Makassar, Newsabir.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. H. Mahmud, ST., MM., MSP., MT., melaksanakan reses Masa Sidang II Tahun 2025–2026 di Kampung Kanjenjeng, RW 6, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Kegiatan reses ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat. Dalam sambutannya, tokoh masyarakat Syarifuddin menyampaikan harapan warga terkait kebutuhan alat transportasi serta bantuan bagi para petani.
“Di sini mayoritas warga berprofesi sebagai petani, sehingga kami berharap ada perhatian dan bantuan dari bapak dewan,” ujarnya.
Babinsa Kelurahan Tamangapa turut menyampaikan imbauan kepada warga agar meningkatkan kewaspadaan di musim hujan, terutama terhadap potensi banjir dan gangguan keamanan wilayah. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga anak-anak demi keselamatan bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. H. Mahmud menyampaikan bahwa wilayah Biringkanaya dan Manggala merupakan basis dukungan suara saat Pemilu Legislatif lalu. Oleh karena itu, dirinya berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembangunan jalan yang menghubungkan Tomang Tangaya hingga Kampung Kanjenjeng.
“Alhamdulillah, kami juga telah menyalurkan bantuan berupa traktor dan alat pertanian di wilayah Kampung Kanjenjeng,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini dirinya duduk di Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi kesejahteraan rakyat, kesehatan, olahraga, dan sektor sosial lainnya.
Ketua RW 6, Ahmad Syarifuddin Dg Lira, menyampaikan sejumlah aspirasi warga, di antaranya perbaikan jalan di Kampung Kanjenjeng dan Jalan RTH (Jalan Potongan Hewan), perbaikan drainase, permohonan BPJS, pembenahan TPA agar limbah tidak mengganggu warga, serta harapan pembebasan lahan di sekitar wilayah tersebut.
Selain itu, Ketua BKKBN Adipura, Ibu Putri, menyampaikan persoalan izin operasional bagi warga putus sekolah. Ketua RT setempat juga berharap adanya perhatian terhadap sarana pendidikan. Sementara Yogi dari komunitas Kerabat mengusulkan bantuan di bidang perikanan.
Warga lainnya, Muh. Anwar Dg Itung, mengungkapkan bahwa wilayah mereka kerap terdampak banjir dan berharap adanya bantuan pembelian blok mesin perahu yang telah rusak.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dr. H. Mahmud menjelaskan bahwa persoalan jalan dan drainase menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar. Namun, pihaknya akan mengoordinasikan hal itu dengan anggota DPRD Kota Makassar agar dapat segera ditindaklanjuti.
Terkait BPJS, ia menyampaikan bahwa sementara ini terdapat penyesuaian dan pendataan ulang dari pemerintah pusat dalam waktu kurang lebih tiga bulan ke depan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Berhentinya sementara BPJS tidak menghalangi masyarakat untuk berobat di rumah sakit. Kota Makassar sudah meng-cover pelayanan kesehatan dan tidak boleh ada warga yang ditolak,” tegasnya.
Terkait dampak TPA, ia berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Sementara untuk Sungai Kanjenjeng dan pembebasan lahan, ia akan mendorong koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat agar pembiayaan dapat segera direalisasikan dan pengerjaan bisa dilakukan.
Ia juga menyinggung persoalan sertifikat PRONA agar tidak membebani warga dengan biaya tertunggak, serta rencana pembangunan gedung bertingkat untuk Sekolah Dasar guna menunjang kenyamanan proses belajar mengajar.
Reses tersebut berlangsung dengan dialog terbuka dan penuh antusiasme, mencerminkan harapan besar masyarakat Kampung Kanjenjeng terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah mereka.. (*)