Makassar, Newstabir.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Haris Abdurrahman, menggelar Kegiatan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini berlangsung tatap muka bersama warga di Jalan Katimbang 1, Lorong Dg. Timong, RT 01 RW 05, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sabtu (23/05/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan warga tersebut, Haris Abdurrahman yang juga merupakan legislator Komisi E DPRD Sulsel ini memaparkan sejumlah temuan krusial dari hasil kunjungan kerjanya di SMKN 9 Makassar. Isu-isu mulai dari sengketa lahan, infrastruktur rusak, hingga nasib pendidikan siswa kurang mampu menjadi sorotan utama.
Di hadapan konstituennya, Haris mengungkapkan keprihatinannya terkait penyusutan lahan sekolah yang dinilai sangat drastis. Dari total luas awal sebesar tiga hektare, kini lahan sekolah tersebut hanya tersisa satu hektare karena diklaim oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
“Legalitas lahan sekolah ini masih menggantung. Ini persoalan serius yang harus segera dicarikan solusi konkretnya agar tidak mengganggu fokus kegiatan belajar mengajar ke depan,” tegas Haris.
Selain masalah legalitas tanah, Haris juga menyoroti kondisi fisik bangunan SMKN 9 Makassar yang terbengkalai selama dua tahun terakhir. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh bencana angin puting beliung yang menerjang kawasan sekolah beberapa waktu lalu. Meski sempat mendapatkan bantuan, anggaran tersebut dinilai belum cukup untuk merampungkan pembangunan kembali gedung yang rusak.
Upayakan Beasiswa Lewat CSR Perusahaan
Mendengar keluhan warga mengenai biaya pendidikan, Haris Abdurrahman berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak siswa yang kurang mampu di SMKN 9 Makassar agar bisa mendapatkan beasiswa.
Mengingat keterbatasan dana daerah, salah satu strategi yang akan ditempuh adalah memaksimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan industri.
“Kita punya banyak kawasan industri terdekat. Kami di Komisi E akan mencoba mengomunikasikan hal ini agar perusahaan-perusahaan tersebut mau menyalurkan CSR-nya dalam bentuk beasiswa bagi siswa yang membutuhkan,” lanjutnya.(*)