Makassar, Newstabir.com— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) resmi menutup Masa Sidang II Tahun 2025–2026 dengan menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat hasil kegiatan reses anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.
Namun, dalam sidang paripurna penutupan tersebut, DPRD menyoroti masih minimnya respons dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap sejumlah usulan yang telah disampaikan.
Kondisi ini membuat fraksi-fraksi di DPRD Sulsel tidak menyampaikan kesimpulan resmi atas hasil reses dalam forum paripurna, sebagai bentuk penegasan atas belum optimalnya tindak lanjut dari pihak eksekutif.
Meski demikian, para wakil rakyat yang berjumlah 85 orang dan tergabung dalam 9 fraksi tetap berharap agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
Sejumlah aspirasi yang dihimpun mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Anggota DPRD Sulsel menegaskan bahwa hasil reses merupakan cerminan langsung kebutuhan riil masyarakat di lapangan, sehingga membutuhkan perhatian dan respons konkret dari pemerintah provinsi sebagai pelaksana kebijakan.
Mereka juga berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemegang kewenangan pengelolaan anggaran dapat segera merespons dan merealisasikan program-program prioritas yang telah diusulkan.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam proses perencanaan serta penganggaran, agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara efektif dalam kebijakan pembangunan daerah.
Penutupan Masa Sidang II ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi kedua belah pihak untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi, sehingga ke depan penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih optimal. (*)