Makassar, Newstabir.com – Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengklaim antrean BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Kota Makassar dipicu fenomena panic buying alias kepanikan berujung pembelian secara berlebihan oleh warga.
Hal tersebut terungkap usai rombongan Komisi D DPRD Sulsel meninjau SPBU di Jalan AP Pettarani Makassar, Rabu (09/09/2026). Informasi yang diterima legislator dari Pertamina, suplai BBM bersubsidi disebut masih dalam kondisi aman.
“Stok kita aman dan itu sudah ada penjelasan dari Pertamina. Jadi kalau informasi BBM langka itu tidak benar, hanya ada kepanikan masyarakat,” tegas Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid kepada detikSulsel.
Kondisi itu turut ditemukan di SPBU depan pintu I Universitas Hasanuddin (Unhas), Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Kadir menuturkan, pasokan solar bersubsidi di SPBU yang didatangi di Makassar relatif masih terkendali.
“Setelah kita melakukan kunjungan suplai untuk solar yang kita kunjungi itu aman. Karena setelah kita lihat stoknya tadi siang masih ada sekitar 11 ribu liter, kemudian di depan Unhas itu masih ada 14 ribu liter,” paparnya.
Kendati begitu, dia tidak menampik adanya antrean kendaraan yang masih terjadi di SPBU. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah keberadaan truk dari luar daerah yang fokus mengisi BBM di Makassar.
“Artinya suplai lancar selama ini, tapi kenapa terjadi antrean panjang, karena kendaraan-kendaraan dari luar Sulsel yang masuk Makassar itu tujuan akhirnya untuk mengisi BBM solar,” ungkapnya.
Truk maupun kendaraan angkutan barang justru mengisi BBM sebelum kembali ke daerah asal. Kondisi ini terjadi sejumlah pengemudi truk khawatir tidak mendapat pasokan BBM solar di daerah.
“Jadi truk yang dari luar dari Palu dari Morowali itu sasarannya untuk mengisi kembali di Makassar, bukan di sementara perjalanan, sehingga menumpuk lah itu kendaraan truk, bus di Makassar,” paparnya.
“Alasannya mereka (kendaraan luar daerah mengisi BBM di Makassar) bahwa mereka tidak menjamin ada BBM solar di perjalanan, sehingga mereka mengisi penuh sebelum turun lagi ke daerah,” tambah Kadir.
Legislator Golkar ini melanjutkan, antrean di SPBU diduga turut diperparah keberadaan pelangsir BBM. Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini membeli BBM dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan harga tinggi demi meraup kepentingan pribadi.
“Yang kedua masalahnya banyak pelangsir-pelangsir yang manfaatkan subsidi solar ini untuk mereka jual kembali. Banyak begitu ada beberapa yang ditemukan,” ujarnya.(*)