Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh usai Pelantikan Kepala BKN, Selasa (07/01).
Jakarta, Newstabir.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini resmi melantik eks Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menjadi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Kantor BKN Pusat di Jakarta, Selasa (07/01/2025).
Prof.Zudan menggantikan posisi Haryomo Dwi Putranto yang sebelumnya menjabat Plt. Kepala BKN
Sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar menanti Zudan dengan tanggung jawabnya yang baru, dalam memperbaiki serta transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN).
“UU ASN telah mengamanatkan arah transformasi manajemen ASN ke depan. Saya mengharapkan agar sinergi, kolaborasi dan kerja bersama yang selama ini telah terbangun dengan sangat baik, agar terus ditingkatkan,” ungkap Rini dalam sambutannya.
Kolaborasi yang baik bersama instansi paguyuban PANRB, yakni BKN, LAN, dan ANRI, menjadi poin yang ditekankan Rini. Menurutnya outcome tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi yang kuat.
PR pertama yang dijelaskan Rini kepada Zudan adalah memperkuat sistem merit. BKN harus bisa pastikan rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Kedua, yakni pembinaan manajemen ASN. “Laksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyempurnaan sistem manajemen ASN,” tegas Rini.
Ketiga adalah penilaian kompetensi ASN. Rini berharap Zudan dan jajaran BKN bisa memastikan pelaksanaan asesmen bagi ASN dapat menilai dan mengembangkan kompetensi ASN secara profesional serta objektif.
Pesan terakhir adalah, BKN diharapkan menciptakan budaya pelayanan publik yang prima. BKN sebaiknya mampu meningkatkan pelayanannya kepada ASN dengan penerapan teknologi.
“Pastikan bahwa pelayanan kepegawaian kepada ASN dilakukan secara profesional, efisien, dan berbasis teknologi serta data yang semakin baik dan akurat,” ujar Rini.
Zudan bukan sosok baru dalam bidang birokrasi. Ia sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak 1 Juli 2015 hingga 15 Maret 2023.
Ia juga menjadi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 15 Maret 2023. Menteri Dalam Negeri juga pernah mempercayakan Zudan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Pj Gubernur Sulbar dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan sebelum dilantik jadi Kepala BKN.(*)