Makassar, Newstabir.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, penguatan bank sampah, hingga pembenahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi langkah penting untuk mengurangi beban timbunan sampah sekaligus mencegah kerusakan lingkungan jangka panjang.
“Pembenahan lingkungan harus menjadi prioritas karena wajah kota yang bersih dan sehat merupakan salah satu faktor yang membentuk kesan pertama bagi orang yang datang ke Makassar,” ujarnya, Kamis (29/10/2026).
Pembenahan sampah di Kota Makassar terus menjadi fokus Pemerintah Kota Makassar. Seiring dengan upaya membenahi sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Pemkot Makassar juga konsisten menggencarkan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Upaya ini menegaskan bahwa penanganan sampah bukan hanya soal mengangkut dan mengolah sampah, tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat untuk lebih peduli.
Mulai dari memilah sampah di rumah hingga membuangnya pada tempat yang telah disediakan.
Dengan edukasi yang berkelanjutan dan keterlibatan aktif masyarakat, pembenahan sampah di Makassar diharapkan berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi kebersihan kota.
Bagi Munafri yang akrab disapa Appi, persoalan sampah bukan sekadar urusan kebersihan kota, melainkan menyangkut kesehatan masyarakat.
Keberlanjutan lingkungan, hingga citra Makassar sebagai kota yang ingin terus tumbuh dan menarik investasi maupun kunjungan wisata.
“Saya mengambil keputusan untuk memastikan hal yang paling jorok terlebih dahulu, dan itu yang harus dibenahi,” kata Appi.
Menurutnya, persoalan sampah membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan, termasuk kebijakan yang mungkin tidak selalu populer.
Namun, sebagai pemimpin, kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan harus ditempatkan di atas pertimbangan elektoral.
Pembenahan TPA Jadi Langkah Awal Appi mengungkapkan, salah satu fokus pembenahan Pemerintah Kota Makassar adalah TPA Tamangapa yang selama bertahun-tahun menghadapi tekanan akibat timbunan sampah.
Dengan luas kawasan sekitar 21 hektare dan timbunan sampah yang telah mencapai ketinggian signifikan, pengelolaan TPA membutuhkan pendekatan yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Kondisi tersebut, kata dia, tidak bisa dibiarkan karena berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang semakin kompleks apabila tidak ditangani secara serius.
Pemkot Makassar pun mulai memperkuat penataan area penimbunan, termasuk penerapan penutupan timbunan dengan cover soil atau lapisan tanah penutup, serta pembenahan sistem pengelolaan di kawasan TPA.
Appi mengakui, perubahan pola pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara instan. Upaya pemilahan sampah dari rumah tangga masih membutuhkan sosialisasi dan penguatan pelaksanaan di lapangan.
“Tentu, pembenahan di hilir tetap harus berjalan beriringan dengan perubahan perilaku masyarakat di hulu,” katanya.
“Tanpa pemilahan sejak sumbernya, sampah yang masuk ke TPA akan terus menumpuk dan memperbesar risiko kelebihan kapasitas,” lanjut Appi.
Selain menata kawasan TPA, Pemkot Makassar juga berupaya mengurangi sampah organik melalui pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai guna.
Appi menyebut, sampah organik dari pasar-pasar di Makassar mencapai sekitar 30–50 ton per hari. Volume tersebut menjadi potensi yang dapat dikelola agar tidak seluruhnya berakhir sebagai timbunan di TPA.
Salah satu upaya yang dikembangkan adalah pemanfaatan sampah organik sebagai pakan ternak, disertai penataan area pemeliharaan agar aktivitas ternak tidak mengganggu sistem pengelolaan sampah.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga mulai mengembangkan pemanfaatan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah sebagai sumber energi alternatif.
“Yang lebih penting, hari ini kita sudah mulai dengan energi hijau dari metana yang ada di sampah itu. Potensinya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, termasuk sebagai energi untuk memasak sehari-hari,” jelasnya.
Dia menyebutkan, pembenahan sistem pengelolaan air lindi juga menjadi perhatian. Appi menyoroti perlunya penambahan titik pengolahan untuk menyesuaikan kebutuhan kawasan TPA yang terus berkembang.
Menurutnya, pengelolaan air lindi harus diperkuat untuk mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Bank Sampah Buka Peluang Ekonomi Masyarakat
Bagi Appi, keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pembenahan di TPA. Perubahan mendasar justru harus dimulai dari rumah tangga dan lingkungan permukiman.
Karena itu, masyarakat perlu didorong untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya, sehingga sampah organik dapat diolah dan material yang masih bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali.
Penguatan bank sampah di tingkat kelurahan, RW, dan RT menjadi bagian dari strategi tersebut. Melalui sistem ini, sampah seperti plastik yang sebelumnya dibuang begitu saja dapat dikumpulkan dan dijual untuk memberikan tambahan penghasilan bagi warga.
Appi menilai, pendekatan ekonomi dapat menjadi salah satu cara untuk membangun kesadaran masyarakat agar pemilahan sampah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung.
“Kalau masyarakat diminta memilah sampah, mereka harus melihat manfaatnya. Mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan plastik. Inilah yang harus kita bangun bersama,” ujarnya.
Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, pengelola kawasan komersial, hingga pihak swasta yang memiliki kapasitas mendukung pengembangan teknologi pengolahan sampah.
Appi menegaskan, pengelolaan sampah merupakan persoalan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan keberanian dalam menjalankan kebijakan.
Ia mengingatkan bahwa membiarkan persoalan sampah berlarut-larut sama artinya dengan mewariskan lingkungan yang tidak sehat kepada generasi berikutnya.
Lanjut dia, kebijakan harus berorientasi pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya membutuhkan perubahan kebiasaan dan menghadapi berbagai tantangan.
“Kalau kita tidak memulai, perubahan itu tidak akan pernah terjadi,” terang mantan CEO PSM itu.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun kota, menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dan memiliki akses luas terhadap informasi.
Pemerintah, lanjut Appi, harus mampu memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku.
Melalui pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir, Pemkot Makassar berharap pengelolaan sampah tidak hanya mampu menekan beban TPA.
Tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat, membuka peluang ekonomi baru, serta memperkuat fondasi pembangunan kota yang berkelanjutan.
“Perubahan harus dimulai dari sumbernya, didukung sistem pengolahan yang memadai, dan dijalankan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” tutup Appi. (*)