Soppeng, Newstabir.com – Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Penerintah tahun 2022 secara virtual yang digelar di Ruang SCC Lamataesso, Selasa (14/06/2022). Kegiatan ini dilaksanakan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Laporan Kepala BPKP M.Yusuf Ateh :
Rapat koordinasi ini dihadiri 22040 peserta yang terdiri dari Pimpinan Kementerian, lembaga pemerintah daerah dan BUMN serta Pimpinan aktif KLD dan Pemeriksaan eksternal Rakornas pengawasan intern Tahun 2022 ini mengambil tema Kawal produk dalam negeri untuk bangsa Mandiri.
Sebagaimana yang telah diarahkan oleh Bapak Presiden pemanfaatan belanja pemerintah harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktifitas ekonomi dalam negeri.
Merespon hal tersebut pengawasan intern telah kami lakukan secara intensif untuk mengawal disiplin prioritas belanja pemerintah untuk PDN sampai dengan triwulan 1 Tahun 2022 Ekatalog kita masih didominasi oleh produk impor baik dari sisi produk tayang maupun realisasi transaksi namun setelah terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2022 kondisi tersebut berangsur membaik pada minggu ketiga Mei 2022
Produk lokal telah mendominasi produk tayang di ekatalok nasional meskipun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi dan alhamdulillah bapak Presiden sampai dengan kemarin 13 Juni 2022 PDN yang tayang di katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor.
Hasil Palidasi kami juga menunjukkan per 13 Juni kemarin KLT dan BUMN telah berkomitmen untuk menyerap produk lokal senilai 720,88 Trilliun ini hasil validasi yang real-nya Pak sedangkan realisasinya belanja PDN telah mencapai 180,72 triliun terkait dengan capaian tersebut kami telah mengidentifikasi juga beberapa permasalahan utama yang harus kita selesaikan.
Pada tahap perencanaan KLD kesulitan mengidentifikasi belanja yang dapat dioptimalkan untuk menyerap produk dalam negeri ketiadaan daftar rujukan yang kompresif mengenai PDN dengan tkdn yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya merencanakan belanja produk lokal.
Tahap pelaksanaan masih terdapat produk impor yang dibeli pemerintah walaupun telah terdapat produk lokal pengganti berdasarkan pengawasan BPKP setidaknya terdapat 82 produk impor yang dibeli melalui ekatalog yang sudah ada produk lokalnya dan kadang untuk menyerap badan tersebut salah satunya dipicu karena harga satu portal yang relatif lebih tinggi dari sampel pengujian kami atas lapangan 53 produk impor yang dibeli sebanyak 560 produk atau sekitar 66% harganya lebih murah dibandingkan produk lokal.
Sementara itu untuk belanja impor yang dikarenakan biasa saja produk lokal pengganti perlu segera didorong pengembangan industri lokal terkait.
Terakhir pengendalian dan pemantauan oleh manajemen kita lihat masih belum optimal dalam memastikan kecepatan data aktivitas belanja produk lokal oleh KLT dan BUMN hal ini memerlukan penguatan tata kelola pengendalian intern dan pengawasan intern yang efektif.
BPKP telah merancang selain pengawasan kolaboratif sebagai bentuk pengawalan bersama seluruh APIP dan internal BUMN yang bertujuan untuk memastikan efektivitas serta akuntabilitas kebijakan dengan pelaksanaan aksi-aksi PDN dalam belanja pemerintah.
Rakornas ini merupakan komitmen kami untuk merumuskan solusi dan strategi pengawalan positif yang mendukung supremasi produk lokal pada pasar domestik hasil pengawasan terhadap pemerintah secara lengkap akan melaporkan presiden sekali lagi izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada bapak presiden dan seluruh hadirin Semoga apa yang diharapkan bapak presiden untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan kemandirian industri dalam negeri dapat tumbuh
Turut Hadir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Inspektur Kab. Soppeng, Ka. BPKAD Kab. Soppeng, Ka.Bapelitbangda Kab. Soppeng dan Kadis Koperindag. (andi suriadi)