Makassar, Newstabir.com – Keterlambatan distribusi obat ke sejumlah rumah sakit di Sulawesi Selatan menjadi sorotan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H. Mahmud dari Fraksi NasDem.
Persoalan tersebut terungkap dalam rapat pembahasan anggaran 2027 antara Komisi E DPRD Sulsel dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pihak Dinas Kesehatan menyampaikan adanya kendala distribusi obat yang diduga berkaitan dengan dua penyedia jasa pengadaan obat yang enggan mengalihkan rekening perusahaan ke Bank Sulselbar Syariah.
Berdasarkan penjelasan Dinas Kesehatan, kedua penyedia jasa tersebut belum bersedia memindahkan rekeningnya ke Bank Sulselbar Syariah. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya distribusi obat ke rumah sakit di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
H. Mahmud menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar kendala administrasi karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan.
“Ini yang menjadi persoalan. Sehingga ini hal yang serius. Kami meminta Dinas Kesehatan dalam waktu dekat menyelesaikan persoalan ini karena kebutuhan masyarakat akan obat dan keterlambatan obat ini sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar H. Mahmud.
Ia juga mempertanyakan kemungkinan pemberian sanksi kepada penyedia jasa yang dinilai tidak memenuhi kewajibannya dalam pengadaan obat.
Menurutnya, hal tersebut perlu ditelusuri dengan melihat isi kontrak kerja sama antara pemerintah dan penyedia jasa.
“Kita lihat dulu kontraknya seperti apa. Kalau memang ada kontrak seperti itu, tentu ada hal-hal yang bisa ditindaklanjuti. Tetapi kalau tidak ada, tentu harus dicari jalan keluarnya,” jelasnya.
H. Mahmud menyebut, berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Kesehatan, persoalan tersebut telah berlangsung selama beberapa bulan dan menyebabkan kekurangan stok obat di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.
Karena itu, ia mengusulkan agar Komisi E DPRD Sulsel memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan kedua penyedia jasa, untuk memberikan klarifikasi sekaligus mencari solusi agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
“Kami mengusulkan Komisi E memanggil semua pihak terkait untuk mengklarifikasi persoalan ini dan mencari solusi seperti apa, supaya tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Selain persoalan distribusi obat, H. Mahmud juga menyoroti meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian Dinas Kesehatan agar pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan penyakit.
Ia mendorong Dinas Kesehatan memperkuat edukasi dan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat sehingga upaya preventif dapat berjalan lebih optimal.
“Kita mengoreksi hal itu supaya masyarakat betul-betul merasakan keberadaan Dinas Kesehatan melalui edukasi-edukasi di masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa terjaga dari penyakit sehingga tidak selalu harus berobat. Apalagi sekarang kita melihat kondisi rumah sakit sudah penuh,” tutupnya.(*)