Rombongan tim verifikasi lapangan dipimpin oleh Ketua Tim Penilai Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan yang juga merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulsel, Drs. H. Muh Saleh, M.Si.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda, serta jajaran Pemerintah Kota Makassar.

Rangkaian verifikasi diawali dengan pemaparan profil dan inovasi Kelurahan Gunung Sari oleh Lurah Gunung Sari Muhammad Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi lapangan langsung untuk memastikan kesesuaian antara paparan dan kondisi riil di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim penilai dan berharap proses verifikasi mampu memberikan gambaran utuh mengenai kehidupan masyarakat urban di Kelurahan Gunung Sari.

“Kelurahan Gunung Sari menjadi salah satu kelurahan yang kami nominasikan menjadi kelurahan terbaik dan insya Allah akan menjadi kelurahan terbaik di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Makassar adalah kota metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa yang berasal dari beragam latar belakang. Sehingga Makassar memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Karena itu, menurutnya, intervensi pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama yang terus diperkuat.

Wali kota yang akrab disapa Appi ini menilai Kelurahan Gunung Sari mampu menunjukkan praktik pelayanan publik yang baik, kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, serta memiliki potensi budaya yang menjadi nilai tambah dalam penilaian.

“Kami ingin Gunung Sari bukan hanya menjadi representasi Kota Makassar, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi kelurahan-kelurahan lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi indikator sebagai kelurahan berprestasi,” tambahnya.

Appi turut mengaku optimistis Kelurahan Gunung Sari memiliki peluang besar menjadi wakil Sulawesi Selatan pada ajang tingkat nasional. Ia berkomitmen memberikan dukungan maksimal untuk melengkapi setiap aspek yang masih perlu diperkuat.

“Kita punya peluang yang sama dengan daerah lain. Pemerintah Kota Makassar akan memberikan dukungan maksimal agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi,” ujarnya.

“Hari ini tim hadir memastikan apa yang dipaparkan benar-benar ada di lapangan, dan kami optimistis peluang Gunung Sari sangat besar,” sambung dia.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menambahkan verifikasi lapangan menjadi momentum penting untuk membuktikan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kelurahan yang maju.

“Verifikasi lapangan ini menjadi momentum untuk membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat telah melahirkan kelurahan yang inovatif, tangguh, dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Semoga Makassar kembali meraih prestasi dan menjadi inspirasi bagi daerah lain,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Tim Penilai Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Saleh, mengapresiasi kesiapan Kelurahan Gunung Sari setelah melakukan verifikasi lapangan.

“Hari ini kami bersama tim melakukan verifikasi lapangan untuk Kelurahan Gunung Sari. Dari perjalanan kami selama 5 hari ini,” katanya.

Menurutnya, Gunung Sari menunjukkan kesiapan yang baik dalam memenuhi berbagai indikator yang menjadi penilaian lomba.

“Kami melihat kesiapan Gunungsari ini cukup bagus dari sisi ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan lain sebagainya mencerminkan bahwa betul-betul Kelurahan Gunungsari ini siap untuk mengikuti lomba,” tuturnya.

Diketahui bahwa, hasil penilaian tingkat Provinsi akan diumumkan pada pada 31 Juli mendatang.

Daerah yang menjadi juara pertama akan mewakili Sulawesi Selatan pada lomba regional Sulawesi-Kalimantan sebelum melanjutkan ke tahapan verifikasi Kementerian Dalam Negeri pada awal Agustus mendatang.(*)

Artikel Wali Kota Munafri Sambut Tim Verifikasi Lapangan Lomba Desa dan Kelurahan pertama kali tampil pada News Tabir.

Gedung yang berada di kompleks Kantor DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, tersebut selanjutnya dipersiapkan untuk difungsikan sebagai kantor sementara bagi jajaran DPRD Kota Makassar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan percepatan renovasi gedung legislatif tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.

“Percepatan renovasi gedung legislatif (DPRD) Makassar menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin,” kata Andi Zulkifly.

Hal itu disampaikan saat menghadiri penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sementara (BAST) pembangunan Gedung DPRD Kota Makassar di Kantor Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan, Senin (27/07/2026).

Proses renovasi sayap kanan Gedung DPRD Kota Makassar yang mengalami kerusakan akibat insiden kebakaran pada 29 Agustus 2025 lalu.

Dengan rampungnya renovasi tersebut, DPRD Kota Makassar direncanakan mulai menempati gedung sayap kanan di kompleks Kantor DPRD Makassar sebagai kantor sementara pada September atau Oktober 2026 mendatang.

Andi Zulkifly menyebut progres renovasi gedung sementara tersebut sudah cukup representatif untuk digunakan menjalankan aktivitas kelembagaan DPRD Kota Makassar.

“Progres pembangunan gedung sementara sudah cukup representatif untuk digunakan sebagai kantor sementara sambil menunggu pembangunan gedung utama nantinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPBPK Sulsel, atas dukungan dalam proses renovasi dan pembangunan kembali fasilitas Gedung DPRD Kota Makassar.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi kabar yang sangat berarti bagi Pemerintah Kota Makassar dan DPRD, mengingat gedung tersebut memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Kementerian Pekerjaan Umum lewat BPBPK Sulsel yang telah memberikan bantuan pembangunan kembali gedung DPRD ini,” ucapnya.

Mantan Kepala Bappeda Kota Makassar itu menuturkan, renovasi gedung sayap kanan menjadi bagian penting dalam upaya mengembalikan aktivitas kelembagaan DPRD, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas PTSP Kota Makassar itu menegaskan, Gedung DPRD bukan sekadar fasilitas perkantoran, melainkan salah satu pusat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di gedung tersebut, berbagai aspirasi masyarakat diserap dan diperjuangkan melalui fungsi kelembagaan DPRD.
Selain itu, proses legislasi, penganggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah juga dilaksanakan.

“Di sini, aspirasi masyarakat diserap, regulasi dibahas dan ditetapkan, serta berbagai program pemerintah mendapatkan persetujuan bersama,” terang Andi Zulkifly.

Karena itu, keberadaan gedung sementara yang representatif dinilai penting agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Makassar dapat kembali berjalan secara optimal.

Menurutnya, pemanfaatan gedung sayap kanan sebagai kantor sementara menjadi solusi sembari Pemerintah Kota Makassar bersama pemerintah pusat melanjutkan tahapan pembangunan gedung utama DPRD.

Terkait penandatanganan BAST, Andi Zulkifly menjelaskan bahwa proses serah terima aset harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa regulasi yang menjadi dasar antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta ketentuan Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan barang milik daerah.

Ia berharap penyelesaian administrasi dapat menjadi bagian penting dalam memastikan proses renovasi dan pemanfaatan gedung berjalan sesuai ketentuan.

“Setelah BAST ini, saya berharap seluruh administrasi dapat segera diselesaikan,” tuturnya.

“Proses ini memang membutuhkan sejumlah tahapan administrasi sehingga perlu mendapat perhatian bersama,” sambung Sekda.

Meski renovasi sayap kanan telah rampung dan segera difungsikan sebagai kantor sementara, Andi Zulkifly mengingatkan bahwa proses pembangunan Gedung DPRD Kota Makassar secara keseluruhan belum sepenuhnya selesai.

Gedung utama masih memasuki tahap perencanaan sehingga diperlukan dukungan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat berbagai proses yang dibutuhkan.

“Salah satu yang menjadi perhatian adalah proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” terangnya.

Untuk itu, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar sebagai leading sector diminta segera memberikan dukungan terhadap kebutuhan BPBPK maupun penyedia agar proses PBG dapat dilakukan secepat mungkin.

“Saya meminta Dinas Tata Ruang segera membantu seluruh kebutuhan Balai maupun penyedia agar proses PBG dapat dipercepat,” tegasnya.

Tidak hanya PBG, ia juga meminta proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dipersiapkan sejak awal.

Menurutnya, SLF memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan kelayakan dan keamanan bangunan sebelum digunakan.

SLF juga sangat penting karena berkaitan dengan kelayakan dan keamanan bangunan, termasuk standar operasional ketika menghadapi kondisi darurat maupun bencana.

“Saya berharap seluruh proses ini dapat segera diselesaikan,” imbuh Andi Zulkifly.

Selain Dinas Tata Ruang, Andi Zulkifly juga meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar ikut mengawal seluruh proses administrasi aset.

Menurutnya, koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat dibutuhkan agar tahapan renovasi, penataan administrasi aset, perizinan, hingga pembangunan gedung utama dapat berjalan beriringan.

Dengan demikian, proses pembangunan fisik, administrasi aset, perizinan, hingga kelayakan bangunan dapat diselesaikan secara terpadu.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menekankan pentingnya menjaga sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPBPK Sulsel hingga seluruh proses pembangunan Gedung DPRD Kota Makassar benar-benar rampung.

Dia menilai dukungan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam percepatan pemulihan fasilitas pemerintahan tersebut.

“Kita berkomitmen untuk saling bersinergi menyelesaikan keseluruhan pembangunan gedung ini,” pesan suami dari Anggota DPRD Sulsel itu.

Diketahui, penandatanganan BAST tersebut turut dihadiri Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Baskoro Elmiawan, Sekwan DPRD Makassar Andi Rahmat Mappatoba, Kepala BPKAD Makassar Muh Dakhlan, serta sejumlah perwakilan OPD Pemerintah Kota Makassar. (*)

Artikel DPRD Kota Makassar Segera Tempati Gedung Sementara di Pettarani pertama kali tampil pada News Tabir.

“Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo. Tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih tujuh tahun lamanya memimpin Bank Indonesia,” ucap Menteri Pras.

Selanjutnya, Menteri Pras mengatakan bahwa pemerintah akan memproses penerbitan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian secara hormat Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Sesuai ketentuan perundang-undangan, jabatan Gubernur Bank Indonesia untuk sementara akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti.

“Untuk selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry Damayanti,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Pras menegaskan bahwa pemerintah terus memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan dengan baik. Pemerintah juga akan terus menjaga koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional, termasuk menjaga stabilitas moneter dan fiskal.

“Kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa marilah kita terus menjalankan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita yang sudah diberikan oleh undang-undang, di mana BI memiliki peranan untuk menjaga moneter kita, sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga menjalankan fungsi menjaga fiskal tentunya tetap di dalam koordinasi yang erat,” tutupnya.(*)

Artikel Destry Damayanti Jalankan Tugas Gubernur BI Sementara pertama kali tampil pada News Tabir.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, H. Budi Santoso, didampingi Wakil Ketua II DPRD Bantaeng, Hj. Jumrah, dihadiri langsung Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, Penjabat Sekretaris Daerah Bantaeng, Muhammad Tafsir, Kabag Log Polres Bantaeng, Kompol Supriyadi, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Bantaeng, Sepriyadi, Pasi Intel Dim 1410/Bantaeng, Kapten Inf Mustari, para Kepala OPD, serta para Camat.

Dalam rapat tersebut, Pemrintah Kabupaten Bantaeng bersama DPRD Kabupaten Bantaeng secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Bantaeng atas upaya maksimal, sehingga semua tahapan pembahasan Ranperda dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

“Semoga apa yang selama ini
terbina dengan baik akan terus dapat kita tingkatkan di masa mendatang dalam rangka mewujudkan pengelolaan
keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”, ucapnya.

Bupati juga menjelaskan bahwa pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan mengacu pada empat aspek utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Menurutnya, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantaeng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan capaian yang patut disyukuri, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Pencapaian opini WTP ini merupakan suatu pencapaian terbaik bagi pemerintah daerah atas kinerja keuangan namun merupakan suatu tantangan bagi Eksekutif maupun legislatif untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka melaksanakan program-program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan tentunya harus perlu adanya komitmen dan kerja keras
kita, sehingga apa yang telah kita rencanakan bersama pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi”, ujarnya.

Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah bersama DPRD untuk terus meningkatkan kinerja, perhatian, dan komitmen dalam melakukan berbagai upaya positif sebagai rencana aksi guna mempertahankan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).(*)

Artikel Hadiri Rapat Paripurna, Bupati Bantaeng Apresiasi Sinergitas Legislatif dengan Eksekutif pertama kali tampil pada News Tabir.

Pesan tersebut disampaikan wali kota yang akrab disapa Appi ini saat memimpin apel gabungan lingkup Pemerintah Kota Makassar di Halaman Kantor Balaikota Makassar, Senin (27/07/2026). Pada momen tersebut Appi menyampaikan empat pesan penting kepada para ASN.

Pertama, Appi mengingatkan seluruh ASN untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kebakaran. Ia meminta seluruh pegawai turut mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai sumber pemicu kebakaran.

“Seperti colokan listrik, kompor, puntung rokok, dan sebagainya benar-benar menjadi perhatian bersama, terutama di musim kemarau seperti saat ini,” ujarnya.

Selain mitigasi kebakaran, Appi juga menekankan komitmen menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Ia memastikan Perumda Air Minum (PDAM) terus mengoptimalkan distribusi air, sejalan dengan itu Ia meminta dinas teknis memantau dan mempercepat pembangunan sumur bor di wilayah yang membutuhkan.

Lebih jauh, Appi mengajak seluruh ASN untuk lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, setiap pegawai pemerintah harus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mendeteksi persoalan sosial sejak dini.

Ia meminta ASN tidak hanya berangkat bekerja, kemudian kembali ke rumah tanpa mengetahui kondisi lingkungan sekitarnya.

Sebaliknya, Ia berharap para ASN mampu memberikan informasi kepada lurah maupun camat apabila menemukan anak yang putus sekolah, kasus stunting, warga lanjut usia yang membutuhkan bantuan, maupun persoalan sosial lainnya.

“Jangan hanya bangun pagi, memakai baju dinas, bekerja lalu pulang dan berdiam diri di rumah. Lihat kondisi di sekitar kita. Koordinasikan dengan lurah dan camat agar pemerintah bisa melakukan intervensi lebih cepat,” tegasnya.

Appi menggarisbawahi, keterlibatan aktif ASN di lingkungan masyarakat akan memperkuat kehadiran pemerintah hingga ke tingkat paling bawah sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sosial.

“ASN harus menjadi mata dan telinga pemerintah di wilayah tempat tinggalnya. Bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga setiap persoalan bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Appi juga mendorong seluruh ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri. Ia mengingatkan bahwa dinamika organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar berlangsung cepat sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang siap mengisi berbagai posisi strategis.

“Jangan pernah berhenti belajar. Terus tingkatkan kompetensi dan kemampuan sehingga memiliki kapabilitas untuk mengemban amanah pada berbagai posisi strategis di Pemerintah Kota Makassar,” pungkasnya.(*)

Artikel Pimpin Apel Gabungan, Wali Kota Munafri Tegas Sampaikan Ini pertama kali tampil pada News Tabir.

Kegiatan ini menjadi titik ke-8 dari rangkaian Jelajah Sampah yang akan dilaksanakan di 15 kecamatan sebagai upaya memperkuat edukasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Makassar.

Pembukaan kegiatan diawali dengan aksi plogging yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, kader PKK, komunitas, hingga berbagai mitra.

Dari aksi tersebut berhasil terkumpul 196 kilogram sampah, yang terdiri atas 76,6 kilogram sampah organik, 19,2 kilogram sampah anorganik, dan 10,2 kilogram sampah residu, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Dalam sambutannya, Melinda menegaskan bahwa Jelajah Sampah bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan bersama untuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesadaran setiap keluarga.

“Mulai 1 Agustus, TPA Tamangapa secara resmi hanya menerima sampah residu. Artinya, sampah organik dan anorganik harus sudah dipilah dan dikelola sebelum sampai ke TPA. Namun kami ingin meluruskan informasi yang beredar di masyarakat, bahwa pengangkutan sampah tetap berjalan seperti biasa. Yang berubah adalah pola pengelolaannya, bukan pelayanan kepada warga,” ujar Melinda.

Ia menjelaskan, sampah organik akan diarahkan untuk diolah menjadi kompos, pakan maggot, maupun dimanfaatkan melalui program urban farming.

Sementara sampah anorganik akan disalurkan ke Bank Sampah Unit (BSU) agar memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

Melinda juga mengapresiasi Kecamatan Ujung Tanah yang dinilai telah menunjukkan komitmen dalam membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Saat ini Ujung Tanah memiliki 29 Bank Sampah Unit dan menjadi salah satu kecamatan pertama yang mengaktifkan Bank Sampah Sektoral.

“Dengan produksi sampah sekitar 25 ton per hari, termasuk sekitar 12 ton sampah organik, Ujung Tanah memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagaimana sampah dapat diselesaikan dari sumbernya. Jika masyarakat konsisten memilah sampah, maka beban TPA akan berkurang secara signifikan,” katanya.

Ketua Dewan Lingkungan itu juga turut mengajak seluruh camat, lurah, RT, RW, kader PKK, hingga tokoh masyarakat untuk terus menyosialisasikan kebijakan baru terkait pengelolaan sampah agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat.

Ia juga menyoroti persoalan sampah yang masih berakhir di laut, khususnya di kawasan pesisir dan kepulauan. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kerja sama seluruh pihak karena berdampak langsung terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir.

Selain itu, Melinda menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan BUMN dalam memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah. Dukungan berbagai pihak, seperti Pertamina yang telah membantu sarana TPS3R di Tamalabba, dinilai menjadi contoh sinergi yang perlu terus diperluas.

Lebih lanjut, istri Wali Kota Makassar itu menjelaskan bahwa atas instruksi Wali Kota Makassar, seluruh armada pengangkut sampah di tingkat kecamatan sedang dievaluasi untuk memastikan kelayakan operasionalnya.

Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi teknis kendaraan maupun kelengkapan administrasinya agar pelayanan persampahan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Kita ingin memastikan seluruh armada layak beroperasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. Perbaikan sistem pengelolaan sampah harus dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana di lapangan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, menjelaskan bahwa Jelajah Sampah dirancang dengan pendekatan edukatif dan interaktif agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya pengelolaan sampah, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara langsung.

Berbagai pelatihan diberikan kepada peserta, mulai dari pembuatan eco-enzyme, pengolahan sampah organik menggunakan maggot, komposter, hingga pembuatan lubang biopori. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan talkshow, edukasi persampahan, serta pameran produk hasil daur ulang.

Camat Ujung Tanah, Andi Unru, memaparkan berbagai capaian pengelolaan lingkungan di wilayahnya. Hingga saat ini, Kecamatan Ujung Tanah memiliki 27 TEBA Modern yang tersebar di sembilan kelurahan, 19 lokasi urban farming, 27 titik biopori, serta 29 Bank Sampah Unit, dengan enam di antaranya masih dalam pendampingan aktif.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Herdiyanto, Kepala Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Koarmada VI/Lantamal VI Makassar Kolonel Marinir Wira Dharma Sotaronggal Lumbang Gaol, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmy Budiman, unsur Tripika Kecamatan Ujung Tanah, para lurah se-Kecamatan Ujung Tanah, Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan beserta kader PKK, para Ketua RT/RW, serta berbagai elemen masyarakat.(*)

Artikel Ketua Dewan Lingkungan Hidup Ajak Warga Hadapi Kebijakan Sampah Residu pertama kali tampil pada News Tabir.

Wujud komitmen tersebut ditandai dengan dilakukannnya launching Makassar Creative Hub (MCH) kedua bertajuk “Nabuka Nusantara” yang berlokasi di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, Minggu (26/07/2026).

Launching MCH ditandai dengan penabuhan gendang oleh Munafri, didampingi Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Digital Kota Komdigi RI, Rama Krisna Prasetya, Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekda Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, serta Koordinator MCH, Muhammad Sabeq.

Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Appi ini menyampaikan sukacitanya karena gedung ruang kreatif kedua akhirnya dapat diresmikan dan dimanfaatkan masyarakat, khususnya bagi anak muda Makassar.

“Pada malam hari ini saya begitu gembira karena apa yang lama kita nantikan, kita cita-citakan, malam hari ini bisa terwujud dan kita resmikan bersama. Ini adalah Creative Hub yang kedua yang dihadirkan oleh Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.

Appi menegaskan, kehadiran MCH merupakan bentuk keseriusan pemerintah kota dalam menyediakan infrastruktur pendukung bagi aktivitas anak muda, khususnya di bidang kreativitas, digitalisasi, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.

Peresmian MCH kedua ini sekaligus menegaskan keberhasilan MCH pertama yang lebih dulu hadir dan berkembang pesat di kawasan Pantai Losari, dengan ratusan kegiatan yang telah berlangsung di dalamnya.

“Kita membuat Creative Hub ini dengan satu keyakinan bahwa ruang-ruang kreatif yang ada di Kota Makassar harus disediakan sebagai infrastruktur utama untuk mensupport segala kegiatan yang akan dilakukan oleh anak muda Kota Makassar,” katanya.

Appi menjelaskan MCH Losari telah membuktikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari lokasi tersebut, telah terlaksana berbagai kegiatan mulai dari kegiatan lokal, nasional, internasional, hingga berbagai aktivitas yang mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif di Kota Makassar.

“Di MCH ini kita mempertemukan para pencari kerja dan pemberi kerja, para konsumen dan produsen. Ini menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan meningkatkan kemampuan anak-anak muda kita,” tambahnya.

Appi juga bercerita bagaimana kehadiran MCH pertama menyambut sejumlah pandangan miring pada awal hadirnya program tersebut. Namun, lanjutnya, hasil yang ditunjukkan MCH justru membuktikan bahwa ruang kreatif ini benar-benar dibutuhkan warga.

“Dulu sempat ada negative tone. Tapi kami buktikan bahwa tempat ini dipakai anak-anak muda untuk upskilling dan upgrading kemampuan mereka. Bahkan menjadi salah satu tujuan belajar bagi saudara-saudara kita dari berbagai daerah di Indonesia,” tambahnya.

Pada momen tersebut, Ia juga menekankan kepada seluruh kepala perangkat daerah yang hadir bahwa pemerintah dalam pengelolaan MCH hanya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana.

Sementara, pengelolaan kegiatan dan pengembangan ruang kreatif tersebut, kata Appi, harus dikelola oleh anak-anak muda itu sendiri tanpa intervensi kepentingan dari perangkat daerah.

“Pemerintah hanya menjadi fasilitator. Jangan bawa alur birokrasi ke dalam Creative Hub ini. Biarkan anak-anak muda yang mengurus dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah agar memaksimalkan fasilitas yang tersedia di MCH Nusantara sebagai lokasi kegiatan dan kolaborasi lintas sektor.

Appi mengungkapkan bahwa tahun ini Pemerintah Kota Makassar menargetkan hadirnya tiga MCH. Ia pun berharap ke depan pengelolaan MCH semakin matang dan mampu menjadi embrio lahirnya lebih banyak event positif di Kota Makassar.

“Mudah-mudahan di tahun ini akan ada tiga Creative Hub yang ada di Kota Makassar,” harapnya.(*)

Artikel Wali Kota Makassar Munafri Resmikan MCH Kedua di Jalan Nusantara pertama kali tampil pada News Tabir.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Rama Krisna Prasetya, saat menghadiri launching MCH kedua bertajuk “Nabuka Nusantara” di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, Minggu (26/07/2026).

“Ini adalah ruang kreatif untuk anak muda di Kota Makassar, kita dorong anak muda Makassar belajar, tumbuh dan kembangkan bakat,” ujarnya.

Kehadiran “MCH Nabuka Nusantara” sendiri, menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas ruang kreatif bagi generasi muda.

Sebelumnya, MCH pertama telah hadir di kawasan Pantai Losari dan berkembang menjadi ruang berbagai kegiatan lokal, nasional, hingga internasional.

Lebih lanjut, Rama mengatakan, pengembangan MCH memiliki konteks yang erat dengan penguatan ekonomi kreatif.

Karena itu, pihaknya membuka peluang kolaborasi dengan komunitas dan pengelola MCH, khususnya dalam pengembangan sektor technopreneur.

Technopreneur adalah pengusaha yang menggabungkan keahlian bisnis dengan teknologi modern untuk menciptakan produk, layanan, atau solusi inovatif.

“Kalau diperkenankan, kami dari komunitas siap untuk berkolaborasi di MCH, tenti dari sisi technopreneur-nya,” ajakanya.

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar, menargetkan tiga Creative Hub dapat hadir pada tahun ini. Kehadiran MCH kedua di Jalan Nusantara diharapkan semakin memperluas akses anak muda terhadap ruang belajar, ekspresi, kolaborasi, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital.

Menurut Rama, keberadaan ruang kreatif seperti MCH menjadi penting karena anak muda tidak hanya membutuhkan tempat untuk berkegiatan, tetapi juga ekosistem yang mampu mendukung mereka dalam mengembangkan potensi.

Ia menilai, kebutuhan anak muda saat ini cukup beragam, mulai dari mentor, fasilitator, ruang ekspresi, rekomendasi, hingga akses untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan ide menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi.

“Kebutuhan anak-anak muda ini yang pertama dari segi mentor, fasilitator, ruang, ekspresi, rekomendasi, segala macam,” katanya.

Karena itu, ia menyambut baik kehadiran MCH Nabuka Nusantara yang dinilai dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, dan generasi muda.

Rama menyebut, kolaborasi tersebut nantinya dapat diarahkan pada berbagai program pengembangan kapasitas di bidang teknologi.

Salah satunya melalui kemungkinan menghadirkan program edukasi seperti sekolah coding maupun kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan startup.

“Makassar Creative Hub semangatnya ke ekonomi kreatif. Nanti kita siap untuk berkolaborasi untuk perkuat ekosistem kreatif,” tuturnya.

Dengan dukungan pemerintah, komunitas, dan jejaring sektor teknologi, MCH Nabuka Nusantara diharapkan tidak sekadar menjadi tempat berkumpul, tetapi mampu melahirkan talenta digital, pelaku usaha kreatif, hingga technopreneur baru dari Kota Makassar.

Dia menambahkan, pihaknya juga terbuka untuk mendukung berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kemampuan anak muda Makassar dalam bidang teknologi digital.

Rencana program ditawarkan, Sekolah Koding semacam situs web belajar pemrograman berbahasa Indonesia yang menawarkan materi gratis dan berbayar bagi pemula.

Warga dapat mempelajari dasar pembuatan situs web, aplikasi seluler, hingga bahasa pemrograman backend.

“Kalau mungkin kita bisa bikin semacam sekolah coding, sekolah startup, kita siap untuk mendukung teman-teman MCH di Makassar dari sisi technopreneur-nya,” lanjut Rama.

Menurutnya, penguatan kapasitas teknologi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif.

Anak muda tidak cukup hanya memiliki kreativitas dan ide, tetapi perlu mendapatkan pendampingan agar mampu mengembangkan ide tersebut menjadi produk, layanan, maupun usaha yang berkelanjutan.

Rama juga mengingatkan agar keberadaan MCH tidak berhenti pada pembangunan fisik atau sekadar menjadi tempat berkegiatan.

Fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah harus dimanfaatkan secara optimal oleh anak muda untuk mengembangkan kemampuan dan membangun jejaring.

Dia pun mengajak komunitas dan generasi muda yang akan menggunakan MCH Nabuka Nusantara agar aktif mengisi ruang tersebut dengan kegiatan positif.

“Harapan kita tim MCH ini harus benar-benar memanfaatkan ruang yang sudah difasilitasi oleh pemerintah Kota untuk saat ini,” imbuh dia.

Rama bahkan memberikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang dinilai telah memberikan ruang bagi generasi muda untuk berekspresi, berkolaborasi, dan mengembangkan potensinya.

Ia berharap dukungan pemerintah terhadap MCH dapat terus berjalan selama kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Harus banyak terima kasih Pak Wali sudah memberikan ruang yang menurut saya ini keren banget untuk teman-teman di sini,” ucapnya.

Ia meyakini, pemerintah Kota Makassar masih akan memberikan dukungan terhadap berbagai aktivitas di MCH selama kegiatan tersebut bersifat positif dan mampu memberikan manfaat nyata.

“Saya yakin Pak Wali masih siap support selama kegiatan itu positif dan bisa memberikan manfaat buat generasi muda,” pungkasnya. (*)

Artikel MCH Nabuka Nusantara Dibuka, Komdigi Tawarkan Kolaborasi Sekolah Coding dan Startup pertama kali tampil pada News Tabir.

Kepala BKPSDM Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan dengan inovasi ini, menyusun satu proyek perubahan yang dapat memberikan dampak langsung terhadap organisasi di Pemerintahan.

“AKSI ASN bertujuan memetakan pegawai sesuai kompetensinya, kemudian memberikan pelatihan yang memang mereka butuhkan,” ujar Memi, Minggu (26/07/2026).

“Program inovasi ini, dapat memperbaiki kinerja ASN sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal,” sambung Memi.

Program yang digagas Kepala BKPSDM Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu atau akrab disapa Memi ini menjadi langkah strategis untuk membangun sistem pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang lebih terarah, adaptif, dan berbasis teknologi.

Inovasi tersebut lahir sebagai proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan (PKA), namun tidak berhenti sebagai tugas akademik semata.

BKPSDM memastikan program itu diimplementasikan sebagai solusi nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin profesional.

“Program ini, melalui proses diskusi dengan mentor, pembimbing, hingga penguji. Jadi bukan sekadar konsep di atas kertas, tetapi harus benar-benar dijalankan oleh Pemerintah Kota,” jelasnya.

Menurutnya, Aksi ASN dirancang untuk menjawab tantangan pengembangan kompetensi lebih dari 23 ribu ASN Pemerintah Kota Makassar yang selama ini masih mengandalkan pola pelatihan konvensional.

Melalui inovasi tersebut, BKPSDM membangun sistem pemetaan kompetensi pegawai sehingga kebutuhan pelatihan dapat disusun secara lebih tepat sasaran sesuai karakteristik masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Harapan kami seluruh ASN dapat mengikuti pelatihan dengan mudah sehingga peningkatan kompetensi bisa berjalan lebih cepat dan merata,” harapnya.

Sebagai bagian dari inovasi itu, BKPSDM mengembangkan platform pembelajaran berbasis e-learning yang memungkinkan ASN mengikuti pelatihan secara fleksibel tanpa harus selalu mengikuti kelas tatap muka.

Memi menilai metode tersebut jauh lebih efektif dibanding pelatihan konvensional, mengingat jumlah ASN di Kota Makassar yang sangat besar.

Ia menyebutkan, jika seluruh ASN harus mengikuti pelatihan secara in-class tentu membutuhkan biaya yang jauh lebih besar.

“Melalui e-learning, mereka bisa mengakses materi kapan saja sesuai kebutuhan kompetensinya sehingga proses peningkatan kualitas SDM menjadi lebih efisien,” katanya.

Dia menegaskan, AKSI ASN bukan sekadar sebuah aplikasi, melainkan sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pengembangan kompetensi ASN.

Program ini akan terhubung dengan sistem manajemen talenta yang telah dimiliki Pemerintah Kota Makassar sehingga proses identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan secara lebih akurat.

“Dari manajemen talenta itu kita bisa melihat dinas mana yang membutuhkan penguatan kompetensi manajerial, dinas mana yang membutuhkan kompetensi teknis,” terangnya.

“Jadi, pelatihannya tidak disamaratakan, tetapi benar-benar sesuai kebutuhan masing-masing OPD,” sambung Memi.

Dijelaskan, melalui sistem tersebut, BKPSDM dapat menyusun peta kompetensi ASN berdasarkan jabatan, unit kerja, hingga kebutuhan organisasi sehingga investasi pengembangan SDM menjadi lebih efektif.

Dalam implementasinya, AKSI ASN akan diuji coba secara bertahap di sejumlah OPD sebelum diterapkan secara lebih luas di seluruh lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Menurut Memi, pendekatan bertahap diperlukan agar evaluasi terhadap efektivitas sistem dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga inovasi tersebut terus berkembang mengikuti kebutuhan organisasi.

Pihaknya sudah mulai memetakan kebutuhan pelatihan di setiap OPD. Misalnya setiap kecamatan membutuhkan pelatihan apa, di setiap OPD atau Dinas juga membutuhkan penguatan kompetensi.

“Semua akan menjadi target pelatihan kami ke depan dan akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya,” terangnya.

Selain menghadirkan sistem pengembangan kompetensi yang lebih modern, BKPSDM juga memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai media promosi dan sosialisasi proyek perubahan.

Delapan peserta Pelatihan Kepemimpinan dari Kota Makassar sepakat menggunakan AI untuk menyampaikan gagasan proyek perubahan secara lebih menarik agar mudah dipahami oleh masyarakat maupun ASN.

Menurut Memi, penggunaan AI merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi sekaligus sejalan dengan arah kebijakan digitalisasi yang terus didorong Pemerintah Kota Makassar.

“AI kami gunakan agar penyampaian materi proyek perubahan lebih menarik. Ini bagian dari promosi supaya pesan yang ingin kami sampaikan bisa lebih mudah dipahami,” terangnya.

“Apalagi saat ini era digitalisasi dan Bapak Wali Kota juga menegaskan bahwa digitalisasi sudah menjadi kebutuhan di Pemerintah Kota Makassar,” tambah dia.

Melalui inovasi AKSi ASN, BKPSDM berharap lahir sistem pengembangan kompetensi yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan sehingga mampu mencetak ASN yang profesional, berdaya saing, serta siap menjawab tantangan pelayanan publik di era digital.

Tak hanya itu, BKPSDM juga menargetkan inovasi tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan kompetensi aparatur secara lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi.

“Harapan kami proyek perubahan ini bukan hanya bermanfaat bagi Pemerintah Kota Makassar, tetapi juga bisa menjadi model yang dapat diterapkan oleh daerah lain dalam membangun sistem pengembangan kompetensi ASN yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis teknologi,” tutup Memi. (*)

Artikel BKPSDM Makassar Luncurkan Aksi ASN, Inovasi Berbasis AI pertama kali tampil pada News Tabir.

Bone, Newstabir.com – Dalam kunjungan wartawan di Kecamatan Ulaweng Kabuaten Bone Yanggal 26 Juli 2026 melihat secara langsung meriahnya penjemputan calon pengantin laki laki yang di suguhkan tarian khas Kabupaten Bone

Namun takkala meriahnya kedatangan calon pengantin laki laki dari Kabupaten Takalar yang di iringi barsanji setelah turun dari mobil sampai masuk di pekarangan calong pengantin perempuan.

Dalam bincang bincang salah seorang kelurga calon penganting laki laki tentang di iringinya barsanji setelah turun dari mobil beliau menjelaskan bahwa beginilah adat istiadat keturunan Nabi Muhamnad SAW kalau mau nikah di iringi barsanji setelah turun dari mobil jelasnya. (kasim).

Artikel Pernikahan Juanda dengan Aulia Puspa Indasari pertama kali tampil pada News Tabir.