Penegasan tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat memberikan Berbagai kegiatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Makassar, yang digelar di Hotel Arya Duta Makassar, Selasa (14/04/2025).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi Pemkot Makassar itu mengangkat tema “Penguatan SAKIP sebagai Instrumen Transformasi Kinerja Menuju Makassar Berdampak”.

Dalam sambutannya, Appi menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar sistem administrasi atau kinerja semata.

Melainkan instrumen penting yang mampu mewakili kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya dia, SAKIP ini memberikan gambaran bagaimana pengelolaan pemerintahan tidak hanya berjalan sebagai rutinitas, namun benar-benar mampu memberikan dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat.

“Ini bukan sekedar teori, tapi bagaimana sistem governance itu tercermin dari cara kita menjalankan pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan SAKIP tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem yang dibangun, tetapi sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran dalam menjalankannya secara konsisten.

Menurutnya, sistem yang baik tidak akan memberikan hasil optimal tanpa kesungguhan dalam pelaksanaannya.

“Sebagus apa pun sistem yang kita miliki, jika tidak disertai komitmen untuk menjalankannya, maka tidak akan memberikan dampak yang baik terhadap tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Appi menyebutkan, terdapat dua hal utama yang menjadi kunci dalam proses tersebut, yakni penerapan sistem yang tepat serta komitmen yang kuat dalam implementasi.

Dia menegaskan bahwa aksi nyata SAKIP bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh perangkat daerah.

Lebih lanjut, Munafri meminta seluruh kepala SKPD untuk bertanggung jawab penuh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian kinerja di unit kerja masing-masing.

Ia menegaskan tidak boleh lagi ada program atau kegiatan yang tidak memiliki kontribusi yang jelas terhadap strategi pembangunan daerah.

“Setiap program harus memiliki arah yang jelas dan terukur. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak memiliki dampak terhadap pencapaian target pembangunan daerah,” imbuh Appi.

Selain itu, orang nomor satu Kota Makassar itu juga mengingatkan pentingnya kesinambungan sistem dalam birokrasi, meskipun terjadi pergantian pejabat.

Dia menekankan bahwa sistem yang sudah dibangun harus tetap dijaga dan terus ditingkatkan, sehingga mampu menghasilkan hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu.

“Boleh orangnya berganti, tapi sistem harus tetap berjalan dan terus ditingkatkan. Ini adalah proses berkelanjutan yang harus memberikan dampak nyata,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong seluruh kepala SKPD untuk aktif berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Juga, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat, Bagian Organisasi, serta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas penerapan SAKIP terus meningkat dan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Diakui bahwa dalam proses implementasi SAKIP akan terdapat berbagai tantangan dan konsekuensi yang harus dihadapi.

Namun demikian, ia berharap seluruh jajaran dapat menjalankannya dengan serius, disiplin, dan penuh komitmen.

Dikatakan, SAKIP ini akan menjadi cerminan bagaimana kita mengelola pemerintahan. Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan pemerintahan yang akuntabel dan berdampak bagi masyarakat.

“Tentunya dengan komitmen, kedisiplinan, dan kesungguhan seluruh perangkat daerah, kualitas SAKIP Kota Makassar akan terus meningkat dan mampu meraih predikat yang lebih baik di masa mendatang,” tutup Appi. (*)

Artikel Munafri Tekankan Komitmen SKPD Implementasikan SAKIP Kota Makassar pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Rapat koordinasi ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antar pemerintah kelurahan dalam menangani berbagai isu strategis di wilayah Kecamatan Tamalanrea.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Tamalanrea membahas sejumlah hal penting, di antaranya penataan Pedagang Kaki Lima (PK5) di masing-masing wilayah kelurahan. Ia menekankan pentingnya pengaturan yang tertib dan terkoordinasi agar keberadaan PK5 tetap mendukung ketertiban umum serta kenyamanan masyarakat.

Selain itu, rapat juga membahas perkembangan penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu di masing-masing wilayah. Camat Tamalanrea mengharapkan adanya peningkatan komitmen dari seluruh lurah untuk terus mengoptimalkan program tersebut demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh jajaran pemerintah kelurahan dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, serta responsif terhadap berbagai permasalahan yang ada di wilayah masing-masing.(rilis)

Artikel Usai Apel, Camat Tamalanres Pimpin Rakor Bersama Para Lurah pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Ajakan itu disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan Buka Puasa Bersama Selebgram se-Kota Makassar yang berlangsung di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu (14/03/2026).

Menurut Munafri, peran kreator digital saat ini sangat penting dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat lebih luas dan dengan cara yang lebih kreatif.

“Saya sangat menunggu momentum seperti ini. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali program pemerintah kota yang tidak hanya perlu dijalankan, tetapi juga perlu disosialisasikan dengan cara penyampaian yang baik,” ujarnya.

Suasana sejuk dan penuh keceriaan terasa di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar saat para pelaku industri kreatif berkumpul dalam sebuah momentum silaturahmi di bulan suci Ramadhan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut langsung para selebgram dan kreator konten dari berbagai komunitas yang selama ini aktif mewarnai ruang digital dengan karya dan ide kreatif

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem.

Pertemuan ini menjadi momentum untuk merawat silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara Pemerintah Kota Makassar dengan komunitas pelaku industri kreatif.

Kehadiran kreator konten, sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan para pelaku industri kreatif demi menghadirkan berbagai inovasi yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Dalam suasana santai namun penuh makna, berbagai ide dan gagasan pun mengalir, membuka ruang kolaborasi dalam mendukung pembangunan kota serta menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Momen tersebut tidak hanya menjadi ajang berbagi kebahagiaan di bulan Ramadhan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas kreatif yang memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi positif serta membangun citra Kota Makassar di ruang digital.

Pada kesempatan ini, Appi selaku Wali Kota meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, untuk memaksimalkan potensi para kreator digital yang ada di Makassar agar dapat berkolaborasi dengan pemerintah.

Menurutnya, para pelaku industri kreatif bisa menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat, namun tidak hanya sebatas menyampaikan hal-hal positif saja.

Ia mencontohkan, jika ada persoalan infrastruktur seperti jalan rusak atau fasilitas publik yang membutuhkan perhatian pemerintah, masyarakat bisa menyampaikannya melalui konten kreatif di media sosial.

Munafri juga mendorong para kreator untuk memberikan kritik yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah.

“Silakan corong menjadi pemerintah, bukan hanya menyampaikan program, tapi juga memberikan kritik. Kalau ada yang tidak bagus, sampaikan. Itu penting agar kami bisa memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Appi itu menyampaikan sejumlah isu perkotaan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti penataan trotoar yang masih sering digunakan untuk aktivitas lain serta pengelolaan sampah dari rumah tangga.

Ia mengajak para kreator untuk ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah serta memanfaatkan sampah melalui berbagai metode seperti komposter dan maggot.

“Kita kolaborasi memberikan edukasi pada masyarakat. Kita ingin masyarakat memahami bahwa sampah bukan hanya masalah, tapi juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi rumah tangga,” ajak Appi.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu Kota Makassar juga memaparkan sejumlah program strategi Pemerintah Kota Makassar yang membutuhkan dukungan sosialisasi dari para kreator digital.

Diantaranya adalah, sambungan air gratis bersih PDAM bagi masyarakat kurang mampu, kemudian layanan pengaduan masyarakat melalui Lontara, yang menampung ribuan laporan warga dan berupaya untuk menyampaikan pendapat tersebut secepat mungkin.

Selain itu, Pemkot Makassar juga menyelenggarakan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP, masing-masing dua pasang seragam yang dibiayai melalui APBD.

Program tak kalah penting kata dia, kebijakan iuran sampah gratis bagi masyarakat rumah tangga kurang mampu di Kota Makassar.

“Program ini harus diketahui masyarakat bahwa ada anggaran pemerintah yang digunakan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak kita,” jelas Munafri.

Di bidang perlindungan sosial, Pemkot Makassar juga menanggung iuran BPJS bagi puluhan ribu masyarakat. Tahun ini, sebanyak 81 ribu warga mendapat jaminan sosial yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Tak hanya itu, pemerintah kota juga memberikan 41 ribu jaminan hari tua bagi pekerja rentan dan pekerja keagamaan, termasuk membuka peluang bagi pekerja kreatif untuk terdaftarkan dalam program tersebut.

Ia mengajak para kreator untuk ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah serta memanfaatkan sampah melalui berbagai metode seperti komposter dan maggot.

“Kita ingin masyarakat memahami bahwa program gratis terutama sampah bukan hanya masalah, tapi juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi rumah tangga,” terang perpecahan Golkar itu.

Melalui pertemuan ini, Munafri berharap terjalin kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan komunitas kreatif, sehingga berbagai program pembangunan dapat terwujud dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat.

“Kami berharap setelah pertemuan tersebut, para pelaku industri kreatif dapat terus menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai OPD untuk menyosialisasikan program-program Pemerintah Kota Makassar secara lebih luas,” harap Appi.

Sedangkan, Perwakilan komunitas selebgram Kota Makassar, Ahmad Zuhaelsi yang akrab disapa Abu, menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Makassar atas undangan silaturahmi dalam kegiatan buka puasa bersama para kreator digital.

Dalam kesempatan itu, Abu mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Makassar yang telah membuka ruang silaturahmi dan komunikasi dengan para pelaku industri kreatif di Kota Makassar.

“Kita berkumpul bersama Pak Wali Kota sore ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diundang untuk bersilaturahmi sekaligus buka puasa bersama,” ujarnya.

Ia berharap, pertemuan tersebut dapat menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara komunitas kreator digital dengan Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung berbagai program pembangunan.

Menurutnya, para selebgram dan kreator konten di Makassar siap berkontribusi dengan cara mereka masing-masing untuk membantu menyampaikan berbagai informasi serta program pemerintah kepada masyarakat.

“Semoga ke depan teman-teman di sini bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar bersama Pak Wali Kota,” katanya.

Di akhir pengalamannya, Abu kembali menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar, beserta jajaran pemerintah kota yang selama ini dinilai terus memberikan dukungan kepada komunitas kreatif.

“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wali dan seluruh jajaran yang sudah bersilaturahmi dengan teman-teman semua,” tutupnya. (*)

Artikel Munafri : Silahkan Konten Kreator Kritik yang Konstruktif Terhadap Kinerja Pemerintah pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Selama puluhan tahun, kawasan tersebut dikenal sebagai wilayah langganan banjir yang terus berulang setiap musim hujan.

Meski telah berganti berbagai masa kepemimpinan Wali Kota, persoalan itu belum menemukan solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah.

Namun di masa kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, penanganan banjir di Manggala mulai dilakukan dengan pendekatan yang lebih terencana dan berbasis kajian.

Pemerintah kota menggandeng akademisi melakukan kajian serta memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan langkah strategi dalam mengatasi persoalan banjir di Blok 8 dan Blok 10.

Sebagai langkah implementasi, Pemerintah Kota Makassar, mulai melakukan sejumlah upaya penanganan di lapangan, di antaranya normalisasi saluran udara, pengerukan sedimen yang selama ini menghambat aliran drainase, perbaikan box culvert di titik rawan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, mengatakan pekerjaan tersebut dilakukan sebagai langkah teknis untuk meningkatkan kapasitas aliran udara, sehingga sistem drainase dapat berfungsi lebih optimal saat curah hujan tinggi.

“Pekerjaan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan fungsi saluran air agar aliran drainase tetap lancar serta mengurangi potensi terjadinya reservoir saat curah hujan tinggi,” ujarnya, Minggu (08/03/2026).

Selain itu, mengoptimalkan fungsi kolam retensi atau waduk sebagai penampung air saat curah hujan tinggi. Upaya ini diharapkan menjadi fondasi awal dalam menghadirkan solusi jangka panjang bagi permasalahan banjir yang selama ini membayangi kawasan tersebut.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan normalisasi dan peningkatan kapasitas saluran tersebut, diharapkan sistem drainase di wilayah Blok 10 Antang dapat bekerja lebih efektif dalam mengalirkan udara ke saluran pembuangan utama.

“Sesuai Arah pak Wali Kota, bagaimana solusi nyata agar warga di Blok 10 dan lainya tidak mengungsi saat musim hujan. Inilah pengerjaan normalisasi saluran kami lakukan dengan mendatangkan alat berat Excavator,” Zuhaelsi.

Dengan demikian, risiko pengumpulan yang selama ini sering terjadi dapat diminimalkan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

Menurut Zuhaelsi, terhenti juga melakukan penggantian box culvert yang sebelumnya memiliki dimensi lebih kecil.

Box culvert adalah beton bertulang pracetak (precast) berbentuk kotak/persegi dengan sambungan spigot dan socket yang digunakan sebagai gorong-gorong untuk saluran air di bawah tanah, jalan raya, atau rel kereta

Selanjutnya dia, box culvert lama berukuran 50 sentimeter kini diganti dengan dimensi yang lebih besar, yakni 80 sentimeter, guna memperbesar kapasitas aliran udara.

“Perubahan dimensi tersebut, kami lakukan karena lokasi saluran berada di jalur pembuangan udara di Jalan Kecaping Raya yang langsung terhubung ke saluran menuju jembatan di Jalan Nipa-Nipa, kawasan Antang,” terangnya.

Ia mengungkapkan, saat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, aliran air yang keluar dari saluran tersebut sangat kecil sehingga proses pembuangan air menuju saluran utama menjadi lambat.

Kondisi inilah yang menyebabkan tertutupnya udara bertahan lebih lama di kawasan organisasi.

“Karena sebelumnya ukuran box culvert kecil, aliran air yang keluar dari saluran ini sangat terbatas, sehingga lambatnya pembuangan air ke saluran menuju jembatan di Jalan Nipa-Nipa Antang,” jelasnya.

Selain penggantian box culvert, Dinas PU Kota Makassar juga melakukan normalisasi saluran di beberapa titik lain di kawasan Blok 10 Perumnas Antang.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa PC excavator berkapasitas 4,5 ton untuk mengangkat sedimentasi yang mengendap di dasar saluran.

Normalisasi tersebut dilakukan sepanjang jalur drainase mulai dari Jalan Kecaping hingga Jalan Suling di wilayah Blok 10 Perumnas Antang, Kelurahan Manggala.

Sedimen yang selama ini menumpuk dinilai menjadi salah satu penyebab berkurangnya kapasitas tampung saluran air di kawasan tersebut.

“Untuk lokasi blok lainnya, kami sudah melakukan normalisasi saluran menggunakan alat berat excavator PC 4,5 ton sepanjang Jalan Kecaping sampai Jalan Suling di Blok 10 Perumnas Antang, Kelurahan Manggala,” tuturnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas PU berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur drainase sebagai bagian dari langkah berkelanjutan dalam menangani permasalahan ekosistem dan banjir di berbagai wilayah kota.

“Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi penataan sistem pengendalian banjir yang lebih terintegrasi di kawasan timur Makassar, yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan genangan saat musim hujan tiba,” tukasnya.

Diketahuinya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin sebelumnya, meninjau langsung kawasan Blok 10, Kecamatan Manggala, untuk memastikan langkah-langkah penanganan banjir yang selama ini menjadi permasalahan bagi warga setempat.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mencari solusi konkret terhadap masalah banjir yang telah berlangsung cukup lama di wilayah itu.

Munafri menjelaskan bahwa sebelum mengambil langkah penanganan, Pemerintah Kota Makassar telah melakukan berbagai kajian teknis dengan melibatkan sejumlah ahli dan tim terkait.

Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan yang dilakukan tepat sasaran dan mampu menjadi solusi jangka panjang.
Kini, upaya tersebut mulai diwujudkan dalam bentuk aksi nyata di lapangan.

Pemerintah kota menurunkan alat berat dan mulai melakukan pengerjaan di sejumlah titik yang dinilai menjadi penyebab utama terjadinya pengendapan saat musim hujan.

Menurut Munafri, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota untuk memberikan solusi yang lebih serius dan berkelanjutan bagi warga Manggala, khususnya di kawasan Blok 10 dan Blok 8 yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan banjir.

“Kami Pemerintah kota juga memastikan bahwa proses penanganan ini, akan terus memantau agar hasilnya seperti apa, kami ingin solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat, sehingga tidak lagi mengungsi saat musim hujan,” singkat Appi. (*)

Artikel Dinas PU Makassar Perbesar Box Culvert dan Benahi Drainase Blok 8 dan 10 di Kecamatan Manggala pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa reposisi atau perpindahan jabatan dalam pemerintahan merupakan hal yang lazim dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja birokrasi.

Menurut Munafri, dalam setiap penempatan jabatan baru, hal pertama yang harus dilakukan adalah proses penyesuaian yang cepat dan tepat.

Ia menekankan pentingnya transisi yang baik dari pekerjaan lama ke pekerjaan baru, agar tidak terjadi hambatan kinerja maupun hambatan administratif.

“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung berdampak pada pembangunan,” tegasnya.

Dalam pelantikan 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Makassar tersebut, Munafri menekankan bahwa pergeseran dan pertukaran posisi merupakan langkah strategis untuk mempercepat kinerja birokrasi.

Ia tidak menginginkan adanya permasalahan di lapangan yang berlarut-larut tanpa solusi, terutama dalam hal pelayanan publik dan respon cepat terhadap keluhan warga.

Menurutnya, Kota Makassar adalah “rumah besar” bersama yang harus dijaga dan dibangun secara kolaboratif.

Oleh karena itu, seluruh SKPD diminta memprioritaskan program-program utama di masing-masing bidang, serta memastikan setiap aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi pelayanan yang prima, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.

Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, jajaran Forkopimda Kota Makassar, serta para kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Momentum ini menjadi penegasan arah kepemimpinan yang menuntut soliditas, percepatan kerja, dan komitmen bersama demi kemajuan Kota Makassar.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Appi itu menekankan pentingnya kontribusi dalam manajemen team building di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Lanjut dia, dalam satu cakupan OPD diperlukan peran aktif seluruh bidang untuk saling mendukung demi menghasilkan output kerja yang maksimal.

Seluruh pejabat yang dilantik diminta mampu memberikan dukungan konkrit dan menghasilkan outcome yang baik terhadap target pencapaian OPD masing-masing.

Appi secara khusus menghina dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan kali ini.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut berkaitan langsung dengan prioritas program pembangunan yang berada pada sektor tersebut.

“Program prioritas banyak ada di PU, saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak sesuai dengan tujuan kita,” ujarnya.

Dengan penegasan tersebut, Munafri berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar dapat bergerak lebih cepat, solid, dan profesional dalam menjalankan program prioritas demi mewujudkan pelayanan publik yang prima serta pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar.

Ketua Golkar Makassar itu menjelaskan, sejumlah pejabat di lingkungan PU yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt) harus segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan cepat.

Langkah ini penting agar tidak terjadi kemacetan pekerjaan di akhir tahun anggaran yang berakhir pada kejar-kejaran serapan.

“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.

Mantan CEO PSM itu mengakui masih banyak posisi strategi yang harus segera diisi dan diproses, termasuk pengajuan pertimbangan teknis (Pertek).

Dia memastikan proses simulasi dan penempatan pejabat akan terus dilakukan agar tidak ada jabatan yang kosong terlalu lama.

Selain itu, dalam waktu dekat, pengisian kepala sekolah dan kepala puskesmas juga menjadi perhatian serius.

“Kita harus berlari kencang, kalau kita meleset di depan, ke belakang pasti berantakan,” tegasnya.

Lebih jauh lagi, ia mengingatkan seluruh jajaran bahwa Pemerintah Kota Makassar adalah satu “rumah besar” yang harus dijaga bersama.

Ia menilai sangat tidak bijak jika persoalan internal justru diumbar dan menampilkan kelemahan organisasi kepada publik.

“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, lihatlah bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala SKPD membangun pola kepemimpinan yang kuat atau strong leader agar seluruh jajaran dapat bergerak masif hingga ke level bawah.

Program-program prioritas, selanjutnya, dirancang untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Makassar, sehingga harus dijaga dan dikawal pelaksanaannya.

“Kalau pola seperti itu terbangun dalam pemerintahan kerja-kerja, semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada yang ketinggalan, meski lintas OPD,” jelas Appi.

Perhatian khusus juga diarahkan kepada jajaran yang bertugas di wilayah. Ia mengingatkan bahwa banyak persoalan kecil di tingkat bawah yang jika tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi persoalan besar.

Penataan menyeluruh, lanjut Munafri, harus dilakukan untuk menghentikan praktik pembiaran dan tumpang tindih kewenangan yang berpotensi merugikan pemerintah daerah.

Selain itu, perhatian serius juga diberikan kepada pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Daya.

Politisi Golkar itu menegaskan, bahwa rumah sakit tersebut merupakan wajah pelayanan kesehatan pemerintah di Kota Makassar.

“Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

“Dokter-dokternya bagus, tinggal bagaimana pola pelayanan dan infrastrukturnya ditingkatkan,” lanjutya.

Appi meminta Direktur RSUD Daya beserta jajaran memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat di sektor kesehatan.

Di akhir Arahnya, Munafri mengingatkan bahwa pelantikan jabatan didahului dengan pengambilan sumpah, yang menurutnya bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perjanjian antara manusia dengan Tuhan.

Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang.

“Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan, jangan hanya hak yang diwajibkan, sementara kewajiban,” tutupnya.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassr, Munafri Arifuddin mempercayakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan, sebagai Plt Asisten I Pemkot Makassar.

Berikut Nama-nama yang dilantik :

1. dr. Reini Meilani Isbarch, Wakil Direktur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar

2. Sitti Khusnaeni Sakka Manggasali, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

3. Muhammad Amin, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

4. Suriady, Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

5. Rismawati Hamid, Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

6. Achmad Rivaldy Rizal, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

7. Arie Satriadi Sadewa, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Makassar

8. Fitriah Ramadhani, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

9 Islamiyah Sondeng, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

10. Besse Nuryanti, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar

11. Andi Fitriani, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Makassar

12 Deddy Yosep Orie, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

13. Rahmi Indry Sam, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

14. Daniel Dessi Arruanlumeme, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbengkelan dan Pengelolaan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

15. Sri Wanti Mamonto, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Dinas Kebudayaan Kota Makassar

16. Andi Nurul Salsabila Sultan Pawi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Pengendalian Keluarga Berencana Kecamatan Makassar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

17. Monica Suparman, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Pengendalian Keluarga Berencana Kecamatan Manggala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

18. Nurtina, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Pengendalian Keluarga NBerencana Kecamatan Mamajang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

19. Lukman, Kepala Seksi Manajemen Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar.

20. Paisal, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar

21. Linda Any Fitriani, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Makassar

22. Fatmawati, Kepala Seksi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Formal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Makassar

23. Yusuf Susandy Misman, Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Bidang Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Makassar

24. St. Ariani K, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bontoala Kota Makassar

25. M. Syarif, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

26. Hamka Darwis, Kepala Sub Bagian Umum dan Sekretariat Kepegawaian Kecamatan Mariso Kota Makassar

27. Aisyiyah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. (*)

Artikel Munafri Kembali Lantik 27 Pejabat Lingkup Pemkot Makassar pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Camat Tamalanrea, Andi Patiroi, sebagai agenda awal dalam rangka memperkuat sinergi, komunikasi, serta penyamaan persepsi seluruh unsur aparatur kecamatan. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di wilayah Kecamatan Tamalanrea.

Dalam arahannya, Camat Tamalanrea menekankan pentingnya kerja sama, disiplin, serta peningkatan kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Ia juga mengajak seluruh pejabat struktural dan staf untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, serta mengedepankan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Koordinasi yang baik akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Seluruh jajaran diharapkan mampu membangun komitmen bersama demi kemajuan Kecamatan Tamalanrea,” ujar Andi Patiroi.

Rapat tersebut diikuti oleh para pejabat struktural kecamatan dan seluruh staf lingkup Pemerintah Kecamatan Tamalanrea. Berbagai hal strategis dibahas dalam forum ini, antara lain evaluasi pelaksanaan tugas, koordinasi program kerja, serta penguatan komitmen bersama dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kecamatan Tamalanrea.

Dengan terselenggaranya rakor perdana ini, diharapkan tercipta kesamaan langkah dan semangat kerja seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(*)

Artikel Camat Tamalanrea Pimpin Rakor Perdana Bersama Pejabat Struktural dan Staf pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Makakassar, Newstabir.com – Pemerintah Kota Makassar kembali merotasi 109 pejabat eselon III dan IV.

Pelantikan dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bertempat di Tribun Lapangan Karebosi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Jumat (06/02/2026).

Acara ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman, Ketua TP PKK Melinda Aksa, serta jajaran pejabat organisasi perangkat daerah hingga para lurah.

Salah satu dari 109 pejabat yang dilantik adalah Camat Biringkanaya Maharuddin, S.Sos.,MM sebelumnya menjabat Camat Wajo.

Maharuddin sebelum menjabat Camat Wajo menjabat Sekretaris BPBD Kota Makassar, yang juga pernah menjabat Lurah Daya Kecamatan Biringkanaya.

Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Camat Biringkanaya Maharuddin, S.Sos.,MM.

Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi, serta mampu melahirkan pemimpin yang visioner, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat Kecqmatan Biringkanaya.

Selamat mengemban tugas dan pengabdian. Semoga selalu diberi kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan detiap amanah. (Na)

Artikel Eks Lurah Daya Maharuddin Jabat Camat Biringkanaya pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Makassar, Newstabir.com – Selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Andi Patiroi, S.H., M.H sebagai Camat Tamalanrea dan Ibu Nur Alam A, S.E., M.M, sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) Tamalanrea.

Pelantikan dipandu langsung oleh Wali Kota Makasar, Munafri Arifuddin yang digelar di Tribun Lapangan Karebosi, Jl.Ahmad Yani Makassar, Jumat (06/02/2026).

Selain Camat dan Sekcam Tamalanrea, Wali Kota Munafri juga melantik 109 pejabat eselon III dan IV.

Langkah ini menandai babak baru dalam tata kelola birokrasi di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham.

Atas dilantiknya Camat dan Sekcam Tamalanrea semoga amanah diberikan kelancaran, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin serta memberikan pelayanan terbaik, dedikasi, serta kontribusi positif bagi masyarakat dan kemajuan wilayah Kecamatan Tamalanrea.

Sekedar diketahui Camat Tamalanrea Andi Patiroi sebelumnya pernah mengemban Sekcam Biringkanaya, Lurah Untia, sementara Sekcam Nur Alam eks Lurah Daya. (*)

Artikel Selamat Atas Pelantikan Camat dan Sekcam Tamalanrea pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kecamatan dalam memastikan seluruh pelayanan publik berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Dalam pemantauan tersebut, Camat Ikbal menyusuri sejumlah titik pelayanan administrasi yang kerap diakses masyarakat, mulai dari loket pelayanan terpadu, ruang tunggu warga, hingga area pendukung lainnya. Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan petugas pelayanan serta warga yang sedang mengurus berbagai keperluan administrasi.

Menurut Camat Ikbal, pemantauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi internal bersama jajaran kecamatan, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, maupun keramahan petugas.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses administrasi di Kecamatan Tamalanrea berjalan lancar, transparan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ruang publik di kantor kecamatan merupakan wajah pelayanan pemerintah di tingkat wilayah. Oleh karena itu, aspek kebersihan, kerapian, alur pelayanan, serta kesiapan sumber daya manusia menjadi perhatian utama. Camat Ikbal juga mengingatkan jajarannya agar selalu disiplin, responsif, dan profesional dalam melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan.

Selain memeriksa alur administrasi, Camat Tamalanrea turut mengevaluasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan, seperti papan informasi, sistem antrean, serta kelengkapan administrasi lainnya. Ia meminta agar setiap kendala yang ditemukan di lapangan segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi agar tidak menghambat pelayanan kepada warga.

“Kegiatan pemantauan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan dan terus mengalami perbaikan. Pelayanan publik harus hadir sebagai solusi bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kecamatan Tamalanrea berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(*)

Artikel Pastikan Pelayanan Berjalan Lancar, Camat Tamalanrea Pantau Pelayanan Adminstrasi Publik pertama kali tampil pada NEWS TABIR.

Munafri menekankan bahwa tantangan pemerintahan tahun 2026 harus dijawab dengan perencanaan yang lebih presisi sejak awal. Ia menyoroti masih rendahnya serapan anggaran tahun sebelumnya yang berakhir pada tinggi SILPA, sebagai indikator lemahnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program.

“Perencanaan jangan salah dari awal. Sehingga ini bisa menjadi pedoman sampai di akhir, untuk memastikan pola serapan dan belanja itu bisa maksimal,” tegas Munafri.

Ia menyebutkan peningkatan pendapatan daerah hingga 93 persen merupakan pencapaian positif, namun mengingatkan bahwa keseimbangan antara pendapatan dan belanja harus dikelola secara serius agar berdampak langsung pada masyarakat.

Munafri juga memberi perhatian untuk menghapus ruang bagi ego sektoral antar-OPD. Ia mengingatkan bahwa kerap terhambatnya permasalahan pelayanan publik bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah.

“Kalau ada persoalan di lapangan dan OPD saling lempar tanggung jawab, yang dirugikan itu. Sistem masyarakat pemerintahan ini kolektif, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Munafri juga meminta jajaran wilayah, khususnya seluruh camat yang hadir, untuk lebih proaktif mendukung program strategi pemerintah kota. Menurutnya, percepatan pelayanan tidak mungkin terwujud tanpa tim kerja yang solid dari tingkat kota hingga kelurahan.

Selain disiplin dan kolaborasi, Munafri juga menaruh perhatian besar pada inovasi. Ia mendorong kepala OPD untuk memberi ruang kepada aparatur dan generasi muda menghadirkan ide-ide baru yang solutif, bukan sekadar seremonial.

“Inovasi jangan berhenti di piagam dan foto. Harus ada keinginan dan dampak nyata bagi. Itu masyarakat yang akan kita dorong,” ujarnya.

Terakhir, Ia mengingatkan bahwa Perjanjian Kinerja yang dilakukan hari ini bukan formalitas administratif, melainkan akad tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional.

“Hari ini komitmen kerja ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Perjanjian yang ada ini bukan sekedar sekedar seremoni di atas kertas,” tutupnya.(*)

Artikel Wali Kota Munafri : Pemkot Makasssr Akan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tahun 2026 pertama kali tampil pada NEWS TABIR.