Makassar, Newstabir.com – Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan berbagai program unggulan sekaligus membuka peluang kolaborasi di hadapan rombongan Komisi IX DPR RI yang melakukan kunjungan kerja spesifik di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Kamis (25/9/2025).
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Makassar untuk memaparkan langkah-langkah strategi dalam penguatan pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kota.
“Kami Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menekan angka penurunan dan memperluas peluang kerja,” kata Munafri Arifuddin, didampingi, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.
Lebih lanjut, Appi menuturkan apresiasi atas kedekatan dan dukungan Komisi IX DPR RI terhadap pembangunan ketenagakerjaan di Makassar. Apalagi Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham pernah duduk di Komisi IX DPR RI.
“Pengalaman yang dimiliki Ibu Aliyah selama di DPR RI, sangat membantu kami dalam merangkum kerja sama, baik di bidang ketenagakerjaan maupun sektor lainnya,” jelas Munafri.
Lebih lanjut mempengaruhi Golkar dengan mengungkapkan, keseriusan pemerintah kota Makassar, dalam mengurangi penurunan menghasilkan hasil.
“Alhamdulillah pada tahun 2025 kami sudah mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari sekitar 15 persen pada tahun 2021 menjadi 9,7 persen,” jelasnya, tegasnya.
Keberhasilan ini, kata dia, merupakan hasil kolaborasi Pemkot Makassar dengan berbagai pihak, termasuk BBPVP Makassar yang memberikan pelatihan vokasi dan keterampilan kerja, khususnya bagi warga kepulauan.
Sebagai wujud perhatian terhadap generasi muda, Pemkot Makassar membangun Makassar Creative Hub, pusat pengembangan kreativitas dan keterampilan yang ditargetkan hadir di 15 kecamatan.
“Makassar Creative Hub menjadi jalan keluar untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan peningkatan keahlian. Kami telah bekerja sama dengan berbagai organisasi dan instansi, baik dalam maupun luar negeri, termasuk Apple Academy dan Netflix,” kata Munafri.
Inisiatif ini diharapkan melahirkan ekosistem ekonomi kreatif yang mendorong lahirnya bakat-bakat baru di bidang digital, seni, dan teknologi.
Munafri juga memaparkan potensi Makassar sebagai kota dagang dan jasa dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
Apalagi Kota Makassar memiliki penduduk sekitar 1,4 juta jiwa dan setiap tahun pertumbuhannya melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Letak strategi kami sangat menguntungkan meski tidak memiliki sumber daya alam besar. Kami memaksimalkan potensi perdagangan, jasa, dan konstruksi,” beber Appi.
Mengakhiri sambutannya, Munafri berharap kunjungan Komisi IX DPR RI dapat menghasilkan masukan strategi bagi Pemkot Makassar.
Semoga hadirnya Komisi IX dapat membantu Kota Makassar, dalam menekan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja yang lebih luas.
“Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan urbanisasi, kami terus merespons kedatangan masyarakat dari berbagai wilayah dengan menyediakan solusi pusat ketenagakerjaan yang nyata,” tutupnya.
Sedangkan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menegaskan, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait untuk melahirkan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif.
Aliyah menyampaikan apresiasi atas perhatian DPR RI terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Komisi IX DPR RI yang terus memberikan perhatian pada pengembangan SDM khususnya di Kota Makassar,” ujarnya.
Politisi Demokrat menyatakan bahwa Pemkot Makassar siap bersinergi dengan pemerintah pusat, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki daya saing tinggi di pasar kerja, baik nasional maupun global.
Keberadaan Balai Latihan Kerja ini sangat strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, pusat, serta legislatif semakin kuat dalam menyiapkan generasi muda yang siap kerja,” tuturnya.
Menurutnya, BBPVP Makassar memiliki peran penting sebagai pelatihan vokasi yang tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga mendorong kemandirian pusat ekonomi masyarakat.
Aliyah menekankan bahwa pelatihan yang adaptif dengan kebutuhan industri akan menjadi kunci untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Makassar dan kawasan Indonesia Timur.
Pemkot Makassar, kata Aliyah, telah menyiapkan berbagai pendukung program, termasuk Makassar Creative Hub, untuk memfasilitasi generasi muda dalam mengembangkan kompetensi dan kreativitas.
“Kami yakin kolaborasi erat antara semua pihak dapat mempercepat terciptanya tenaga kerja yang mandiri, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan pasar kerja di era global,” tutupnya.
Pada kesempatan ini, Rombongan Komisi IX DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Makassar dan meninjau langsung fasilitas pelatihan di BBPVP sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan program ketenagakerjaan di daerah.
Pihak Komisi IX DPR RI menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di Indonesia, khususnya kawasan timur. Hal itu disampaikan Ketua Tim Komisi IX DPR RI, dr. Putih Sari, saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar.
Putih Sari menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar atas penyambutan hangat selama kunjungan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar yang telah menerima rombongan Komisi IX DPR RI dengan baik,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu menjelaskan, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI sesuai tata tertib parlemen. Komisi IX memiliki cakupan kerja di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, sehingga BBPVP Makassar menjadi titik penting pengawasan.
“Hari ini kami menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan keberadaan balai besar pelatihan vokasi dan produktivitasnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya di Makassar dan Sulawesi Selatan, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia Timur,” tegasnya.
Menurut Putih Sari, BBPVP memiliki peran strategi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu terserap di industri maupun menjadi wirausaha mandiri.
“Kami ingin memastikan peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dapat berjalan dengan baik, agar lulusan pelatihan tidak hanya siap masuk industri tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” lanjutnya.
Ia mengungkapkan, kunjungan kerja Komisi IX tidak hanya berlangsung di Makassar. Tim DPR RI dibagi dalam tiga delegasi yang juga melakukan pengawasan ke Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.
“Ini menunjukkan keseriusan kami untuk menyatukan langsung kondisi balai latihan kerja di berbagai daerah,” kata legislator Fraksi Gerindra ini.
Putih Sari menekankan pentingnya BBPVP Makassar menjadi pusat pelatihan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
“Kita mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan fungsi balai-balai pelatihan agar dapat menyiapkan tenaga kerja kompeten yang sesuai kebutuhan pasar, baik di dalam maupun luar negeri,” tuturnya.
Putih Sari menutup Sambutannya dengan harapan agar diskusi bersama pemerintah daerah dan pihak BBPVP dapat menghasilkan solusi konkret terhadap tantangan ketenagakerjaan di Indonesia Timur.
“Jika pelaksanaan program sudah baik, tentu perlu ditingkatkan. Namun jika masih ada kendala, kami siap mencari jalan keluar bersama agar fungsi BBPVP sesuai harapan,” tutupnya.(*)