Jakarta, Newstabir.com – Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah selesai menjalankan sidang etik terhadap terduga pelaku penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Irjen Ahrie Sonta Nasution. Majelis KKEP memutuskan pemecatan dengan tidak hormat terhadap AS dari institusi Polri.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan ada dua sanksi yang diberikan Majelis KKEP kepada Ahrie Sonta Nasution, yakni sanksi etika dan administratif. Pada sanksi etika, perilaku Ahrie Sonta Nasution dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
“Sanksi administratif pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 10 November 2026.
Sanksi diberikan karena Ahrie Sonta Nasution diduga menyalahgunakan kewenangan dalam akses perangkat teknologi milik Polri untuk menyadap dengan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Ahrie Sonta Nasution diduga melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Pasal yang dilanggar dalam Peraturan Polri tersebut, yakni Pasal 5 Ayat 1 huruf c dan huruf Y terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, dan Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian, serta, Pasal 11 Ayat 1 huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.
“Perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural ,dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujar Johnny.
Johnny mengatakan pihaknya memberikan ruang hukum bagi Ahrie Sonta Nasution untuk melakukan banding atas putusan Majelis KKEP.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” kata Johnny.(*/metro).