Luwu, Newstabir com – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Wija To Luwu di Walenrang, Kabupaten Luwu, sejak Jumat (23/1) hingga Senin (26/1/2026), berdampak luas terhadap sejumlah aspek, salahsatunya pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Luwu Raya menjadi tersendat.
Demonstrasi yang menuntut pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dan pembentukan Provinsi Luwu Raya itu membuat arus lalu lintas di Kabupaten Luwu hingga Luwu Utara lumpuh total karena jalur masuk ke daerah itu diblokir hingga beberapa hari.
Para demonstran memblokade jalan utama Trans Sulawesi menggunakan pohon tumbang, truk, dan alat berat ekskavator. Bahkan di depan Jembatan Baliase di perbatasan Kabupaten Luwu dipondasi dengan batu dan semen.
Akibatnya, mobil tangki pengangkut BBM dan elpiji tidak dapat melintas, sehingga pasokan bahan bakar ke sejumlah SPBU terhenti sejak akhir pekan lalu.
Aidil, petugas SPBU Pertamina 74.92903 di Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, mengungkapkan bahwa pasokan terakhir BBM masuk pada Jumat (23/1) pagi, sebelum aksi demonstrasi dimulai.
“Sejak Sabtu sampai hari ini belum ada pasokan lagi. Kami harap aksi segera diakhiri agar kendaraan pengangkut bisa lewat, karena masyarakat sudah mulai kesulitan mendapatkan BBM dan gas,” ujarnya.
Kondisi ini membuat harga BBM di pasaran melonjak tajam. Dewi Ratna Sari, salah satu warga Luwu Utara mengatakan harga bensin eceran yang biasanya Rp13.000 per botol berisi satu liter kini naik menjadi Rp20.000 hingga Rp35.000.
“Saya mendukung aspirasi untuk pemekaran Luwu Raya, tapi kasihan masyarakat kecil. Banyak oknum penjual eceran yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga BBM dan elpiji, padahal stok mereka sebenarnya sudah ada sebelum demo,” tutur Dewi.
Sementara itu, Mariati, salah satu penjual bensin eceran di Luwu Utara, mengaku terpaksa menaikkan harga karena kesulitan mendapatkan pasokan baru.
“Saya jual Rp25.000 per botol karena ambilnya juga mahal. Stok susah sekali didapat, apalagi mobil tangki tidak bisa lewat,” kata Mariati.
Hingga hari ini aparat kepolisian bersama pemerintah daerah masih berupaya melakukan mediasi dengan massa aksi agar jalur utama segera dibuka dan distribusi logistik, termasuk BBM, bisa kembali normal.(an