Jakarta, Newstabir.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memaparkan inovasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus).
Program unggulan tersebut, disajikan Appi, dalam program Talkshow Zona Inspirasi secara live berlangsung di Studio Redaksi Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (27/08/2026).
Dalam talkshow bertema “Lontara+ Program Unggulan Pemkot Makassar”, tersebut, Munafri menjelaskan bagaimana transformasi digital dikembangkan Pemkot Makassar untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pelayanan pemerintahan.
“Aplikasi Lontara Plus merupakan layanan publik terpadu atau super app Pemkot Makassar yang kita dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital,” ujarnya.
“Jadi, Lontara Plus bisa menampung aspirasi warga berkaitan dengan infrastruktur, kebersihan, masalah sosial, serta kebutuhan masyakat yang disampaikan ke Pemerintah Kota,” sambung Appi.
Menurut Munafri, gagasan tersebut lahir dari kebutuhan untuk menyederhanakan sistem pelayanan yang sebelumnya tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebut, sebelum dilakukan integrasi, terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu tantangan yang mendorong Pemkot Makassar melakukan penyederhanaan dan integrasi layanan.
“Itu poin terpentingnya, dari inisiatif itu kita bangun bagaimana percepatannya, dan itu kita kerjakan apa disampaikan warga ke OPD,” ujar Munafri dalam talkshow tersebut.
Dia menjelaskan, transformasi digital tidak semata-mata berkaitan dengan pembuatan aplikasi. Lebih jauh, digitalisasi harus menjadi instrumen untuk membangun birokrasi yang lebih efektif.
Serta mempercepat pelayanan, serta menciptakan ekosistem pemerintahan yang mampu merespons persoalan masyarakat.
Lebih lanjut, mantan CEO PSM itu mengatakan, Pemkot Makassar berupaya mendesain sistem pemerintahan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.
Lanjut dia, Pemerintah Kota tidak hanya dituntut menghadirkan layanan administrasi, tetapi juga harus mampu membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kreativitas, serta pelayanan dasar masyarakat.
“Bagaimana satu cara itu untuk mendesain atau meningkatkan birokrasi, mendesain ekosistem, tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya pendidikan,” katanya.
“Akhirnya kita melihat bagaimana aplikasi itu bisa terkoneksi, dan terbukti berjalan efektif,” tambah Appi menjelaskan.
Menurut Ketua IKA FH Unhas itu, integrasi ratusan aplikasi menjadi satu platform merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat.
Melalui Lontara Plus, berbagai kebutuhan warga diarahkan agar dapat diakses melalui satu pintu digital.
Mulai dari layanan administrasi kependudukan, penerbitan dokumen, layanan kesehatan, informasi pemerintahan dan perkotaan, hingga sejumlah layanan publik lainnya.
Untuk kedepan, konsep tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap proses pelayanan yang sebelumnya mengharuskan warga datang secara langsung ke kantor pemerintahan.
“Teknologi harus ditempatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ini lebih baik dan lebih cepat,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena kebutuhan masyarakat juga terus berubah.
Bagi Munafri, keberadaan teknologi digital bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan.
Salah satu manfaat yang ditekankan Munafri adalah kemampuan teknologi digital dalam membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.
Dikatakan, melalui kanal digital, masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang ditemui di lingkungan masing-masing tanpa harus terlebih dahulu mendatangi kantor lurah, kecamatan, maupun kantor wali kota.
Appi juga memberikan gambaran, warga dapat melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya, seperti saluran air yang tersumbat, kondisi infrastruktur, maupun persoalan fasilitas publik yang membutuhkan respons pemerintah.
“Karena masyarakat itu bisa berbicara tanpa harus dengan lurahnya, tanpa harus dengan camatnya, tanpa harus dengan wali kotanya. Sehingga solusi bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara plus,” ungkapnya.
Menurut dia, pola komunikasi tersebut penting karena pemerintah membutuhkan informasi langsung dari masyarakat untuk mengetahui kondisi riil di lapangan.
Setiap laporan masyarakat kemudian dapat menjadi bagian dari gambaran mengenai kondisi perkotaan yang harus direspons pemerintah sesuai kewenangan dan tingkat urgensinya.
Ini memberikan sebuah gambar kondisi masyarakat, kondisi masyarakat yang ada di perkotaan.
“Bagaimana caranya pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan itu, itu yang kita lihat dan kita tindaklanjuti setiap aduan,” jelas Munafri.
Lebih jau, Wali Kota Makassar itu menyinggung pentingnya reformasi digital dalam memangkas waktu penyelesaian berbagai urusan pemerintahan.
Digitalisasi, kata dia, harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam hal kecepatan, kemudahan, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan.
Appi mencontohkan proses pelayanan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang dapat didorong menjadi lebih cepat melalui pemanfaatan sistem digital dan integrasi antar-OPD.
Dengan sistem yang terkoneksi, masyarakat tidak perlu berulang kali memasukkan data atau mendatangi unit pelayanan yang berbeda untuk menyelesaikan satu kebutuhan administrasi.
“Konsep ini, menjadi bagian dari upaya kami di Pemkot Makassar melakukan reformasi birokrasi berbasis teknologi,” tuturnya.
Selain itu, Munafri menekankan bahwa inovasi digital pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utama pemerintahan, yakni memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Karena itu, pemerintah harus mampu merespons kebutuhan dasar warga secara cepat dan tepat.
“Harapan masyarakat itu sangat besar. Kehadiran Pemerintah Kota di sini adalah memberikan pelayanan. Kehadiran pemerintah adalah memaksimalkan apa keinginan masyarakat yang harus terpenuhi,” imbuh Munafri.
Ia menyebut kebutuhan dasar masyarakat harus memperoleh perhatian dan pengayoman dari pemerintah.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap persoalan di wilayah dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
Alumni FH Unhas itu, mengakui tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara instan. Namun, menurut dia, hal yang paling penting adalah memastikan pemerintah mengetahui persoalan tersebut dan memiliki mekanisme untuk menindaklanjutinya.
“Tidak semua persoalan itu di depan mata diselesaikan. Tapi kita harus tahu mau tahu kemajuan apa,” terangnya.
Dalam pembahasan tersebut, transformasi digital Makassar juga dikaitkan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi kreatif dan memberikan ruang bagi generasi muda.
Disebutkan, Pemkot Makassar menyiapkan ruang pengembangan kreativitas melalui berbagai inisiatif, termasuk Makassar Youth Philosophy, sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang memberikan ruang kepada generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif.
Bagi Munafri, digitalisasi pemerintahan tidak boleh berdiri sendiri. Teknologi perlu dihubungkan dengan pengembangan ekosistem perkotaan secara lebih luas, termasuk ekonomi, pendidikan, kreativitas, dan pelayanan publik.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya membangun aplikasi, tetapi juga membangun ekosistem yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses pelayanan sekaligus memiliki ruang untuk berkembang.
Pada sesi akhir, Munafri menegaskan, pengembangan Lontara Plus merupakan proses yang terus berjalan.
Integrasi sistem membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan agar teknologi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, dalam proses membangun sistem digital pemerintahan, berbagai persoalan dan masukan dari masyarakat justru menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan.
Ia mengatakan, pemerintah harus terbuka terhadap perubahan karena kebutuhan masyarakat terus berkembang.
“Dan akhirnya kita melihat ini memberikan sebuah gambaran kondisi masyarakat, dan hasilnya menjadi ruang menampung aspirasi,” ungkapnya.
Melalui Lontara Plus, Pemkot Makassar ingin menjadikan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin terintegrasi dalam mendukung visi pembangunan Kota Makassar.
Munafri berharap transformasi digital yang dilakukan Pemkot Makassar dapat memperkuat pola pemerintahan yang lebih responsif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Dia menekankan, keberhasilan digitalisasi bukan hanya dilihat dari keberadaan aplikasi, tetapi dari sejauh mana teknologi tersebut mampu membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.
“Yang paling penting yang harus kita berikan adalah pemerintahan Kota yang menjaminkan agar pesan dan aspirasi warga muda sampai ke Pemerintah,” pungkasnya. (*)