Soppeng, Newstabir.com – Bupati Soppeng, H. A. Suwardi Haseng, mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Terinci atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (s.d. Triwulan III) yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat di Ruang Soppeng Command Center (SCC) Lamataesso, Senin (03/11/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting ini dibuka oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak., serta diikuti oleh para kepala daerah se-Sulawesi Selatan, di antaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Parepare, serta para bupati dari Jeneponto, Soppeng, Sidenreng Rappang, dan Enrekang.
Entry meeting ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan belanja daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati, menyampaikan pesan kepada seluruh kepala daerah agar bersikap terbuka, kooperatif, dan transparan terhadap tim pemeriksa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.
Beliau menekankan bahwa keterbukaan dan kerja sama dari pemerintah daerah merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menanggapi kegiatan tersebut, Bupati Soppeng H. A. Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah BPK Sulsel dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
“Kami menyambut baik pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Pemeriksaan seperti ini menjadi sarana evaluasi agar pengelolaan anggaran di daerah semakin tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Soppeng.
Lebih lanjut, Bupati Soppeng juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng akan selalu kooperatif dan terbuka dalam setiap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.
“Kami siap berkolaborasi dan memberikan data yang dibutuhkan secara lengkap, karena hal ini sejalan dengan komitmen kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.
Dengan pelaksanaan entry meeting ini, diharapkan sinergi antara BPK dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)