Makassar, Newstabir.com – DPRD Makassar menggelar Rapat paripurna rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029, Rabu (12/06/2025) menjadi panggung penting bagi Fraksi Partai Gerindra untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang kerap luput dari perhatian.
Anggota DPRD Makassar fraksi Gerindra, Idris, S.IPem, dengan tegas dan penuh kepedulian, menyampaikan dua fokus utama dalam pandangan umum fraksinya: program sampah gratis dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Dalam pidatonya, Idris menyuarakan kebutuhan mendesak masyarakat di Kecamatan Manggala untuk mendapatkan akses terhadap layanan pengelolaan sampah yang lebih adil. Ia menekankan pentingnya kebijakan sampah gratis, khususnya bagi warga yang terdampak langsung oleh persoalan lingkungan.
“Terkait program sampah gratis, kami mengusulkan agar Kecamatan Manggala khususnya, diperlakukan kebijakan sampah gratis. Terutama yang terkena dampak lingkungan sekitar,” ujarnya lantang di hadapan peserta sidang.
Usulan ini mencerminkan kepekaan Fraksi Gerindra terhadap isu lingkungan dan keadilan sosial, terutama di wilayah-wilayah yang kerap menanggung beban ekologis tanpa dukungan memadai. Idris berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan kota yang lebih bersih dan berkeadilan.
Tak hanya berhenti di isu lingkungan, Idris juga menyoroti pentingnya arah kebijakan Pemkot Makassar dalam bidang sumber daya manusia. Secara khusus, ia mempertanyakan nasib para tenaga kontrak yang telah dirumahkan dan mendesak eksekutif agar melakukan pemberdayaan SDM secara lebih bijak dan profesional.
Baca juga: Gerindra Suarakan Sampah Gratis dan Nasib Tenaga Kontrak di Paripurna DPRD Makassar
“Dalam rangka bidang sumber daya manusia, kami mempertanyakan sebagaimana upaya Pemerintah Kota Makassar terhadap nasib para tenaga kontrak yang dirumahkan, serta terhadap kepada pihak eksekutif agar pemberdayaan yang ahli di bidangnya,” jelas Idris.
Pernyataan ini menjadi bentuk dukungan terhadap para pekerja yang selama ini berjasa menjalankan roda pemerintahan, namun kerap berada di posisi rentan. Gerindra mendorong agar proses pemberdayaan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman para tenaga kontrak, bukan semata berdasarkan pertimbangan politik atau administratif.
Secara keseluruhan, pandangan umum Fraksi Partai Gerindra tersebut merupakan bagian dari respons terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar serta Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029. Dengan menyoroti isu-isu konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, Idris dan Fraksinya menunjukkan komitmen untuk menjadi jembatan antara suara rakyat dan arah pembangunan kota.
Langkah Fraksi Gerindra ini pun mendapat perhatian positif dari berbagai kalangan, terutama warga Kecamatan Manggala dan para mantan tenaga kontrak yang berharap ada kejelasan atas nasib mereka.
Melalui pendekatan yang solutif dan berpihak kepada rakyat kecil, Fraksi Gerindra di bawah kepemimpinan tokoh seperti Idris, S.IPem, menggarisbawahi bahwa politik seharusnya menjadi alat perjuangan, bukan sekadar panggung kekuasaan.(*)