Makassar, Newstabir.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kembali melantik 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, yang digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Jl.Ahmad Yani, Senin (02/03/2026),
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa reposisi atau perpindahan jabatan dalam pemerintahan merupakan hal yang lazim dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja birokrasi.
Menurut Munafri, dalam setiap penempatan jabatan baru, hal pertama yang harus dilakukan adalah proses penyesuaian yang cepat dan tepat.
Ia menekankan pentingnya transisi yang baik dari pekerjaan lama ke pekerjaan baru, agar tidak terjadi hambatan kinerja maupun hambatan administratif.
“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung berdampak pada pembangunan,” tegasnya.
Dalam pelantikan 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Makassar tersebut, Munafri menekankan bahwa pergeseran dan pertukaran posisi merupakan langkah strategis untuk mempercepat kinerja birokrasi.
Ia tidak menginginkan adanya permasalahan di lapangan yang berlarut-larut tanpa solusi, terutama dalam hal pelayanan publik dan respon cepat terhadap keluhan warga.
Menurutnya, Kota Makassar adalah “rumah besar” bersama yang harus dijaga dan dibangun secara kolaboratif.
Oleh karena itu, seluruh SKPD diminta memprioritaskan program-program utama di masing-masing bidang, serta memastikan setiap aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi pelayanan yang prima, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.
Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, jajaran Forkopimda Kota Makassar, serta para kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Momentum ini menjadi penegasan arah kepemimpinan yang menuntut soliditas, percepatan kerja, dan komitmen bersama demi kemajuan Kota Makassar.
Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Appi itu menekankan pentingnya kontribusi dalam manajemen team building di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Lanjut dia, dalam satu cakupan OPD diperlukan peran aktif seluruh bidang untuk saling mendukung demi menghasilkan output kerja yang maksimal.
Seluruh pejabat yang dilantik diminta mampu memberikan dukungan konkrit dan menghasilkan outcome yang baik terhadap target pencapaian OPD masing-masing.
Appi secara khusus menghina dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan kali ini.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut berkaitan langsung dengan prioritas program pembangunan yang berada pada sektor tersebut.
“Program prioritas banyak ada di PU, saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak sesuai dengan tujuan kita,” ujarnya.
Dengan penegasan tersebut, Munafri berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar dapat bergerak lebih cepat, solid, dan profesional dalam menjalankan program prioritas demi mewujudkan pelayanan publik yang prima serta pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar.
Ketua Golkar Makassar itu menjelaskan, sejumlah pejabat di lingkungan PU yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt) harus segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan cepat.
Langkah ini penting agar tidak terjadi kemacetan pekerjaan di akhir tahun anggaran yang berakhir pada kejar-kejaran serapan.
“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.
Mantan CEO PSM itu mengakui masih banyak posisi strategi yang harus segera diisi dan diproses, termasuk pengajuan pertimbangan teknis (Pertek).
Dia memastikan proses simulasi dan penempatan pejabat akan terus dilakukan agar tidak ada jabatan yang kosong terlalu lama.
Selain itu, dalam waktu dekat, pengisian kepala sekolah dan kepala puskesmas juga menjadi perhatian serius.
“Kita harus berlari kencang, kalau kita meleset di depan, ke belakang pasti berantakan,” tegasnya.
Lebih jauh lagi, ia mengingatkan seluruh jajaran bahwa Pemerintah Kota Makassar adalah satu “rumah besar” yang harus dijaga bersama.
Ia menilai sangat tidak bijak jika persoalan internal justru diumbar dan menampilkan kelemahan organisasi kepada publik.
“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, lihatlah bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala SKPD membangun pola kepemimpinan yang kuat atau strong leader agar seluruh jajaran dapat bergerak masif hingga ke level bawah.
Program-program prioritas, selanjutnya, dirancang untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Makassar, sehingga harus dijaga dan dikawal pelaksanaannya.
“Kalau pola seperti itu terbangun dalam pemerintahan kerja-kerja, semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada yang ketinggalan, meski lintas OPD,” jelas Appi.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada jajaran yang bertugas di wilayah. Ia mengingatkan bahwa banyak persoalan kecil di tingkat bawah yang jika tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi persoalan besar.
Penataan menyeluruh, lanjut Munafri, harus dilakukan untuk menghentikan praktik pembiaran dan tumpang tindih kewenangan yang berpotensi merugikan pemerintah daerah.
Selain itu, perhatian serius juga diberikan kepada pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Daya.
Politisi Golkar itu menegaskan, bahwa rumah sakit tersebut merupakan wajah pelayanan kesehatan pemerintah di Kota Makassar.
“Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
“Dokter-dokternya bagus, tinggal bagaimana pola pelayanan dan infrastrukturnya ditingkatkan,” lanjutya.
Appi meminta Direktur RSUD Daya beserta jajaran memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat di sektor kesehatan.
Di akhir Arahnya, Munafri mengingatkan bahwa pelantikan jabatan didahului dengan pengambilan sumpah, yang menurutnya bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perjanjian antara manusia dengan Tuhan.
Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang.
“Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan, jangan hanya hak yang diwajibkan, sementara kewajiban,” tutupnya.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassr, Munafri Arifuddin mempercayakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan, sebagai Plt Asisten I Pemkot Makassar.
Berikut Nama-nama yang dilantik :
1. dr. Reini Meilani Isbarch, Wakil Direktur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar
2. Sitti Khusnaeni Sakka Manggasali, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
3. Muhammad Amin, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
4. Suriady, Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
5. Rismawati Hamid, Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
6. Achmad Rivaldy Rizal, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
7. Arie Satriadi Sadewa, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Makassar
8. Fitriah Ramadhani, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
9 Islamiyah Sondeng, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
10. Besse Nuryanti, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar
11. Andi Fitriani, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Makassar
12 Deddy Yosep Orie, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
13. Rahmi Indry Sam, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
14. Daniel Dessi Arruanlumeme, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbengkelan dan Pengelolaan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
15. Sri Wanti Mamonto, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Dinas Kebudayaan Kota Makassar
16. Andi Nurul Salsabila Sultan Pawi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Pengendalian Keluarga Berencana Kecamatan Makassar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17. Monica Suparman, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Pengendalian Keluarga Berencana Kecamatan Manggala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
18. Nurtina, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Pengendalian Keluarga NBerencana Kecamatan Mamajang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.
19. Lukman, Kepala Seksi Manajemen Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar.
20. Paisal, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar
21. Linda Any Fitriani, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Makassar
22. Fatmawati, Kepala Seksi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Formal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Makassar
23. Yusuf Susandy Misman, Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Bidang Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Makassar
24. St. Ariani K, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bontoala Kota Makassar
25. M. Syarif, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
26. Hamka Darwis, Kepala Sub Bagian Umum dan Sekretariat Kepegawaian Kecamatan Mariso Kota Makassar
27. Aisyiyah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. (*)