Jakarta, Newstabir.com – Gugatan hasil pemungutan suara ulang yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai nomor urut 3 Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang tidak diterima Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan dalil permohonan gugatan tidak jelas atau kabur.
“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (05/05/2025).
MK dalam pertimbangannya mengatakan pihaknya sejatinya telah memerintahkan pemungutan suara ulang di Pilkada Binggai di dua kecamatan yakni Simpang Raya dan Toili. Sementara hasil pemungutan suara di luar dua kecamatan itu telah dinyatakan sah.
“Mahkamah hanya memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili, artinya berdasarkan putusan MK hasil perolehan suara kecamatan lain di luar Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili telah dinyatakan sah oleh mahkamah,” kata hakim konstitusi Ridwan Mansyur.
Hakim Ridwan lalu menguraikan gugatan pencoblosan ulang di 32 TPS di Simpang Raya dan Toili yang diajukan Sulianti dan Samsul. Dalam gugatan itu, kata MK, Sulianti dan Samsul hanya menguraikan terjadi pelanggaran di 10 TPS di dua kecamatan itu.
“Mahkamah menemukan permintaan pemungutan suara ulang di 32 TPS tersebut tidak didukung dengan uraian karena pemohon hanya menguraikan pelanggaran yang terjadi di 10 TPS,” kata hakim Ridwan.
Karena itulah, kata hakim Ridwan, MK menilai ada ketidaksesuaian gugatan yang diajukan Sulianti dan Samsul. Di mana, Sulianti dan Samsul hanya menguraikan pelanggaran di 10 TPS dari total gugatan yang diajukan 32 TPS. (*)