Makassar, Newstabir.com – Sikap tegas ditunjukkan Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid (NH) dan Ismail Bachtiar terhadap rencana investasi PT Conch di Kabupaten Barru. Di tengah krisis kelebihan kapasitas (oversupply) industri semen nasional yang semakin mengkhawatirkan, keduanya menilai penambahan kapasitas produksi baru bukanlah jawaban bagi kebutuhan investasi daerah, melainkan berpotensi memperdalam krisis yang sedang dihadapi industri semen nasional.
*Overkapasitas Produksi Semen Nasional Mesti Menjadi Perhatian*
Data industri menunjukkan kapasitas produksi semen nasional saat ini telah mencapai sekitar 120 juta ton per tahun, sementara kebutuhan pasar domestik hanya berkisar 65–70 juta ton. Dengan demikian, terdapat kelebihan kapasitas lebih dari 50 juta ton setiap tahun. Kondisi tersebut membuat tingkat utilisasi industri hanya berada di kisaran 55–60 persen, memicu perang harga, menekan kinerja perusahaan, mengancam keberlangsungan investasi yang telah ada, serta berpotensi mengganggu ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada industri semen nasional.
Sejak awal pertemuan, Nurdin Halid menunjukkan sikap tegas. Saat melakukan absensi peserta rapat, ia mendapati PT Conch hanya mengirimkan perwakilan, bukan jajaran direksi perusahaan. Menurutnya, pembahasan investasi strategis yang menyangkut masa depan industri nasional tidak layak dihadiri oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Silakan keluar. Anda bukan direksi dan tidak bisa mengambil keputusan. Masa pertemuan sepenting ini hanya mengirim perwakilan,” tegas Nurdin Halid.
Menurutnya, ketidakhadiran direksi menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap forum resmi DPR RI. Karena itu, pembahasan kemudian difokuskan pada kepentingan masyarakat Barru, keberlangsungan industri semen nasional, dan solusi investasi yang lebih memberikan manfaat bagi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barru menyampaikan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya membutuhkan investasi untuk membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring menurunnya transfer anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.
Menanggapi hal itu, Nurdin Halid mengingatkan agar setiap keputusan investasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
“Sebagai adik saya, saya ingatkan agar berhati-hati mengambil keputusan. Persoalan ini banyak keterkaitannya dengan aspek hukum. Jangan sampai niat menghadirkan investasi justru menimbulkan persoalan hukum dan merugikan kepentingan masyarakat di kemudian hari,” ujarnya.
*Investasi Tidak Boleh Memperparah Krisis Industri Semen Nasional*
Senada dengan itu, Ismail Bachtiar menegaskan bahwa yang dipersoalkan bukanlah kehadiran investasi, melainkan model investasi yang berpotensi memperparah kondisi industri semen nasional yang sedang mengalami tekanan berat.
“Kita tidak sedang menolak investasi. Yang kita tolak adalah investasi yang berpotensi memperparah krisis industri semen nasional. Hari ini kapasitas produksi semen kita sudah sekitar 120 juta ton, sementara kebutuhan pasar hanya sekitar 65 sampai 70 juta ton. Kalau kita terus menambah kapasitas produksi baru, yang terjadi adalah perang harga, pabrik-pabrik lama tertekan, tenaga kerja terancam, dan pada akhirnya industri nasional yang menjadi korban,” kata Ismail Bachtiar.
Menurut Ismail, investasi harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah tanpa memperbesar persoalan yang telah dihadapi industri nasional.
“Prinsipnya sederhana. Investasi harus menciptakan manfaat baru, bukan memindahkan masalah. Jangan sampai daerah memperoleh investasi, tetapi secara nasional kita justru kehilangan industri, kehilangan lapangan kerja, dan melemahkan daya saing perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian bangsa,” lanjutnya.
*NH dan Ismail Bachtiar Dorong Semen Indonesia Group Bangun Pabrik Kantong Semen di Barru*
Sebagai solusi atas harapan Pemerintah Kabupaten Barru untuk membuka lapangan kerja, Nurdin Halid mengusulkan agar Holding Semen Indonesia (SIG) membangun pabrik kantong semen di Kabupaten Barru. Menurutnya, pilihan tersebut jauh lebih rasional karena mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat sektor distribusi dan logistik, sekaligus tidak menambah kapasitas produksi semen nasional yang saat ini sudah mengalami surplus.
Usulan tersebut langsung didukung oleh Ismail Bachtiar. Menurutnya, pembangunan pabrik kantong semen merupakan solusi yang mampu menjawab kebutuhan daerah tanpa mengganggu keseimbangan industri nasional.
“Saya memahami harapan Bu Bupati untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD. Karena itu, saya mengusulkan kepada Holding Semen Indonesia agar membangun pabrik kantong semen di Barru. Solusi ini jauh lebih tepat karena dapat menyerap tenaga kerja lokal, menghidupkan aktivitas distribusi dan logistik, memberikan nilai tambah bagi daerah, tetapi tidak menambah kapasitas produksi semen yang saat ini sudah berlebih,” ujar Ismail.
Selain mendorong pembangunan pabrik kantong semen, Nurdin Halid juga meminta Semen Tonasa memperluas kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Barru. Menurutnya, selama ini sinergi perusahaan lebih banyak terfokus pada Kabupaten Pangkep, padahal masyarakat Barru juga berada dalam kawasan yang merasakan dampak aktivitas industri semen.
Ia berharap program Corporate Social Responsibility (CSR) Semen Tonasa diperluas kepada masyarakat Barru melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur sosial.
Dalam forum tersebut, Bupati Barru juga melaporkan bahwa daerahnya memiliki pelabuhan laut dalam yang disebut sebagai pelabuhan terdalam kedua di Indonesia setelah Cilegon, Banten. Namun, pelabuhan yang dikelola Pelindo tersebut dinilai belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan daerah.
Mendengar laporan itu, Nurdin Halid langsung meminta Sekretariat Komisi VI DPR RI menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pelindo, Pemerintah Kabupaten Barru, dan Komisi VI DPR RI untuk membahas kontribusi pengelolaan pelabuhan terhadap pembangunan daerah.
Sebagai penutup sekaligus kesimpulan rapat, Nurdin Halid meminta Direktur Utama Holding Semen Indonesia (SIG) agar membangun pabrik kantong semen di Kabupaten Barru sebagai solusi yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan industri nasional. Menurutnya, investasi yang berkualitas adalah investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru tanpa mematikan industri yang telah lebih dahulu tumbuh.
Komisi VI DPR RI pun berpandangan bahwa kebutuhan Barru bukanlah penambahan kapasitas produksi semen baru di tengah krisis oversupply nasional, melainkan investasi hilir yang memberikan nilai tambah, memperkuat ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga keberlangsungan industri semen nasional sebagai salah satu sektor strategis perekonomian Indonesia.(*)