyarakat,” pungkasnya.(*)

Artikel Jaksa Agung Lantik Pejabat Tinggi, Diantaranya Kuntadi Sebagai Jampidsus pertama kali tampil pada News Tabir.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sudah bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto berisi nama sejumlah pejabat di Kejagung, termasuk untuk posisi Jampidsus yang kosong lantaran Febrie Adriansyah yang terseret kasus korupsi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pengangkatan Kuntadi sebagai Jampidsus berdasarkan Keppres Nomor 87/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung.

Demikian disampaikan Prasrtyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/07/2026.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga membacakan beberapa nama yang akan mengisi posisi di Kejagung antara lain :

1. Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung

2. Leonard Eben Ezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

3. Kuntandi sebagai Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus

4. Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

5. Patris Yusrian sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset. (*)

Artikel Kuntadi Resmi Jabat Jampidsus Kejagung pertama kali tampil pada News Tabir.

Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’ dan disusul pembacaan Keppres Nomor 78P Tahun 2026 tentang pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala BGN. Prabowo kemudian memandu pengucapan sumpah jabatan Sudaryono.

Setelah pengucapan janji dan sumpah, Sudaryono menandatangani berita acara yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Prabowo sebelumnya menunjuk Sudaryono menjadi Kepala BGN. Sudaryono ditunjuk menggantikan Nanik S Deyang, yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

“Bapak Presiden memutuskan selaku pengganti Kepala BGN adalah Sudaryono, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7).

Prasetyo menjelaskan pertimbangan Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala BGN. Salah satunya, Sudaryono mengikuti sejak awal mengenai konsep dan gagasan program MBG.

“Dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian,” ujarnya.(*)

Artikel Prabowo Lantik Sudaryono Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik pertama kali tampil pada News Tabir.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muh. Tito Karnavian, secara resmi menutup penyelenggaraan agenda nasional tersebut di Atrium Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Minggu (12/07/2026).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, turut menghadiri prosesi penutupan sebagai tuan rumah daerah pelaksanaan HUT Dekranas 2026.

Penutupan ditandai dengan penabuhan alat musik Jalaka oleh Mendagri, Tito Karnavian, didampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa.

Prosesi tersebut juga diikuti Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua Dekranasda Sulsel Naoemi Octarina Sudirman.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar atas suksesnya penyelenggaraan HUT Dekranas 2026.

Ia menuturkan, keberhasilan pelaksanaan kegiatan berskala nasional ini tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan seluruh pihak, terutama Pemerintah Kota Makassar sebagai tuan rumah.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada terutama jajaran Pemprov dan Bapak Wali Kota Makassar atas acara ini. Juga pengurus Dekranasda dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan acara ini di Kota Makassar. Acara ini tidak mudah dilaksanakan,” ujar Tito.

Ia meyakini penyelenggaraan HUT Dekranas akan menjadi catatan bersejarah Kota Makassar, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Tito mengungkapkan nilai transaksi yang tercatat selama pelaksanaan kegiatan memang mencapai sekitar Rp4 miliar, namun manfaat yang dirasakan jauh lebih besar karena turut menggerakkan berbagai sektor ekonomi.

“Transportasi udara bergerak, transportasi lokal meningkat, hotel penuh, restoran ramai, jasa rental kendaraan meningkat, hingga UMKM di luar stan pameran juga ikut merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Munafri dan Melinda Aksa, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata kepemimpinan mereka dalam mendukung pengembangan wastra dan kriya di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Munafri mengatakan, kepercayaan menjadi tuan rumah HUT Dekranas merupakan momentum penting untuk memperkuat citra Makassar sebagai kota penyelenggara event nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.

Munafri menuturkan, selama empat hari pelaksanaan kegiatan, ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha oleh-oleh dan UMKM.

“Kita berharap dengan hadirnya kegiatan ini, ekonomi yang ada di Kota Makassar bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang ada di sini. Dampak yang paling nyata adalah hotel-hotel, restoran, rumah makan, pusat oleh-oleh, rental mobil, dan berbagai sektor usaha lainnya berputar sangat luar biasa,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar akan terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik bagi setiap tamu yang datang sehingga Makassar semakin dikenal sebagai kota yang nyaman, ramah, dan layak menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional maupun internasional.

“Dengan kehadiran ribuan tamu di Kota Makassar, kita berharap terus bisa memberikan hospitality yang baik kepada para tamu yang datang ke kota ini,” harapnya.(*)

Artikel Tutup Perayaan HUT Dekranas ke-46, Mendagi Apresiasi Dukungan Wali Kota Munafri pertama kali tampil pada News Tabir.

Logo terpilih merupakan hasil karya anak bangsa, Fajar Novario dari Padang yang telah menerjemahkan tema besar HUT ke-81 RI yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

“Karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73 persen dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026,” ucap Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardianto dalam keterangannya.

Menurut Wamen Juri, secara visual desain logo ini tampak tegas dengan filosofi yang kuat. Desain logo ini juga berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara.

“Dalam keragaman tersebut, terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” kata Wamen Juri.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Juri turut menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT RI melalui mekanisme polling publik. Tidak hanya dalam pemilihan logo, pemerintah berharap masyarakat turut berpartisipasi dalam menyemarakkan HUT Kemerdekaan.

“Bapak Presiden berharap agar kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi milik masyarakat, Bapak Presiden berpesan agar rakyat terus berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini,” katanya.

“Mari kita semua masyarakat merayakan dengan semarak, semangat, penuh sukacita dan kebersamaan. Kibarkan Merah Putih di rumah, di sekolah, di kantor, dan di ruang-ruang publik lainnya,” tandasnya.

Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk menyambut dan menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan dan menggunakan tema serta logo resmi pada berbagai media. Panduan penggunaan dan bahan logo resmi dapat diakses dan diunduh secara langsung melalui situs web logohutri.istanapresiden.go.id.

“Jadi di sana juga masyarakat bisa mendapatkan contoh-contoh implementasi logo itu ke dalam berbagai media. Di spanduk, di merchandise, di billboard, atau di platform-platform media sosial juga ada contoh-contoh. Jadi bisa mudah masyarakat untuk mengakses logo resmi,” kata Wamen Juri.

Turut hadir dalam peluncuran logo tersebut yakni Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Presiden Letjen TNI Ariyo Windutomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. (BPMI SETPRES).

Artikel Pemerintah Resmi Luncurkan Logo HUT Ke-81 Kemerdekaan RI pertama kali tampil pada News Tabir.

Dalam forum strategis yang mengangkat tema “Digital Insights, Better Governance” tersebut, Muhammad Roem memperkenalkan inovasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui aplikasi Lontara+ sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan publik, komunikasi pemerintahan, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Di hadapan para Kepala Dinas Kominfo dari berbagai kota di Indonesia, Roem menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak lagi memandang media sosial hanya sebagai kanal humas konvensional yang bersifat satu arah. Menurutnya, media sosial saat ini telah menjadi ruang penting untuk membaca dinamika publik secara cepat.

“Media sosial tidak lagi hanya menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi. Di Makassar, kami melihatnya sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi potensi persoalan sejak dini, sehingga setiap isu dapat direspons sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi publik yang lebih besar.

Selain itu, Pemkot Makassar juga memberi perhatian khusus terhadap keberadaan akun-akun informasi lokal atau infocitis yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Menurut Muhammad Roem, akun-akun tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai tantangan, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan informasi pemerintah.

“Di setiap kota, akun-akun informasi lokal punya pengaruh luar biasa. Karena itu, yang kami bangun adalah persepsi bersama di internal pemerintah, agar seluruh OPD memiliki cara pandang dan respons yang seragam terhadap dinamika informasi yang muncul di ruang digital,” jelasnya.

Melalui pendekatan tersebut, Pemkot Makassar berupaya membangun pola komunikasi yang lebih kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan ekosistem digital lokal. Salah satunya dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menyampaikan informasi fasilitas publik, layanan kota, hingga program prioritas pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Roem juga memaparkan perkembangan aplikasi Lontara+ yang saat ini telah menyentuh sekitar 78.000 pengguna aktif. Angka tersebut menjadi bagian dari perjalanan besar Pemkot Makassar dalam mendorong transformasi digital, dengan target mencapai 500.000 pengguna sesuai roadmap hingga tahun 2029.

Ia menjelaskan, Lontara+ tidak hanya dihadirkan sebagai aplikasi layanan, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital.

“Ketika masyarakat percaya kepada sistem yang dibangun pemerintah, maka dukungan terhadap program-program pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya. Trust inilah yang menjadi kunci dalam komunikasi publik dan pelayanan digital,” pungkasnya.

Salah satu implementasi penting dalam Lontara+ adalah integrasi layanan SPMB yang kini telah berjalan penuh di dalam aplikasi tersebut. Inovasi ini bahkan disebut menjadi salah satu pilot project dari Kementerian PAN-RB dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE tahun ini.

Lebih jauh, Muhammad Roem menjelaskan bahwa seluruh integrasi data digital, termasuk data layanan publik dan dinamika media sosial, bermuara pada dashboard Wali Kota Makassar. Dashboard ini menjadi instrumen penting dalam membantu kepala daerah mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data.

Menurutnya, keberadaan ekosistem digital tersebut juga membantu Pemkot Makassar dalam meredam potensi pro dan kontra terhadap kebijakan publik. Dengan komunikasi yang lebih terbuka dan berbasis kepercayaan, setiap kebijakan baru dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat.

“Pro dan kontra dalam kebijakan adalah hal yang biasa. Tetapi dengan komunikasi yang baik, data yang kuat, dan kepercayaan publik yang terbangun, pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan,” tuturnya.

Melalui partisipasi dalam Forum Komdigi Rakernas XVIII APEKSI 2026, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta menghadirkan layanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.

Forum ini juga menjadi ruang berbagi praktik baik antar-pemerintah kota di Indonesia dalam membangun ketahanan informasi, memperkuat kapasitas komunikasi pemerintah, dan mendorong pelayanan publik yang lebih responsif di era digital. (*)

Artikel Kadis Kominfo Makassar Paparkan Strategi Digital Lontara+ pertama kali tampil pada News Tabir.

Kehadiran booth tersebut menjadi media bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkenalkan transformasi digital yang tengah dikembangkan melalui Super Apps LONTARA+, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemerintah kota dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, mengungkapkan bahwa Indonesia City Expo menjadi momentum yang tepat untuk berbagi pengalaman sekaligus memperkenalkan salah satu program strategis Pemerintah Kota Makassar kepada pemerintah daerah dari berbagai penjuru Indonesia.

“LONTARA+ merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kota Makassar yang kami perkenalkan kepada berbagai kota. Melalui ajang ini, kami ingin membangun kolaborasi bersama dalam mendorong transformasi digital, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan efisien,” ujar Roem.

Ia menambahkan, antusiasme pemerintah daerah terhadap inovasi yang diperkenalkan cukup tinggi. Sejumlah kota menyatakan ketertarikannya untuk menjalin kerja sama dan berencana mengunjungi Kota Makassar guna mempelajari implementasi LONTARA+ sebagai salah satu praktik baik dalam pengembangan layanan publik digital.

Sementara itu, Staf Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Gita Namira, menuturkan bahwa konsep booth LONTARA+ dirancang untuk memberikan pengalaman yang tidak hanya informatif, tetapi juga interaktif sehingga pengunjung dapat mengenal inovasi Kota Makassar dengan cara yang lebih menarik.

“Untuk booth LONTARA+ di pameran ini, kami menghadirkan berbagai fasilitas dan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Salah satu daya tarik utamanya adalah AI Photobooth LONTARA+, yang memungkinkan pengunjung mengambil foto dan mengubahnya menjadi potret kreatif berbasis kecerdasan buatan dengan tema-tema khas Kota Makassar. Hasilnya pun dapat langsung dicetak sebagai suvenir,” tuturnya.

Selain menghadirkan AI Photobooth, booth tersebut juga memperkenalkan LONTARA+ sebagai Super Apps Kota Makassar yang mengintegrasikan berbagai layanan publik digital dalam satu platform. Pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai layanan yang tersedia, berbagai program unggulan Pemerintah Kota Makassar, hingga inovasi pelayanan publik yang terus dikembangkan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.

Gita menambahkan, keikutsertaan Dinas Kominfo Kota Makassar dalam Indonesia City Expo 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan inovasi digital, budaya, dan potensi daerah kepada masyarakat luas. Melalui pendekatan yang memadukan teknologi dan pengalaman interaktif, booth LONTARA+ diharapkan mampu memberikan kesan yang beragam sekaligus memperlihatkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Partisipasi Pemerintah Kota Makassar dalam Indonesia City Expo 2026 diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antardaerah dalam pengembangan transformasi digital, sekaligus mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)

Artikel AI Photobooth Lontara+ Diskominfo Makassar Jadi Daya Tarik Pengunjung Indonesia City Expo 2026 pertama kali tampil pada News Tabir.

Kota Makassar yang dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin, mengambil peran penting melalui forum diskusi, Indonesia City Expo, hingga karnaval budaya sebagai upaya memperkuat kolaborasi antarkota sekaligus mempromosikan berbagai program unggulan Kota Daeng.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, mengatakan Rakernas APEKSI merupakan agenda tahunan yang menjadi ruang strategis bagi pemerintah kota untuk berbagi pengalaman, inovasi, sekaligus memperkuat kolaborasi.

“APEKSI ini dilaksanakan setiap tahun. Di dalam rangkaian Rakernas terdapat berbagai forum tematik yang menjadi wadah berbagi praktik baik antar pemerintah kota,” kata Roem, didampingi Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Humas di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Abdullah, Selasa (30/06/2026).

Ia menjelaskan, dalam agenda nasional yang diikuti 98 pemerintah kota se-Indonesia itu, Kota Makassar tidak hanya menghadiri forum utama Rakernas.

Tetapi juga berpartisipasi aktif sebagai narasumber dalam sejumlah forum tematik, menghadirkan booth pada Indonesia City Expo (ICE), hingga ikut mempromosikan budaya dan produk unggulan Kota.

“Pak Wali Kota Makassar, (Bapak Munafri Arifuddin) bersama ibu Ketua TP PKK, hadir langsung,” tuturnya.

“Pak Wali Kota, mengikuti beberapa rangkaian kegiatan, dalam agenda utama Rakernas APEKSI bersama seluruh kepala daerah peserta untuk membahas penguatan sinergi antarkota dalam mendukung program prioritas nasional,” sambung Roem.

Dia menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar mendapat kepercayaan menjadi narasumber pada beberapa forum penting selama Rakernas berlangsung.

Pada Forum Lingkungan Hidup yang digelar Selasa (30/6), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Budiman menjadi narasumber untuk memaparkan berbagai program dan inovasi pengelolaan lingkungan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar.

Selanjutnya, pada tanggal 1 hingga tanggal 2 Juli 2026, dirinya dari Diskominfo Kota Makassar bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dipercaya menjadi pembicara pada Forum Komunikasi Digital (KomDigi).

“Alhamdulillah, Diskominfo Makassar bersama Diskominfo Bandung dipercaya menjadi pembicara di Forum KomDigi pada tanggal 1 dan 2 Juli nanti,” terang mantan Kadis Pariwisat Kota Makassar itu.

Selain itu, sejumlah perangkat daerah lain, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), juga mengikuti forum sektoral sesuai bidang masing-masing.

Roem berharap momentum Rakernas APEKSI mampu memperkuat jejaring kerja sama antar pemerintah kota di Indonesia.

“Dengan pertemuan ini kami berharap terjalin kolaborasi dari berbagai kota di Indonesia untuk saling bersinergi dalam mencapai target-target nasional maupun mendukung berbagai program prioritas pemerintah,” harpanya.

Tak hanya aktif dalam forum diskusi, Pemerintah Kota Makassar juga menghadirkan booth pada Indonesia City Expo (ICE) yang berlangsung 1–3 Juli 2026 di Ballroom Hotel Santika Dyandra Medan.

Booth Kota Makassar menjadi etalase berbagai program unggulan pemerintah sekaligus media promosi potensi ekonomi kreatif, pariwisata, hingga transformasi digital yang tengah dikembangkan.

Roem mengatakan tema utama yang diangkat dalam booth tersebut adalah program unggulan Pemerintah Kota Makassar, yakni Tujuh Sapta Mulia, beserta berbagai inovasi pelayanan publik.

Pengunjung juga dapat mengenal lebih dekat layanan digital LONTARA+ (Makassar Super Apps), program Mulia Berjasa, Iuran Sampah Gratis, konsep pengembangan Stadion Untia, hingga program Urban Farming, serta penataan Kota yang menjadi bagian dari pembangunan Kota Makassar.

“Semua program unggulan itu akan kami tampilkan di booth agar masyarakat dan pemerintah kota lain dapat melihat inovasi yang sedang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar,” katanya.

Pemkot Makassar juga menggandeng Dekranasda Kota Makassar untuk mempromosikan berbagai produk kerajinan unggulan hasil karya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Beragam produk kriya khas Makassar dibawa langsung ke Medan agar dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat maupun delegasi dari berbagai daerah.

Selain kerajinan, sejumlah produk kuliner khas Makassar juga diperkenalkan kepada para pengunjung sebagai bagian dari promosi ekonomi kreatif daerah.

“Pemkot Makassar membawa berbagai hasil karya UMKM Makassar agar masyarakat Kota Medan maupun peserta APEKSI dapat merasakan langsung produk-produk unggulan Kota Makassar,” tutur Roem.

Tidak hanya itu, potensi sektor pariwisata Kota Makassar juga dipromosikan melalui materi visual, informasi destinasi wisata, serta berbagai program pengembangan kota yang ditampilkan di booth.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Pemerintah Kota Makassar akan mengikuti Karnaval Budaya APEKSI yang digelar pada malam 2 Juli 2026.

Pada kegiatan tersebut, delegasi Kota Makassar akan mengenakan pakaian adat Makassar sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi Sulawesi Selatan kepada peserta dari seluruh Indonesia.

Roem berharap keikutsertaan Makassar dalam Rakernas APEKSI 2026 mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kerja sama antarkota sekaligus memperluas promosi potensi Kota Makassar di tingkat nasional.

Ditambahkan, ini adalah kontribusi SKPD Kota Makassar dalam mendukung kemajuan pembangunan kota Makassar, dan di Indonesia, pada umumnya.

“Kami berharap kehadiran Makassar pada APEKSI tahun ini memberikan warna tersendiri, baik melalui inovasi pemerintahan, promosi UMKM, pengembangan pariwisata, maupun pelestarian budaya,” tutupnya.

Diketahui bahwa kedatangan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Ketua TP PKK di Medan, disambut langsung oleh panitia Rakernas APEKSI 2026. (*)

Artikel Pemkot Makassar Perkenalkan Layanan Digital LONTARA+ di Rakernas APEKSI pertama kali tampil pada News Tabir.

Kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar Munafri Arifuddin mendampingi kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Gudang Logistik Regional Timur Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kota Makassar.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk meninjau kesiapan Gudang Logistik Regional Timur Kemensos RI sebagai pusat penyimpanan dan distribusi bantuan sosial serta logistik kebencanaan bagi wilayah Indonesia Timur.

Kehadiran Komisi VIII DPR RI menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dijalankan oleh Kementerian Sosial.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan meninjau langsung fasilitas penyimpanan logistik, sistem pengelolaan bantuan, serta kesiapan distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana maupun kelompok penerima manfaat program sosial.

“Pemerintah Kota Makassar menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pelayanan sosial dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai kondisi darurat,” terang Munafri

Nampak juga hadir mendampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Camat Biribgkanaya Maharuddin Sekretaris Kecamatan Biringkanaya Ryan Nugraha Palamba Tarukallo, dan Lurah Untia Andi Tossa.

Kehadiran Camat Biringkanaya bersama jajaran Pemerintah Kecamatan Biringkanaya menunjukkan komitmen pemerintah Kecamatan Biringkanaya dalam mendukung program-program sosial kemasyarakatan serta mempererat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi untuk menyukseskan program Penerintah Kota Makassar. (*)

Artikel Wali Kota Makassar Sambut Kunjungan Komisi VIII DPR RI di Gudang Logistik Kemensos pertama kali tampil pada News Tabir.