Jakarta, Newstabir.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima dua penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam acara Gebyar Pelayanan Prima, di Jakarta, Selasa (08/10/2024).
Penghargaan yang bertajuk Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif itu diberikan langsung Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman.
Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Sulsel, yakni kategori Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replika Tahun 2024 untuk pelayanan di UPT RSUD Haji Makassar melalui program inovasi Sadar Tolak Stunting Terpadu di Mamminasata (Sat Set Ma’), dan penghargaan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2024.
Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Abdul Hakim menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka apresiasi kepada seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia.
“Penyampaian penghargaan atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan, serta Pemantauan Keberlanjutan Replikasi Inovasi (PKRI),” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Hakim juga menjelaskan, pelayanan publik di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Indeks pelayanan publik Indonesia mengalami peningkatan.
Selain itu, kata Abdul Hakim, indeks daya saing di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2024, dimana Indonesia menempati peringkat ke 27.
“Peningkatan ini mencerminkan hasil dari berbagai perbaikan yang telah dilakukan dalam pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah memberikan dampak nyata dalam pelayanan publik uang menjadi bukti kehadiran pemerintah,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, reformasi birokrasi dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 dan 2045 sudah selaras dengan Asta Cita.
“Kalau kita lihat terwujudnya birokrasi yang kolaboratif dan seterusnya, ini sama dengan Asta Cita terwujudnya transformasi digital, perilaku birokrasi yang beretika, Aparatur Negara yang kompeten, dan kapasitas kelembagaan berkinerja tinggi, dan tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif,” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, KemenPAN RB bersama tim transisi telah bekerja keras untuk menyelaraskan grand desain reformasi birokrasi dan akan menjadi bagian tools yang akan diukur oleh pemerintahan baru terutama di sektor digitalisasi.(*)