Makassar, Newstabir.com – Pemerintah Kota Makassar, terus melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara bertahap dan berkelanjutan di seluruh Kecamatan, hingga lorong-lorong, dengan tetap menghadirkan solusi konkret bagi para pelaku usaha kecil.
Penataan PKL yang dilakukan bukan sekadar langkah penertiban, tetapi disertai solusi nyata dengan menyiapkan lokasi khusus yang lebih tertata dan representatif bagi para pedagang untuk tetap berusaha.
Kebijakan ini menjadi penegasan bahwa penataan kota tidak identik dengan penggusuran atau penghapusan mata pencaharian warga.
Sebaliknya, Pemkot menghadirkan pendekatan yang seimbang, menjaga kedamaian, kebersihan, serta fungsi ruang publik, sekaligus memastikan pelaku UMKM tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang.
Melalui skema relokasi ke titik-titik yang telah disiapkan, termasuk rencana pengembangan sentra UMKM dan kawasan tematik, Pemkot Makassar berupaya menghadirkan wajah kota yang lebih rapi tanpa mengurangi beban ekonomi masyarakat kecil.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan bahwa kebijakan penataan tersebut bukanlah upaya mematikan mata pencaharian masyarakat, melainkan menghadirkan keseimbangan antara menciptakan kota dan keberlangsungan ekonomi warga.
“Penataan ini akan terus berlanjut, di semua kecamatan. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit kita tata agar kota ini bersih,” jelas Munafri, Kamis (12/02/2026).
Mantan CEO PSM itu menegaskan, proses penertiban yang dilakukan pemerintah bukan untuk menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan untuk memastikan hak-hak publik tetap terjaga.
“Artinya, kita tata ini lapak berdiri di atas trotoar atau di atas DNAinase, di pinggir jalan, di depan bangunan. Proses yang kami lakukan ini bukan mematikan kehidupan ekonomi mereka,” katnaya.
“Kami melakukan penataan, memastikan agar hak-hak orang lain juga tetap bisa terjaga. Hak-hak pejalan kaki di pejalan kaki, bagaimana kita mau membersihkan saluran-saluran yang ada, dan sebagainya,” lanjut politisi Golkar itu.
Munafri yang akrab disapa Appi juga memastikan bahwa pemerintah Kota, tetap menyediakan lokasi khusus dan perwakilan kawasan bagi PKL. Ia menyebut, relokasi akan diarahkan ke tempat-tempat yang lebih tertata dan tematik.
Bahwa nanti ini akan direlokasi di lahan yang representatif, selain itu Pemkot juga mencari tempat yang bisa dijadikan sentra-sentra untuk memasukkan UMKM ke dalamnya, seperti food court.
Terkait ketersediaan memastikan lokasi relokasi, Munafri bahwa sejumlah titik telah disiapkan dan akan dikembangkan secara tematik.
“Sambil. Menata kota, relokasi sudah ada opsi yang menjadi pilihan bagi PKL jualan. Kami lagi mengidentifikasi juga aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah kota. Bahkan ke depan, skema pemerintah kota akan berusaha mengadakan pengadaan lahan untuk tempat PKL jualan,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa langkah awal yang harus dimaksimalkan saat ini adalah menghentikan berbagai pelanggaran di badan jalan dan pejalan kaki.
Ia berharap pengaturan ini menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan kesadaran kolektif untuk saling menjaga hak satu sama lain.
“Ada yang menilai penataan ini, pro dan kontra, pasti ada. Tapi kan namanya kita mau melakukan suatu perubahan, pasti ada konsekuensi yang muncul,” tukasnya. (*)