Soppeng, Newstabir.com – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pengelolaan Sampah dalam rangka Pemantauan Adipura Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas, Kamis (23/10/2025).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan isu strategis nasional yang menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, yang menargetkan penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh pada tahun 2029.
“Kita harus bergerak cepat dan terukur. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tetapi tanggung jawab kita semua, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Setiap camat, lurah, dan kepala desa harus memastikan wilayahnya bersih dan bebas dari TPS ilegal,” tegas Bupati Suwardi Haseng.
Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Soppeng telah memiliki Peta Jalan (Roadmap) Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025–2026, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Peta jalan tersebut mencakup strategi pengurangan sampah di hulu, peningkatan kapasitas pengelolaan berbasis komunitas, hingga penanganan di hilir melalui pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah Kabupaten Soppeng mencapai 35.179 ton per tahun atau 97,72 ton per hari, sementara yang tertangani baru sekitar 27.552 ton per tahun. Artinya, masih terdapat sekitar 22,23 ton sampah per hari yang belum terkelola secara optimal.
Untuk itu, Bupati meminta seluruh jajaran agar mempercepat langkah konkret dalam pengelolaan sampah, antara lain:
Pembenahan kinerja pengelolaan TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Mengaktifkan kembali Bank Sampah Unit di setiap wilayah.
Mendorong pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga secara mandiri.
Melaksanakan kerja bakti rutin serta menindak tegas keberadaan TPS ilegal.
Selain langkah-langkah tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya transformasi pengelolaan sampah menuju sistem berkelanjutan melalui penerapan teknologi seperti Refuse-Derived Fuel (RDF) dan Waste-to-Energy (WTE), penerapan ekonomi sirkular, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan literasi Bank Sampah.
“Target kita jelas — bukan hanya meraih Adipura, tetapi mewujudkan Soppeng yang bersih, sehat, dan berdaya saing,” ujar Bupati.
Dalam kesempatan yang sama, kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan koordinasi Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat di tengah Regulasi Efisiensi APBD Tahun Anggaran 2026, serta evaluasi pelaksanaan program strategis nasional di Kabupaten Soppeng, sebagai langkah efisiensi dan efektivitas anggaran daerah.
Adapun program strategis nasional yang turut dibahas meliputi:
Pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berbasis komunitas.
Percepatan Operasional Koperasi Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM.
Percepatan Penyaluran BLT Kesra bagi 12.154 jiwa keluarga miskin, guna menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Suwardi menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor harus diperkuat untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Kita dituntut bekerja cerdas dalam situasi efisiensi anggaran. Setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan juga memaparkan sejumlah program strategis tahun 2025, antara lain Optimasi Lahan Rawa dan Non Rawa di beberapa kecamatan dengan total luas lebih dari 3.700 hektar, pembentukan Brigade Pangan yang melibatkan petani muda sebagai motor swasembada pangan, serta Program Mandiri Benih dengan penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20% berdasarkan SK Menteri Pertanian terbaru.
Rapat ditutup dengan arahan Bupati agar seluruh OPD memperkuat sinergitas dan kolaborasi dalam mendukung keberhasilan penilaian Adipura 2025 serta mewujudkan visi pembangunan daerah “Soppeng Sehat, Maju, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekda Kabupaten Soppeng, para Staf Ahli, Asisten Setda, Kepala SKPD, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Soppeng, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait.(*)