Jakarta, Newstabir.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang buka-bukaan soal sumber daya manusia (SDM) Bawaslu khususnya di daerah. Junimart mengungkap banyak panwaslu di daerah yang terpilih atas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal itu disampaikan Junimart saat rapat dengar pendapat bersama Bawaslu RI di Kompleks Parlemen, Senayan, DPR, Selasa (15/11/2022). Dia awalnya mengkritik usulan Bawaslu perpanjangan hari penyelenggaraan pemilu lalu menyinggung SDM Bawaslu.
“Saya melihat banyak Bawaslu menambah hari hari, coba dicermati pak, kalau tambah hari hari kami yang repot pak, kita sudah sepakat, sudah ketemu Ketua Mahkamah Agung pak, sudah jelas semua urusannya, aturan jangan tambah hari lah, cukup ditingkatkan SDM-nya pak,” kata Junimart saat rapat di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Junimart menyampaikan Komisi II DPR sebetulnya selalu memberikan saran kepada Bawaslu terkait SDM. Menurutnya, banyak rekomendasi SDM dari Komisi II DPR yang baik untuk Bawaslu.
“Mungkin teman-teman Komisi II, termasuk saya, meminta, dengan saya selalu mengatakan, kalau dalam WA itu ‘bila berkenan dan memungkinkan membantu si X jadi panwaslu’, saya tahu kualitasnya pak, gitu, tidak mungkin kita mengakomodir Orang-orang yang tidak paham tentang pemilu, tidak paham tentang kinerja Bawaslu, mereka paham roh-roh kerja-kerja Bawaslu,” ucapnya.
Namun demikian, kenyataannya, kata Junimart, yang terpilih menjadi panwaslu justru yang tidak berkualitas. Bahkan, menurutnya banyak yang atas dasar KKN.
“Tapi praktik di lapangan Pak, yang terpilih panwaslu banyak dasarnya KKN, yang tidak paham, ini praktik kok, di lapangan banyak itu pak, tolong ini dikoreksi pak Ketua dan teman-teman Komisioner. Bahkan banyak sebenarnya bos-bos Bawaslu di daerah yang tidak tunduk kepada Bawaslu pusat, betul nggak itu? Tidak tunduk pak,” ujar dia.
“Kenapa demikian? Transaksional pak, saya punya bukti banyak kalau mau, saya mau lapor polisi pak, dikutipin itu Pak Bagja, tolong dicermati lah,” lanjut Junimart.
Politisi PDIP ini meminta agar jangan sampai jabatan Bawaslu dan KPU jadi ajang transaksional. Dia meminta pengurus Bawaslu dan KPU tidak bekerja untuk cari kekayaan.
“Kami nggak mau, kami ingin penyelenggara pemilu itu bersih semua pak, tapi di bawah itu dikoreksi ini pak, panggil itu semua pak. Jadi nggak segampang itu orang bisa jadi ketua bawaslu provinsi, ketua bawaslu kabupaten/kota dan panwaslu. Karena garda terdepan itu panwaslu, jadi jangan orang masuk jadi panwaslu cari makan pak, ini pengabdian, bukan cari makan, apa lagi cari kaya,” tegas Junimart.(int)