Makassar, Newstabir.com – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi menggelar reses masa sidang kedua tahun 2925/2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berlangsung di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Jumat (20/02/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga setempat yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan usulan pembangunan untuk kemajuan Kelurahan.
Dalam sambutannya, Andi Rachmatika Dewi yabg akrab disapa Cicu menyampaikan bahwa kegiatan reses merupakan bagian penting dari tugas anggota DPRD untuk turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan, serta menampung aspirasi masyarakat agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan program dan anggaran pemerintah Provinsi Sulsel.
“Reses ini menjadi momen penting bagi kami untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Semua masukan dan usulan yang disampaikan akan kami bawa ke rapat pariourna reses di DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulsel agar dapat ditindaklanjuti dan diakomodir dalam program pembangunan tahun berikutnya,” terang Cicu
Dalam temu konstituen tersebut ada tiga isu utama menjadi sorotan warga yakni ketiadaan SMA negeri, kepesertaan BPJS Kesehatan, dan distribusi air bersih.
Menanggapi hal tersebut, Cicu menjelaskan bahwa kendala utama pembangunan sekolah adalah ketersediaan lahan. Masalah ini sudah disampaikan warga sejak ia menjabat Anggota DPRD Makassar pada 2009.
“Sejak saya masih Anggota DPRD Makassar dari tahun 2009, waktu itu sekolah SMA masih di pemerintah kota. Apa kendalanya? Karena kita tidak punya lahan, makanya sampai sekarang belum ada,” ujar Cicu.
Namun, ia menegaskan bahwa solusi alternatif sedang diupayakan agar warga setempat tetap mendapatkan akses pendidikan negeri.
“Salah satu solusi kita harus nebeng ke SMP negeri, ini sedang diperjuangkan. Mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasikan,” jelas Cicu.
Selain pendidikan, masalah jaminan kesehatan juga menjadi keluhan warga. Rahman, warga setempat, menyoroti banyaknya kartu BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif serta kondisi jalan di kawasan Jalan Veteran yang belum tersentuh aspal.
Terkait BPJS, Cicu meminta warga yang kartu PBI-nya dinonaktifkan oleh Kemensos namun merasa layak menerima bantuan untuk segera mendata diri.
Dengan adanya kegiatan reses ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dapat terus terjalin erat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadila. (*)