Rombongan diterima oleh Denny Rahmadani selaku Perencana Ahli Muda Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri.

Dalam pertemuan tersebut, Salman menyampaikan bahwa pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada prinsipnya telah selesai.

Salah satu kesepakatan penting adalah tidak menaikkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan.

Perubahan Perda tersebut juga mencakup penambahan objek retribusi baru, termasuk Marine Fuel Oil (MFO), serta penyesuaian sejumlah tarif retribusi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, Pansus menyoroti kesesuaian Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) bekas dengan usia dan kondisi kendaraan yang dinilai sudah tidak berbanding lurus dengan nilai pajaknya dengan demikian berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Rombangan Pansus masing-masing Musakkar, Yeni Rahman, Fadriaty, Syahrir, Maryani Ali, Haris Abdurrahman, Saharuddin, dan Lukman B Kady. (*)

Artikel Ketua Pansus Perda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Sulsel Pimpin Konsultasi ke Kemendagri pertama kali tampil pada News Tabir.

Polda Sulsel berlokasi di Jl Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Sitti Husniah Talenrang ditahan setelah menjalani pemeriksaan di ruang Subdit Tipidkor Polda Sulsel.

“Benar hari ini sudah melakukan penahanan. Untuk yang bersangkutan ditahan di Rutan Polda Sulsel,” ujar Kasubdit Tipidkor Diterskrimsus Polda Sulsel AKBP Jufri kepada wartawan.

Rompi itu menutupi baju dress biru yang dikenakan dengan padu padan jilbab biru.

Ia berjalan dengan tangan terborgol depan.

Ia didampingi dua personel polwan berjalan ke mobil tahanan Polda Sulsel.

Ada juga Kasubdit Tipidkor Polda Sulsel AKBP Jufri.

Mobil tahanan itu, membawa Husniah Talenrang.

Ia dibawa ke ruang Tahanan dan Barang Bukti (Tahti).

Ruang tahti, berjarak sekitar 300 meter dari ruang Subdit Tipidkor Polda Sulsel di sisi selatan.

Husniah Talenrang ditahan 11 hari setelah diberhentikan menjabat Bupati Gowa.(tt)

Artikel Mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Ditahan Subdit Tipidkor Polda Sulsel pertama kali tampil pada News Tabir.

Rahman Pina politisi senior Partai Golkar menilai, gebrakan kapolda yang baru ini usai dilantik Kapolri, langsung menggerebek sarang narkoba di wilayah Kecamatan Tallo dan Bontoala.

“Begitu dilantik, langsung memerintahkan penuntasan kampung narkoba di Makassar yang selama ini menjadi sumber keresahan utama warga,” terang Rahman Pina, Kamis (22/10/2026

Sebagai putra daerah, kata dia, tentu akan konsentrasi menuntaskan sejumlah persoalan sosial masyarakat selain memberantas narkoba juga aksi kriminal jalanan oleh para kelompok geng motor.

“Beliau tahu betul keresahan warga, termasuk kelakuan para geng motor yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Saya yakin, beliau akan konsen juga pada urusan ini,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Sulsel menyampaikan komitmennya menangani sejumlah persoalan sosial di masyarakat termasuk peredaran narkoba, geng motor hingga tawuran antarkelompok yang telah menelan korban jiwa.

“Ini saya sampaikan, kalau ada seperti itu, kita akan tindak. Mulai dari yang lunak, agak keras, keras, sampai keras sekali. Karena dia juga mengancam, membahayakan jiwa orang lain,” katanya saat bincang media di Aula Mapolda Sulsel.

Menurut dia, maraknya aksi geng motor hingga tawuran antarkelompok tentu menjadi perhatian kepolisian. Hanya saja, pihaknya berharap adanya kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mencegah kejadian itu, sebab tidak ada untungnya perang-perangan seperti itu.(*)

Artikel Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina Dukung Kapolda Berantas Narkoba pertama kali tampil pada News Tabir.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, saat meresmikan ruas jalan Burung-Burung–Bili-Bili sepanjang 6,95 kilometer di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Rabu (21/10/2026).

Peresmian jalan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, jajaran anggota DPRD Sulsel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), jajaran Pemerintah Kabupaten Gowa, dan masyarakat setempat.

Jalan yang telah rampung dibangun ini kini semakin memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas menuju kawasan strategis dan destinasi pariwisata.

Ruas Burung-Burung–Bili-Bili merupakan bagian dari Paket 1 program Multi Years Project (MYP) Infrastruktur Jalan Pemprov Sulsel senilai Rp430 miliar, yang mencakup penanganan 13 ruas jalan yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba.

Pembangunan ruas Burung-Burung–Bili-Bili menggunakan konstruksi beton dengan ketebalan sekitar 40 sentimeter. Pekerjaan juga mencakup pemasangan marka jalan dan penataan bahu jalan dengan pengecatan berwarna hijau untuk pejalan kaki dan pesepeda.

Gubernur Andi Sudirman mengatakan, penggunaan skema MYP memungkinkan pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkesinambungan dengan proses yang lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya.

“Alhamdulillah setelah sekian lama ruas jalan ini akhirnya kita resmikan secara bersama, sudah mulus dilalui kendaraan dengan skema multi years dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Dari sisi konstruksi, jalan tersebut dibangun dengan spesifikasi yang disesuaikan untuk mendukung ketahanan infrastruktur. Penggunaan beton bermutu tinggi dan kuat K-400 diharapkan dapat meningkatkan daya tahan jalan dalam melayani lalu lintas masyarakat.

Lebih lanjut, Andi Sudirman menjelaskan bahwa ruas Burung-Burung–Bili-Bili merupakan salah satu jalur strategis dengan volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang tinggi. Jalan ini dilalui masyarakat dari wilayah dataran tinggi di Kabupaten Gowa maupun pengguna jalan yang melakukan perjalanan menuju Kota Makassar.

“Pembangunan jalan ini bukan hanya untuk memperlancar kendaraan, tetapi juga bagaimana memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk berjalan kaki dan bersepeda. Ini sejalan dengan semangat program Jalan Sehat Anti Mager yang mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat,” jelasnya.(*)

Artikel Resmikan Jalan Burung-burung, Andi Sudirman Apresiasi Jajaran Anggota DPRD Sulsel pertama kali tampil pada News Tabir.

Cicu sapaan akrab Ketua DPRD Sulsel ini pada kesempatan tersebut mendorong penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia berharap Sulsel tidak hanya menjadi provinsi terbaik di kawasan Indonesia Timur, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional.

Lanjut Cicu Politisi NasDem itu, dimomen Hari Jadi ke – 357 Sulsel berharap kedepannya Sulsel akan menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia.

” Hal tersebut tentu membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” terang Cicu.

Sementata Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mewujudkan swasembada pangan.

Andi Sudirman kembali mengatakan, pemerintah provinsi akan melanjutkan dan memperkuat berbagai program yang telah berjalan, termasuk pembangunan infrastruktur melalui skema kontrak tahun jamak (Multi Years Project/MYP) periode 2025–2027 senilai Rp3,7 triliun.

“Ke depan, kita tentu harus lebih memperkuat program-program yang sudah dijalankan. Ada program prioritas kita Multi Years Project yang sekarang sedang berjalan. Kita berharap pelaksanaannya bisa dipercepat untuk tahun 2026 ini dan 2027,” kata Andi Sudirman.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel pada triwulan II 2026, ekonomi Sulsel tumbuh 5,59 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen.

“Capaian ekonomi Sulawesi Selatan yang tumbuh membanggakan ini merupakan hasil kolektif bersama. Ini didorong oleh semakin kokohnya sektor-sektor unggulan kita, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, hingga industri pengolahan,” ungkapnya.

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2026 mencapai 669,63 ribu orang atau 7,24 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut berkurang 15,51 ribu orang dibandingkan dengan September 2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,66 persen, turun 0,29 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada 2025 mencapai 75,92, meningkat 0,74 poin dibandingkan dengan capaian 2024 sebesar 75,18.

Selain infrastruktur, lanjut Andi Sudirman, Pemprov Sulsel akan memperkuat program yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.

Menurut Andi Sudirman, antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan pasar murah menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan warga.

Hal itu terlihat dalam rangkaian kegiatan Sulsel Expo and Culinary, pasar murah, job fair, jalan sehat Anti Mager, hingga kirab swasembada pangan yang berlangsung pada 16–18 Oktober 2026. Upaya tersebut akan diperkuat melalui pemberdayaan UMKM dan berbagai aksi konkret di daerah yang membutuhkan perhatian lebih.

“Kita ingin melihat bagaimana animo masyarakat terhadap pasar murah kemarin, termasuk pemberdayaan UMKM,” ujarnya.

Sejalan dengan tema Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berjalan beriringan guna mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin ada aksi-aksi konkret di wilayah-wilayah, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah, termasuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan rumah layak huni,” sambung Andi Sudirman.

Untuk itu, Gubernur Andi Sudirman berencana mengembangkan sejumlah sentra pergerakan ekonomi, termasuk melalui pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik di beberapa titik wilayah.

Pembangunan ruang publik tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha.

“Pembangunan ke depan juga harus menghadirkan sentra-sentra pergerakan ekonomi, misalnya ruang terbuka hijau dan ruang publik yang akan kita bangun di beberapa titik. Harapannya, ruang-ruang ini bisa mendukung kegiatan bermasyarakat sekaligus membuat ekonomi terus berputar,” pungkas Andi Sudirman.

Nampak juga hadir Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel, serta pimpinan lembaga dan instansi vertikal di Sulawesi Selatan.(*)

Artikel Ketua DPRD Sulsel Pimpin Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan pertama kali tampil pada News Tabir.

Selama 357 tahun, daerah ini tumbuh menjadi salah satu wilayah strategis di Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam, keunggulan sumber daya manusia, serta peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian kawasan timur Nusantara.

Memasuki usia ke-357 tahun, Sulawesi Selatan tidak hanya merayakan perjalanan panjang sejarahnya.

Momentum ini juga menjadi saat yang tepat untuk menengok kembali capaian pembangunan, membaca tantangan yang masih membentang, sekaligus meneguhkan harapan tentang masa depan yang lebih sejahtera bagi masyarakatnya.

Harapan itu turut disuarakan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Rahman Pina. Baginya, bertambahnya usia provinsi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan dan memastikan potensi besar yang dimiliki Sulawesi Selatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita berharap di usia 357 tahun ini, Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang makmur dan sejahtera,” kata Rahman Pina, Senin (19/10/2026).

Artikel HUT ke-357 Sulsel, Rahman Pina Berharap Sulsel Makin Sejahtera pertama kali tampil pada News Tabir.

Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pemilik bangunan, tetapi juga mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi.

Kepala Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, Dr. Muh. Fuad Azis, mengungkapkan realisasi pendapatan retribusi PBG telah mencapai Rp21,38 miliar atau sekitar 98 persen dari target perubahan anggaran sebesar Rp21,8 miliar.

Ia optimistis target tersebut dapat tercapai 100 persen pada November 2026.

“Kalau mengacu pada anggaran pokok sebesar Rp11,6 miliar, realisasi kita sudah lebih dari 181 persen,” ujarnya, Senin (19/10/2026).

“Karena target awal sudah tercapai pada April, kami mengusulkan penambahan target berdasarkan potensi dan perhitungan yang telah kami siapkan,” tambah Fuad.

Penambahan target tersebut, menurutnya, didasarkan pada strategi optimalisasi pendapatan yang disusun sejak awal tahun.

Langkah yang dilakukan mencakup pendekatan jemput bola, penagihan retribusi yang menjadi hak pemerintah daerah, serta peningkatan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Fuad menjelaskan, penerapan PBG juga memberikan kemudahan dari sisi biaya dibandingkan dengan mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelumnya.

“Kalau dulu IMB nilainya Rp60 juta, sekarang PBG untuk bangunan dengan perhitungan yang setara bisa sekitar Rp31 juta. Jadi, ada penyesuaian tarif yang lebih rendah,” ungkapnya.

Di sisi pelayanan Distaru Makassar, pengurusan PBG dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang terintegrasi dengan proses perizinan terkait.

Namun, sebelum permohonan masuk ke SIMBG, pemohon perlu memenuhi persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) apabila dipersyaratkan.

Fuad menyebut proses penerbitan PBG melalui SIMBG memiliki jangka waktu sekitar 28 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, proses pemenuhan persyaratan tata ruang dapat melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.

“Untuk mempercepat proses tersebut, Pemkot Makassar memperkuat koordinasi antarlembaga, termasuk setelah pak Wali Kota Munafri mempertemukan perangkat daerah terkait dengan instansi vertikal,” tuturnya.

Meski demikian, sejumlah keluhan masyarakat masih ditemukan, termasuk melalui kanal pengaduan Lontara+.

Fuad pun berupaya memberikan penjelasan sekaligus pendampingan kepada pemohon yang mengalami kendala.

Dia menjelaskan sistem digital memungkinkan masyarakat mengurus PBG tanpa harus bertemu langsung dengan petugas.

Namun, pendampingan tetap disediakan bagi warga yang belum memahami teknologi atau keliru memilih kategori perizinan.

“Kadang masyarakat ingin mengurus sendiri, tetapi keliru memilih kategori. Seharusnya untuk rumah tinggal, justru masuk ke perizinan berusaha,” jelasnya.

“Karena itu, kami memberikan pendampingan agar masyarakat memahami sistem dan persyaratan yang benar,” lanjutnya.

Selain mempercepat pelayanan, Distaru memperkuat pengawasan untuk memastikan bangunan didirikan sesuai dokumen persetujuan yang diterbitkan.

Fuad mengungkapkan, Kota Makassar memiliki lebih dari 390 ribu bangunan. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 37 persen telah teridentifikasi memiliki PBG.

Pihaknya di Distaru masih melakukan pendataan dan verifikasi untuk memastikan angka serta jumlah bangunan yang telah mengantongi izin tersebut.

Pengawasan dilakukan melalui tim penilik bangunan, bidang pemanfaatan, pengendalian, hingga penegakan hukum.

“Sebanyak 56 personel, kita bagi ke dalam tiga kelompok tugas untuk mendukung pengawasan, penertiban, dan pendampingan,” katanya.

Salah satu fokus pengawasan adalah bangunan yang mengalami perubahan fungsi, seperti rumah tinggal yang dialihkan menjadi kafe atau rumah kos tanpa menyesuaikan persetujuan bangunannya.

Dalam mekanisme pengawasan, penilik memantau kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan dokumen PBG.

Ditambahkan, apabila ditemukan perubahan yang tidak sesuai, pemilik diminta melakukan penyesuaian perizinan sebelum proses lanjutan, termasuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dapat diproses sesuai ketentuan.

Pihak Distaru juga berkolaborasi dengan perangkat daerah lain untuk memastikan persyaratan PBG dipenuhi sebelum izin operasional usaha diterbitkan, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami tidak hanya melakukan pengawasan setelah bangunan berdiri. Kesesuaian antara dokumen persetujuan dan kondisi di lapangan juga menjadi perhatian, termasuk ketika bangunan mengalami perubahan fungsi,” beber Fuad.

Dikatakan, bagi bangunan yang melanggar ketentuan, Distaru menjalankan tahapan penegakan aturan mulai dari teguran, penyegelan, hingga rekomendasi pembongkaran sesuai prosedur dan kewenangan masing-masing instansi.

Fuad menyebut pihaknya telah menerbitkan sekitar 18 surat penyegelan sepanjang 2026. Pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari bangunan tanpa PBG, pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen persetujuan, hingga perubahan fungsi bangunan.

Ia menegaskan, pembongkaran bukan menjadi langkah pertama dalam penanganan pelanggaran. Proses penindakan dilakukan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, bagian hukum, serta perangkat daerah terkait berdasarkan ketentuan peraturan daerah.

Salah satu dasar penindakan adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024, sepanjang pelanggaran yang ditemukan termasuk dalam ketentuan yang diatur di dalamnya.

“Kami melaporkan pelanggaran untuk ditindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait. Ada prosedur yang harus dilalui, mulai dari teguran hingga tindakan lanjutan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Fuad berharap masyarakat semakin memahami pentingnya PBG, baik untuk menjamin kesesuaian bangunan dengan ketentuan tata ruang maupun mendukung kepastian hukum dalam pemanfaatan bangunan.

Melalui digitalisasi layanan, pendampingan pemohon, dan pengawasan yang lebih terarah.

“Kami juga terus berupaya menghadirkan pelayanan perizinan yang lebih mudah sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan bangunan gedung,” tutup Fuad. (*)

Artikel Kadis Distaru : Retribusi PBG Makassar Sudah Capai 98 Persen pertama kali tampil pada News Tabir.

Prestasi tersebut, diraih dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-357 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, yang berlangsung di pelataran Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Minggu (18/10/2026).

Munafri mengikuti lomba memasak tersebut setelah menghadiri kegiatan Jalan Santai Anti Mager yang juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi provinsi.

Dengan mengenakan perlengkapan koki, Appi tampak antusias meracik bumbu dan mengolah nasi goreng menggunakan berbagai perlengkapan memasak layaknya di warung makan. Ia juga didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, yang turut menyaksikan keseruannya di arena lomba.

Usai dinobatkan sebagai juara pertama, Appi mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil yang diraih.

“Alhamdulillah, saya juara I, lomba masak antar kepala daerah se-Sulsel,” ujar Appi singkat.

Lomba memasak ini menjadi salah satu kegiatan yang menyemarakkan peringatan Hari Jadi ke-357 Provinsi Sulawesi Selatan.

Lebih dari sekadar kompetisi, ajang tersebut menghadirkan suasana santai dan penuh keakraban di antara para kepala daerah.

Melalui kegiatan seperti ini, ia menyampaikan semangat kebersamaan dan kolaborasi antarpemerintah daerah diharapkan terus terbangun.

“Tidak hanya dalam suasana perayaan, tetapi juga dalam upaya bersama mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” tutup Appi. (*)

Artikel Wali Kota Makassar Munafri Raih Juara I Lomba Masak di Ajang HUT Sulsel ke-357 pertama kali tampil pada News Tabir.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Makassar bersama Pemkot Makassar dan Persatuan Panahan Tradisional Indonesia (PERPATRI) Makassar. Kompetisi dibuka oleh Ketua KORMI Kota Makassar.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang pelaksanaan lomba. Para pemanah dari berbagai klub dan wilayah di Kota Makassar berkompetisi dalam sejumlah kategori, termasuk U13, U18, dan beregu.

Ketua Panitia Kompetisi Panahan Tradisional Forkot Makassar 2026, Andi Bathilar, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, keberhasilan acara tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang terlibat.
“Alhamdulillah, kami bersyukur kegiatan Kompetisi Panahan Tradisional Forkot Makassar 2026 dapat berlangsung dengan lancar dan baik.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, mulai dari penyelenggara, peserta, klub, hingga semua pihak yang ikut menyukseskan kegiatan ini,” ujar Andi Bathilar.

Ia berharap kompetisi tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga dapat memperkuat perkembangan olahraga panahan tradisional di Kota Makassar.

Andi Bathilar berharap Kompetisi Panahan Tradisional Forkot Makassar dapat kembali terlaksana pada tahun depan dengan penyelenggaraan yang semakin baik dan partisipasi peserta yang lebih luas.

Menurutnya, keberlanjutan kegiatan seperti ini penting untuk memberikan ruang kompetisi bagi para pemanah, mendorong pembinaan atlet, serta memperkenalkan olahraga tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Harapan kami, insyaallah event ini bisa kembali terlaksana pada tahun depan. Semoga penyelenggaraan berikutnya semakin baik, pesertanya semakin banyak, dan panahan tradisional semakin berkembang serta diminati masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.

Selain menjadi ajang kompetisi, Forkot Makassar 2026 juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk mengukur kemampuan, meningkatkan pengalaman bertanding, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Partisipasi hampir 176 peserta menunjukkan antusiasme terhadap olahraga panahan tradisional di Makassar. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengenal dan dalam menekuni olahraga tersebut.

Dengan berakhirnya kompetisi tahun ini, panitia berharap semangat kebersamaan dan pembinaan yang terbangun dapat menjadi modal untuk penyelenggaraan Forkot Makassar berikutnya pada 2027.(*)

Artikel Kormi Gelar Kompetisi Panahan Tradisional Forkot Makassar 2026 pertama kali tampil pada News Tabir.

Festival ini menjadi langkah positif KORMI Makassar dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi sekaligus mendorong pola hidup sehat, mempererat kebersamaan, dan memperkuat interaksi sosial di tengah masyarakat.

Ketua Umum KORMI Kota Makassar, Andi Ryan Adrianto, mengatakan Forkot perdana ini dirancang sebagai ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyalurkan energi dan kreativitas melalui kegiatan yang sehat, produktif, serta bermanfaat.

Menurutnya, olahraga rekreasi memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan dan menciptakan aktivitas positif bagi anak muda, terutama di tengah maraknya aksi perang kelompok yang kerap terjadi di Makassar.

Melalui Forkot, KORMI Makassar ingin menghadirkan alternatif kegiatan yang mampu menyatukan generasi muda dalam semangat sportivitas, persaudaraan, dan kebersamaan. Dengan demikian, energi anak muda dapat diarahkan pada aktivitas yang membangun, bukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Forkot perdana ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat budaya olahraga di Kota Makassar, bahwa olahraga bukan hanya tentang prestasi, tetapi juga tentang kesehatan, persatuan, dan upaya bersama menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif.

KORMI Makassar berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda berkelanjutan yang melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat dan mendorong generasi muda menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.(*)

Artikel KORMI Makassar Gelar Forkot Perdana, 5.000 Peserta Salurkan Energi Positif pertama kali tampil pada News Tabir.