Makassar, Newstabir.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin,satu-satunya kepala daerah dari Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026, dengan kategori Pemimpin Daerah Peduli Pembangunan dan Inovasi, pelayanan Publik Berbasis Digital.
Penghargaan tingkat nasional tersebut diterima Munafri dalam malam penganugerahan yang berlangsung di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) malam. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman.
“Penghargaan ini adalah kinerja keras jajaran SKPD untuk pelanan publik memudahkan masyarakat,” kata Appi, usai menerima penghargaan.
Penghargaan tersebut menjadi penegasan atas komitmen Munafri dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Berbagai inovasi yang dikembangkan di Kota Makassar, salah satu aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus). Mampu memperkuat kualitas pelayanan publik yang semakin efektif, cepat, dan mudah diakses warga.
Pengakuan ini sekaligus menjadi apresiasi terhadap langkah Pemkot Makassar dalam menghadirkan layanan publik yang semakin terintegrasi dengan teknologi.
Menurut Appi, digitalisasi tidak sekadar ditempatkan sebagai inovasi, tetapi diarahkan menjadi instrumen untuk memangkas kinerja birokrasi, mempercepat layanan, dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat di Kota Makassar.
Baca Juga: Macet Bertahun-tahun: Bangunan Liar Ditertibkan, Jalan Saripa Panakkukang Kembali Lenggang
“Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan menjadi dorongan untuk terus menghadirkan layanan terbaik yang berdampak langsung pada pelayanan publik semakin inklusif dan responsif,” tuturnya.
Penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026 yang diterima Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menegaksan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap Pemerintah Kota Makassar atas berbagai upaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dan dekat dengan masyarakat.
“Penghargaan ini adalah apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar. Kami akan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Munafri
Penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026 tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Munafri dalam mendorong pembangunan dan inovasi di Pemkot Makassar, khususnya melalui penguatan pelayanan publik berbasis digital.
Menurutnya, jajaran Pemerintah Kota tidak boleh menutup diri melayani masyarakat dalam hal pelayanan prima.
Sebaliknya, pemerintah harus terus membuka ruang komunikasi dan mendekatkan pelayanan agar berbagai persoalan, harapan, kritik, masukan hingga aduan masyarakat dapat direspons dengan baik.
“Oleh karena itu, kita berusaha memberikan yang terbaik, tidak menutup diri, dan terus mendekatkan diri kepada masyarakat,” tuturnya.
“Sehingga apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi kritik dan masukan masyarakat, serta aduan-aduan masyarakat bisa direspons dengan baik,” sambung Appi.
Baca Juga: Tanpa Penertiban, Warga Tamalanrea Bongkar Mandiri 6 Lapak di Atas Drainase
Munafri menjelaskan, transformasi pelayanan publik di Makassar salah satunya dilakukan melalui penyederhanaan dan integrasi berbagai layanan digital pemerintahan.
Sebelum dilakukan integrasi, terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Banyaknya aplikasi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam membangun sistem pelayanan yang lebih sederhana, terintegrasi, dan mudah digunakan masyarakat.
Karena itu, Pemkot Makassar mendorong integrasi layanan digital agar masyarakat tidak harus berhadapan dengan berbagai platform yang terpisah ketika membutuhkan pelayanan pemerintah.
“Inilah yang kami maksud sebagai sebuah esensi yang insyaallah mewujudkan tujuan masyarakat, untuk memaksimalkan segala layanan publik karena ini menjadi sarana mendekatkan pemerintah, khususnya yang ada di Kota Makassar, kepada masyarakat,” jelasnya.
Appi juga menegaskan, digitalisasi pelayanan publik tidak berhenti pada pembangunan sistem dan aplikasi semata.
Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan teknologi tersebut memberikan manfaat nyata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses sosialisasi berbagai program pemerintah.
Menurut Munafri, partisipasi warga, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), cukup tinggi dalam berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi program kerja pemerintah.
“Partisipasi masyarakat cukup tinggi. Banyak warga, khususnya pelaku UMKM, yang antusias dan hadir dalam kegiatan,” terangnya.
Baca Juga: Uji materil berhasil di MK, Maulana Azis : Agen Berpeluang Gugat DJP lewat Class Action
Munafri berharap masyarakat dapat memahami berbagai program yang dijalankan pemerintah sekaligus turut mengambil bagian dalam menyukseskannya.
“Kami juga mengajak warga untuk ikut serta menyukseskan program kerja ini agar dapat berjalan lancar,” ajakanya.
Munafri hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik (IKP) Abdullah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Makassar, Andi Ardhy Rahadian Sulham, serta Kepala Subbagian Protokol, Ari Pahlawan Sofyan.
Pada kesempatan ini, Appi menambahkan, secara umum pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat.
“Semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses berkat kerja sama yang baik dari masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui, sejumlah pejabat negara yang hadir dan diganjar penghargaan tingkat nasional tersebut di antaranya Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) RI Aris Marsudiyanto.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, serta Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPANRB) Purwadi Arianto. (*)