Makassar, Newstabir.com – Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, pembangunan manusia di Kota Makassar terus menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Tahun 2025 menjadi momentum penting, di mana kualitas hidup masyarakat Makassar kian membaik, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta perbaikan angka harapan hidup warga.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, IPM Kota Makassar resmi berstatus tinggi, bahkan mencatatkan diri sebagai yang tertinggi dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Dengan capaian angka 85,66 persen, Makassar tidak hanya memimpin di tingkat provinsi, tetapi juga berhasil menembus peringkat ketujuh nasional dalam daftar IPM se-Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menegaskan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar, tahun 2025 menjadi bukti nyata pembangunan daerah yang berjalan secara berkelanjutan dan menyentuh aspek mendasar kehidupan masyarakat.
Menurut Roem, IPM bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator strategis yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi maupun kualitas hidup.
Pencapaian IPM Makassar yang berada pada kategori tinggi bahkan tertinggi di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar, telah berada pada jalur yang tepat.
“Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif. Ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar dipimpin pak Wali Kota dna ibu Wawali dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Roem, Sabtu (27/12/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar menunjukkan dinamika yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2019 dan 2020, capaian IPM Kota Makassar tercatat stagnan di angka 82,25 persen. Memasuki tahun 2021, IPM mulai menunjukkan tren positif dengan meningkat menjadi 82,66 persen, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga mencapai 83,12 persen.
Capaian tersebut semakin menguat pada tahun 2023, di mana IPM Kota Makassar berhasil menembus angka 84,85 persen. Meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 83,90 persen, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama.
Pada tahun 2025, IPM Kota Makassar melonjak secara signifikan hingga mencapai 85,66 persen.
Dengan capaian 85,66 persen tersebut, Kota Makassar tidak hanya berhasil mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Selatan, tetapi juga menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menempati peringkat ketujuh IPM tertinggi se-Indonesia.
Diketahui, capaian IPM tersebut ditopang oleh tiga pilar utama. Pertama, sektor kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup, menunjukkan kualitas layanan kesehatan dan pola hidup masyarakat yang semakin baik.
Kedua, sektor pendidikan, yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, menggambarkan semakin luasnya akses dan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan berkualitas.
Ketiga, standar hidup layak, yang dinilai dari pengeluaran per kapita, menjadi indikator meningkatnya daya beli serta kemampuan ekonomi masyarakat.
Dengan pencapaian ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan.
Dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, demi mewujudkan Makassar sebagai kota maju, unggul, dan berdaya saing di tingkat nasional.
Oleh sebab itu, Roem menjelaskan, peningkatan IPM tersebut merupakan hasil dari kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, dukungan para pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Sinergi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong perbaikan pada tiga dimensi utama IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Roem menuturkan bahwa sektor komunikasi dan informatika turut memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Makassar.
Melalui penguatan transformasi digital pemerintahan, Diskominfo terus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Di Dinas Komunikasi dan Informatika, kami secara konsisten mendorong transformasi digital pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi yang inklusif,” katanya.
“Digitalisasi layanan publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan informasi yang berkualitas,” sambung Roem.
Dikatakan, salah satu upaya konkret yang dilakukan Diskominfo Kota Makassar, adalah melalui pengembangan dan pemanfaatan platform Lontara+, yang menjadi sarana integrasi layanan informasi dan pelayanan publik berbasis digital.
Melalui Lontara+, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintah secara lebih mudah, cepat, dan transparan.
Roem menambahkan, pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan inklusif diharapkan mampu memperkecil kesenjangan akses layanan publik, sekaligus mendorong peningkatan literasi digital masyarakat.
Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Makassar.
“Ke depan, Diskominfo akan terus memperkuat inovasi digital dan kolaborasi lintas sektor agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Roem.
Dengan capaian IPM yang terus meningkat, Pemerintah Kota Makassar optimistis mampu mempertahankan posisi strategisnya sebagai kota dengan kualitas pembangunan manusia terbaik di Sulawesi Selatan, sekaligus berdaya saing di tingkat nasional.
Adapun, sisi lain dari hasil kinerja Pemerintah Kota Makassar yakni. Pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, Inflasi 2,61 persen, rasio gini 0,391, IPM 85,66 persen, kemiskinan 4,43 persen.
Kemudian, tingkat pengangguran terbuka 9,60 persen, indeks reformasi birokrasi 76,78, tingkat partisipasi angkatan kerja 60,65, nilai sakip 69,69, nilai MCSP KPK 87,00, indeks pembangunan pemuda 57,67 persen. (*)