Makassar, newstabir.com – Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) bersiap melaksanakan pesta demokrasi tingkat warga, yakni Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di seluruh wilayah Kota Makassar.
Momentum ini menjadi sangat penting bagi warga untuk berpartisipasi aktif memilih pemimpin lingkungan yang mampu mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.
Berdasarkan tahapan, pemungutan dan perhitungan suara serta penandatanganan berita acara hasil pemilihan Ketua RT dilaksanakan pada Rabu, tanggal 3 Desember 2025.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya proses ini berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan, agar hasilnya benar-benar melahirkan pemimpin lingkungan yang mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Yang kita butuhkan adalah bagaimana RT/RW ini menjadi bagian dari pemerintah yang mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas pokok, dan bisa menerjemahkan program unggulan pemerintah sampai ke masyarakat,” tegas Munafri dalam Arahnya.
Hadir pada kesempatan ini di kantor Balai Kota, Selasa (11/11/2025) Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, dan seluruh jajaran pemerintahan berkumpul untuk satu tujuan MULIA, memastikan pesta demokrasi warga berjalan sukses dan terlindungi.
Rapat koordinasi terkait Pemilihan Ketua RT dan RW Serentak 2025 ini menjadi langkah awal mewujudkan pemerintahan yang semakin dekat dengan rakyat.
Dihadiri oleh Sekda, para kepala dinas, camat, dan lurah, kegiatan ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah memastikan proses pemilihan berjalan transparan, tertib, dan partisipatif.
Lebih lanjut Appi tekanan, peran RT dan RW sangat penting dalam memastikan setiap program pemerintah dapat tersampaikan atau (disampaikan) dengan baik kepada warga.
Menurutnya, pemilihan ini bukan sekedar seremonial, melainkan menjadi momentum kolaborasi antara warga dan pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan.
“Kita melakukan pemilihan ini agar masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Kita membutuhkan tokoh masyarakat, orang-orang yang dikenal di wilayahnya, yang punya visi dan mampu melaksanakan kegiatan di lapangan,” jelasnya.
Orang nomor satu Kota Makassar itu, mencontohkan pentingnya peran RT dan RW dalam mendukung program sosial.
Akan sangat naif rasanya ketika ada program untuk masyarakat miskin tidak bisa tersampaikan karena buntu di Ketua RT atau RW.
“Ini yang saya tidak mau. Kalau data warga miskin tertahan atau tidak jelas, kasihan orang yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak bisa mendapatkannya,” imbuh politisi Golkar itu.
Lebih lanjut, Ketua IKA FH Unhas juga menolak keras adanya praktik diskriminatif di tingkat lingkungan. Dia menegaskan, tidak boleh ada yang memilah-milah warga, keluarga dapat apa dan yang lain tidak.
Ditegaskan, hal itu tidak bisa terjadi. Ia menekankan, RT/RW harus menjadi bagian dari tim pemerintahan yang memberikan pelayanan secara adil dan tepat sasaran.
Pria yang akrab disapa Appi menambahkan, sosialisasi pemilihan harus dilakukan secara maksimal agar proses berjalan sesuai mekanisme dan hasilnya benar-benar berkualitas.
“Prosesnya harus step by step, maksimal di setiap tahapannya. Karena pola pelayanan ini harus kita maksimalkan,” ujarnya.
Saat ini, tercatat ada 6027 Ketua RT dan 1005 Ketua RW di seluruh Kota Makassar, total 6032 ornag yang mengikuti pemilu raya nanti.
Oleh karena itu, Munafri kembali menegaskan, dirinya meminta hasil pemilihan RT/RW tidak hanya sekedar menjabat, namun mampu menjalankan program-program pokok pemerintahan.
“Banyak tugas yang harus turun ke bawah dan tereksekusi dengan baik, tapi pentingnya sistem evaluasi. Harus ada tenggang waktu untuk evaluasi, dijalankan, ada kegiatan wajib yang menjadi tugas pokok. Ini supaya kerja RT/RW terkontrol,” ungkap Appi
Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan, Wali Kota juga meminta dukungan semua pihak, termasuk aparat keamanan.
Kepada pihak Kepolisian dan TNI, mari bersama menjaga kegiatan yang kondusifitas. Satpol PP di kecamatan juga harus bersiap dengan baik.
Pemilihan RT/RW Serentak kata dia, ini bukan ajang tegang-tegangan karena yang memilih adalah warga yang saling mengenal. Jangan ada kubu-kuburan, tapi berjalan normal saja.
Munafri menilai, pelaksanaan pemilihan ini merupakan bagian dari pembelajaran politik masyarakat, terutama dalam membangun demokrasi di tingkat akar rumput.
“Ini bagian dari proses belajar berdemokrasi. Kenapa kita memilih, padahal bisa saja ditunjuk? Karena kita ingin masyarakat terlibat, berpartisipasi aktif, bukan apatis,” jelasnya.
Ia berharap setelah terpilih, para Ketua RT dan RW segera membangun kolaborasi erat dengan lurah di wilayah masing-masing.
Setelah hasil keluar, lurah dan RT/RW harus duduk bersama untuk mendalami program-program unggulan pemerintah agar bisa turun langsung ke lapangan. Semua harus satu visi dari atas sampai ke bawah.
Menurutnya, bila koordinasi berjalan baik, maka pelayanan publik akan lebih cepat, tepat, dan menjangkau kebutuhan warga secara menyeluruh.
Wali Kota juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga semangat gotong royong.
Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih partisipatif. Kalau apatis, komunikasi di wilayah akan sulit dibangun.
Munafri juga mengingatkan agar lurah dan jajarannya menjaga ketertiban selama proses pemilihan berlangsung.
“Kalau ada riak-riak, lurah harus cepat tangani agar tidak jadi gelombang besar. Karena dalam memilih pasti ada pro dan kontra, tapi ini bukan pertarungan hidup-mati. Hanya menentukan siapa contact person di wilayah itu. Tidak perlu diributkan,” pesannya.
Ia menambahkan, yang lebih penting adalah partisipasi warga untuk memilih orang yang siap bekerja keras dan mendukung program pemerintah.
“Yang kita perlukan adalah orang-orang yang mau bekerja, yang siap turun ke masyarakat,” imbuh Ketua Golkar Makassar itu.
Menutup Arahnya, Munafri juga mengingatkan agar lurah tidak hanya fokus pada proses pemilihan, tetapi tetap menjaga kebersihan lingkungan di tengah musim hujan.
Jangan karena sibuk urus pemilihan RT/RW lalu lupa kebersihan. Satgas harus bekerja maksimal membersihkan saluran udara yang tersumbat. Kalau cepat diintervensi, penampungan bisa cepat hilang.
Appi berharap seluruh rangkaian pemilihan RT/RW 2025 ini berjalan sukses, tertib, dan membawa manfaat bagi masyarakat.
“Mudah-mudahnya kegiatan ini menjadi bukti bahwa seluruh kebijakan pemerintah dijalankan secara demokratis, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Wali Kota.
Sesuai jadwal pemilihan Ketua RT akan lebih dulu dilaksanakan pada awal bulan Desember 2025, seluruh proses telah disiapkan secara bertahap dan terencana, mengikuti mekanisme serta aturan yang berlaku. Setelah itu, RW akan dipilih oleh RT.
Tahapan sosialisasi petunjuk teknis pemilihan Ketua RT dan Ketua RW telah dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 13 November 2025, sebagai langkah awal untuk memastikan seluruh panitia dan unsur pelaksana memahami tata cara pemilihan.
Selanjutnya akan diterbitkan SK Panitia Pelaksana Kecamatan dan SK Panitia Pemilihan Kelurahan pada tanggal 14 November 2025, diikuti dengan pendataan wajib pilih pada tanggal 15 hingga 16 November 2025.
Tahapan berikutnya yaitu pengumuman daftar wajib pilih pada tanggal 17 November 2025, kemudian rekrutmen dan penetapan petugas TPS dilaksanakan pada tanggal 18, 19, dan 20 November 2025. Setelah itu, dilakukan penetapan lokasi TPS pada tanggal 21 November 2025.
Kemudian, pembagian undangan pemilih dan pengecekan surat suara diadakan pada tanggal 30 November 2025, diikuti masa tenang pada tanggal 1–2 Desember 2025.
Menjelang hari pencoblosan, distribusi logistik pemilihan Ketua RT, termasuk surat suara dan perlengkapan lainnya, akan dilakukan pada 2 Desember 2025.
Selanjutnya, pemungutan dan perhitungan suara serta penandatanganan berita acara hasil pemilihan Ketua RT dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025.
Hasil pemilihan akan diumumkan pada 4 Desember 2025, disusul masa sanggah pada 5 Desember 2025 dan jawaban masa sanggah pada 6 Desember 2025, yang juga menjadi tanggal penetapan Ketua RT terpilih.
Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan pemilihan Ketua RW. Pendistribusian undangan dan logistik pemilihan Ketua RW dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2025, diikuti pemilihan suara, perhitungan, dan penandatanganan berita acara hasil pemilihan Ketua RW pada tanggal 8 Desember 2025.
Masa sanggah pemilihan Ketua RW berlangsung pada tanggal 9 Desember 2025, dengan jawaban masa sanggah pada tanggal 10 Desember 2025, dan penetapan Ketua RW terpilih pada tanggal 11 Desember 2025. Pemerintah Kota Makassar mengajak seluruh warga untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses ini.
Pemilihan RT dan RW bukan sekedar rutinitas administrasi, tetapi bagian dari semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial untuk membangun lingkungan yang lebih baik, aman, dan harmonis.
Sedangkan, Kepala BPM Kota Makassar, A. Anshar, menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan RT/RW tahun ini sejalan dengan visi-misi mulia Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam RPJMD.
Khususnya pada program strategi nomor 5 yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan terpercaya, dengan salah satu poin pentingnya berdirinya. Mengembalikan mekanisme pemilihan RT dan RW ke tangan warga.
“Bahwa di Kota Makassar, pemilihan sesuai visi-misi mulia pada strategi kelurahan nomor 5 di RPJMD yang mengembalikan mekanisme pemilihan RT dan RW ke tengah warga,” ujarnya.
“Atas dasar itu, BPM membuat perencanaan pada tahun 2025 yang mencakup tiga tahapan agenda besar kegiatan, yaitu pemilihan, pelantikan, serta pembekalan dan edukasi,” lanjut Anshar.
Landasan Hukum dan Struktur Penyelenggara. Pelaksanaan pemilihan RT/RW ini berlandaskan Peraturan Wali Kota Makassar, nomor 20 tahun 2025 tentang tata cara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
Juga Surat Keputusan Wali Kota Makassar, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan RT dan RW, serta SK panitia pelaksana pemilihan RT dan RW.
Peraturan tersebut memuat lima hal penting. Pertama, penyelenggara pemilihan, terdiri atas tiga pihak, panitia pelaksana (BPM dan camat), panitia pemilihan di tingkat kelurahan, serta petugas TPS di tingkat masyarakat.
Kedua, tata cara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW. Ketiga, masa jabatan dan mekanisme pergantian antar waktu. Keempat, sumber dana pelaksanaan. Kelima, pengaturan teknis lainnya terkait transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan.
Kemudian, sosialisasi Menyeluruh di 15 Kecamatan. Peraturan tersebut telah disosialisasikan secara serentak ke 15 kecamatan di Kota Makassar. BPM membagi tiga tim utama dalam pelaksanaan sosialisasi ini.
Tim pertama, yang melakukan sosialisasi di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tamalate, Tallo, dan Sangkarrang.
Tim kedua, yang melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Panakkukang, Manggala, Rappocini, Mariso, dan Mamajang.
Tim ketiga untuk wilayah Ujung Pandang, Wajo, Ujung Tanah, Makassar, dan Bontoala.
“Dalam setiap sosialisasi, banyak tanggapan dan pertanyaan muncul dari masyarakat. Semua masukan positif kami terima, sementara hal-hal yang masih kurang dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan ke depan semakin baik,” jelas Anshar.
Kegiatan sosialisasi juga melibatkan unsur Tripika Kecamatan, anggota DPRD sesuai wilayah domisili, para lurah, perwakilan masyarakat, serta perwakilan dari KPU sesuai petunjuk pelaksanaan.
Peraturan Wali Kota Nomor 20 tahun 2025 juga mengatur secara rinci ketentuan umum dan tahapan pemilihan, meliputi.
Tahap pertama persiapan, kedua pendaftaran calon, ketiga verifikasi dan penetapan calon, keempat Kampanye terbatas, kelima Masa tenang.
Keenam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, ketujuh Masa sanggah, kedelapan penetapan hasil pemilihan, titik kesembilan pengesahan dan pelantikan, titik kesepulu pembekalan dan edukasi pasca-pemilihan.
Sedangkan, pemilihan dilakukan dalam tiga ketinggian pelaksana. Panitia Pelaksana di tingkat kecamatan, panitia Pemilihan di tingkat kelurahan, dan panitia TPS di tingkat masyarakat, dengan melibatkan unsur masyarakat dan pemuda setempat.
Kepala BPM mengingatkan para camat dan lurah agar mengantisipasi setiap tahapan lebih awal, khususnya setelah pencabutan nomor urut calon pada 26 November, yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penjajakan suara dan sosialisasi ringan hingga 1 Desember 2025.
Selain itu, para lurah diminta memastikan pendataan dan pengumuman daftar wajib pilih dilakukan tepat waktu, serta pembagian undangan pemilih sesuai jadwal agar partisipasi masyarakat meningkat.
BPM juga mencatat bahwa Kecamatan Biringkanaya memiliki jumlah kepala keluarga terbesar di Kota Makassar, yaitu 65.000 KK, sehingga perlu perhatian khusus dalam pendataan pemilih.
“Sejak pengumuman daftar wajib pilih hingga penetapan DPT pada 27 November, lurah dan panitia bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi langsung kepada warga,” tambah Anshar.
Karena pelaksanaannya berlangsung pada musim hujan, BPM juga mengingatkan agar lokasi TPS dipastikan aman, mudah diakses, dan tidak berada di wilayah rawan banjir atau becek.
Selain itu, mengingat hari pemilihan jatuh pada hari Rabu, BPM disarankan kepada Wali Kota Makassar agar memberikan kelonggaran atau libur bagi OPD terkait pada hari pemilihan, guna mendorong partisipasi warga secara maksimal.
Langkah konkretnya, BPM menunjuk Kecamatan Ujung Pandang sebagai lokasi percontohan pelaksanaan pemilihan RT/RW, yang akan dikunjungi langsung oleh Wali Kota Makassar, Forkopimda, dan jajaran Pemerintah Kota.
Lurah di wilayah tersebut telah ditugaskan untuk menyiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
“Semua tahapan telah dimulai dan kami berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan penuh, menjaga agar proses berjalan lancar, tertib, dan demokratis,” ujar Anshar.
“Serta Misi MULIA, yaitu Membawa dan mewujudkan kemajuan bagi Kota Makassar melalui program-program strategi yang diusung oleh Pak Munafri Arifuddin dan Ibu Aliyah Mustika Ilham,” tutupnya.
– Tahapan sosialisasi petunjuk teknis pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang sudah dilaksanakan pada 12 hingga 13 November 2025.
– Kemudian Penerbitan SK Panitia Pelaksana Kecamatan dan SK Panitia Pemilihan Kelurahan pada tanggal 14 November 2025
– Pendataan Wajib Pilih tanggal 15, 16 November 2025
– Pengumuman Daftar Wajib Pilih tanggal 17 November 2025
– Rekrutmen dan Penetapan Petugas TPS tanggal 18, 19 dan 20 November 2025
– Penetapan Lokasi TPS tanggal 21 November 2025
– Pendaftaran Calon Ketua RT dan Calon Ketua RW tanggal 22, 23, 24 November 2025
– Penetapan Calon Ketua RT dan Calon Ketua RW tanggal 25 November 2025
– Pencabutan Nomor Urut Calon Ketua RT dan Calon Ketua RW 26 November 2025
– Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 27 November 2025
– Kampanye terbatas Calon Ketua RT dan Calon Ketua RW tanggal 27, 28, dan 29 November 2025
– Pembagian undangan pemilih dan pengecekan surat suara tanggal 30 November 2025
– Masa Tenang tanggal 1-2 Desember 2025
– Distribusi Logistik (Surat Suara dan Kelengkapan Lainnya yang diperlukan) Pemilihan Ketua RT tanggal 2 Desember 2025
– Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Penandatanganan Berita Acara Pemilihan Ketua RT tanggal 3 Desember 2025
– Hasil Pemilihan Ketua RT tanggal 4 Desember 2025
– Masa Sanggah Pemilihan Ketua RT tanggal 5 Desember 2025
– Jawaban masa sanggah tanggal 6 Desember 2025
– Penetapan Ketua RT Terpilih tanggal 6 Desember 2025
– Pendistribusian undangan pemilihan Ketua RW dan distribusi logistik (Surat Suara dan Kelengkapan Lainnya yang diperlukan) pemilihan Ketua RW tanggal 7 Desember 2025
– Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RW tanggal 8 Desember 2025
– Masa Sanggah Pemilihan Ketua RW tanggal 9 Desember 2025
– Tanggal jawaban masa sanggah tanggal 10 Desember 2025
– Penetapan Ketua RW Terpilih tanggal 11 Desember 2025. (*)