Jakarta, Newstabir.com – Pemerintah Kota Makassar, bergerak maju menyiapkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah bagi masyarakat yang terus diperkuat melalui partisipasi aktif dalam forum-forum strategi tingkat nasional.
Komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan menghadiri kegiatan Indonesia on the Move – Forum Mobilitas Perkotaan yang diselenggarakan oleh Program Kemitraan Indonesia–Australia.
Untuk Infrastruktur (KIAT) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, dan berlangsung di Hotel Sari Pacific Jakarta, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (28/01/2026).
Forum ini menjadi ruang dialog penting bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan dan praktik terbaik dalam pengembangan mobilitas perkotaan di Indonesia.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, kehadirannya dalam forum ini memiliki arti strategi bagi Kota Makassar, khususnya dalam memperkuat perencanaan.
Dan tata kelola, serta pengembangan sistem transportasi perkotaan yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di tengah pertumbuhan kota yang semakin dinamis.
“Forum ini sangat penting untuk memperkuat perencanaan dan pengelolaan tata transportasi perkotaan, sekaligus menyiapkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan yang inklusif,” ujar Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menyampaikan bahwa forum ini juga menjadi momentum untuk menyiapkan berbagai proyek mobilitas perkotaan agar lebih siap didukung oleh investasi sektor swasta.
Dukungan tersebut dinilai krusial dalam mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Selain itu, pembahasan dalam forum Indonesia on the Move juga turut mendorong pengembangan kawasan berbasis angkutan umum (transit centric development/TOD) serta penataan ruang kota yang ramah, inklusif, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat.
“Pendekatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga,” tuturnya.
Melalui keikutsertaan dalam forum nasional ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat menyerap praktik terbaik, memperluas kolaborasi jaringan, serta memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung transformasi sistem mobilitas perkotaan yang modern dan berdaya saing.
Tak hanya itu, politisi Golkar pun menjelaskan, Kota Makassar sebenarnya telah memiliki pengalaman awal melalui keterlibatan dalam proyek Maminasata yang sebelumnya masuk dalam program pengembangan transportasi kawasan.
Namun ke depan, Pemkot Makassar ingin memaksimalkan peluang tersebut untuk benar-benar membangun sistem moda transportasi perkotaan yang lebih terstruktur dan berfungsi optimal.
“Kita ini sebenarnya ada dua. Ada proyek yang sudah pernah masuk ke program ini, salah satunya Maminasata. Tapi sekarang bagaimana kita memaksimalkannya agar benar-benar membangun sistem moda transportasi,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Appi itu mengakui, bahwa hingga saat ini Makassar masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan moda transportasi umum yang memadai.
Oleh karena itu, Pemkot Makassar mulai merancang langkah awal secara bertahap dan terencana.
“Maka kita mencoba untuk membangun. Pertanyaannya, kita harus mulai seperti apa, ini yang kita bangun untuk Kerjasama,” jelasnya.
Menurut Munafri, membangun sistem transportasi perkotaan tidak bisa dilakukan mandiri oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, diperlukan masukan dari daerah-daerah lain yang telah memiliki pengalaman dan keahlian di bidang transportasi, serta dukungan kuat dari Pemerintah Pusat, khususnya Bappenas.
“Untuk membangun sendiri tentu kita memerlukan masukan dari daerah yang sudah mempunyai pengalaman dan keahlian. Dan ini juga harus didukung oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas,” tegasnya.
Ia menilai forum Indonesia on the Move yang digelar oleh KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia menjadi ruang strategis untuk membuka dialog dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan transportasi di Indonesia.
“Hari ini KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia membuka ruang dengan para pemangku kepentingan transportasi. Ini sangat penting bagi kami,” tambahnya.
Munafri juga mengungkapkan harapannya agar masa depan Kota Makassar dapat memiliki sistem transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi.
Seperti layanan bus dengan titik naik dan turun yang jelas, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi.
“Kita berharap suatu saat di Makassar ada bus yang kita naiki, sehingga tidak harus lagi membawa kendaraan sendiri. Dan ini semua nyambung dengan apa yang kita lakukan hari ini,” katanya.
Lebih lanjut, Wali Kota Makassar menjelaskan bahwa pembangunan sistem transportasi juga harus dilakukan dengan penataan ruang kota, khususnya di sepanjang koridor jalan utama.
Penataan tersebut bertujuan untuk memastikan keberadaan jalur transportasi, pejalan kaki, dan aktivitas ekonomi berjalan dengan tertib dan saling menghormati.
“Contohnya kita mulai menata bangunan-bangunan di pinggir jalan, supaya ke depan ini bisa menjadi koridor. Ini sebenarnya hal yang simpel,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengaturan tersebut bertujuan untuk menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Namun, setiap aktivitas harus ditempatkan sesuai peruntukannya agar tidak melanggar hak pengguna ruang lainnya.
“Tidak ada niat menghilangkan usaha orang. Silakan berusaha, tapi jangan di tempat yang tidak seharusnya. Karena ada hak-hak orang lain di situ,” tegas Munafri.
Menurutnya, terdapat tingkatan hak ruang di kawasan perkotaan, mulai dari pejalan kaki, fasilitas publik, hingga badan jalan.
Pelanggaran terhadap salah satu fungsi tersebut dapat berdampak pada kenyamanan dan keselamatan bersama.
Penataan ini, lanjut Munafri, juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang kota yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.
Dengan penataan yang baik, ruang publik dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Mulai dari pejalan kaki, lalu naik ke mana, ke jalan. Itu ada tingkatannya, ada hak-haknya orang,” tuturnya.
“Ini juga bagian dari memberikan keleluasaan bagi penyandang disabilitas, sehingga ruang-ruang inklusif benar-benar terbuka,” sambung Appi.
Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Kota Makassar telah memasukkan rencana perbaikan dan pengembangan sejumlah koridor pejalan kaki dalam agenda pembangunan kota ke depan.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi awal menuju sistem mobilitas perkotaan yang tertata, ramah dan inklusif bagi kelompok berkebutuhan khusus.
“Nah, itu semua sudah ada dalam rencana kami, termasuk memperbaiki beberapa koridor pejalan kaki,” pungkas Munafri.
Diketahui, melalui program ini, KIAT berhasil menyusun tiga dokumen analisis SUMP lengkap yang mencakup kondisi awal, strategi mobilitas jangka panjang, serta rencana aksi bertahap untuk implementasi di tingkat kawasan metropolitan.
Ketiga dokumen tersebut telah diterima secara resmi oleh pemerintah provinsi dan diperkuat dengan surat persetujuan bersama dari pemerintah kabupaten/kota serta Bappenas, yang menandakan adanya dukungan politik yang kuat terhadap agenda reformasi mobilitas perkotaan.
Dokumen SUMP dirancang dengan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan transportasi, dengan prioritas pada pengembangan angkutan massal, transportasi aktif, serta penerapan prinsip inklusi sosial dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat peran koordinatif Bappenas dalam perencanaan mobilitas nasional, sekaligus memperkenalkan konsep-konsep baru seperti kawasan fungsional perkotaan dan perencanaan mobilitas yang partisipatif.
Sebagai bagian dari kemitraan bilateral, KIAT merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan SUMP ini secara khusus mendukung pembangunan pendekatan perencanaan mobilitas perkotaan yang konsisten secara nasional, dengan penerapan awal pada tiga prioritas kawasan metropolitan, yaitu Sarbagita (Denpasar), Kedungsepur (Semarang), dan Mamminasata (Makassar).
Seluruh perencanaan tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Program Angkutan Umum Massal Indonesia.
Di Sulawesi Selatan, kawasan metropolitan Mamminasata dengan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan berperan sebagai simpul utama perkotaan dan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur. (*)